LAMONGAN | duta.co – Ancaman perubahan muka air laut hingga ratusan persoalan lingkungan menjadi perhatian dalam Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengelolaan Pantura Jawa di Lamongan. Pemkab Lamongan mendorong pengelolaan Pantura tidak hanya mengejar pembangunan, tetapi juga melindungi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Konsultasi publik digelar di Aula Gajah Mada, Gedung Pemkab Lamongan, Selasa (22/9/2026), dan dibuka Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Forum tersebut merupakan bagian penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa yang mencakup Tuban, Lamongan, dan Gresik.
Pak Yes menegaskan, perencanaan Pantura harus menjadi agenda jangka panjang karena kawasan pesisir merupakan ruang hidup sekaligus sumber penghidupan masyarakat.
“Ini adalah momentum untuk menyusun rencana keberlanjutan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Kita mulai dari sekarang agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang,” tutur Pak Yes.
Lamongan memiliki garis pantai sepanjang 47 kilometer dengan potensi perikanan, pertanian, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, pengembangan pesisir dinilai perlu dilakukan secara komprehensif dengan tetap menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat.
Dalam kajian, teridentifikasi 657 isu di kawasan Pantura. Sebanyak 385 isu atau 58,6 persen berkaitan dengan lingkungan, 141 isu ekonomi, 79 isu sosial, dan 52 isu tata kelola.
Sementara di Pantura Jawa Timur terdapat 104 isu, terdiri dari 52 isu lingkungan, 24 isu ekonomi, 19 isu sosial, dan 9 isu tata kelola. Isu tersebut tersebar di Segmen 14 Tuban–Lamongan dan Segmen 15 Gresik.
Khusus Lamongan, kajian mencatat adanya kerentanan kawasan pesisir terhadap perubahan muka air laut. Penelitian yang dirujuk mencatat kenaikan muka air laut di perairan Lamongan mencapai 2,26 sentimeter per tahun, dengan Paciran dan Brondong diproyeksikan menjadi wilayah yang paling terdampak.
Pak Yes juga menyinggung rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai salah satu upaya perlindungan Pantura. Namun, pembangunan tersebut perlu disinergikan dengan tata ruang dan kepentingan masyarakat serta kebijakan antardaerah Lamongan, Gresik, dan Tuban.
Perwakilan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) RI, Sudarwanto Dwi Atmoko, mengatakan Pantura memiliki potensi ekonomi besar sekaligus menghadapi persoalan abrasi, perubahan hidrometeorologi, serta masalah sosial-ekonomi.
Menurutnya, diperlukan perencanaan perlindungan Pantura yang terintegrasi melalui KLHS sebagai instrumen dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan. (dam)
