JAKARTA | duta.co – Bingung! Nahdliyin minta Kapolda Metro Jaya tak beri izin Harlah 100 Tahun NU! Mereka heran menyaksikan konflik di tubuh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) tak kungjung usai. Padahal beberapa waktu lalu sempat menyejukkan, menyusul silaturrahim bersama di Surabaya. Tetapi, kini konflik itu meruncung lagi. Kali ini, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, sampai bertabayun terkait Harlah 100 Tahun NU di Istora Senayan (Gelora Bung Karno) Jakarta 31 Januari 2026 mendatang.
“Kami warga Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Koalisi Nahdliyin Kultural Indonesia menyampaikan kepada Bapak (Kapolda Metro jaya) beberapa hal, antara lain, bahwa, telah beredar luas undangan dan pemberitahuan di tengah masyarakat, khususnya warga NU, bahwa PBNU akan menyelenggarakan Harlah 100 Tahun NU di Istora Senayan Jakarta pada hari Sabtu , 31 Januari 2026,” demikian surat tertanggal 28 Januari 2026, tertanda Zulkarnain, SE, MSc, Mag, selaku Koordinator Koalisi Nahdliyin Kultural Indonesia.
Kedua, tulisnya, dalam beberapa gambar atau flyer pemberitahuan kegiatan tersebut dipampang gambar Presiden Prabowo, Rais Aam PBNU KH. Miftachul Achyar dan Mantan Ketua PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. Dengan pemasangan gambar tersebut dikesankan bahwa Presiden Prabowo dan Rais Aam KH. Miftachul Akhyar telah merestui dan akan turut
menghadiri kegiatan tersebut.
“Dalam kesempatan ini kami sampaikan fakta yang sebenarnya kepada Bapak Kapolri dan Kapolda, bahwa KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU periode 2021 – 2026 telah diberhentikan ( dipecat ) oleh Rapat Pleno. Dengan demikian maka kami memohon
kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk tidak mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan Harlah 100 tahun NU,” tegasnya.
Ia juga mengutip fatwa naqli. “Beberapa Fatwa Hukum Fikih dan Risalah Batsul Masail & Halaqoh dari berbagai pondok pesantren dan komunitas ulama tentang pemecatan K H Yahya Cholil Staquf sebagai suatu keharusan atau wajib hukumnya. Dokumen Rapat Pleno tanggal 9
Desember 2025 tentang pemberhentian KH. Yahya Cholil Staquf dan Pengangkatan
Pj. Ketua Umum PBNU KH. Zulfa Mustofa.urainya sambil meyertakan Copy surat tabayyun dan pernyataan tertulis melalui chat WA Rais Aam KH. Miftachul Akhyar.
Rais Aam Tabayun
Seperti diberitakan, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, Senin (26/1/26) justru bertabayun kepada KH Yahya Cholil Staquf perihal undangan peringatan Harlah 100 Tahun NU yang sedianya digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.
“Disampaikan dengan hormat bahwa hari ini (Senin, tanggal 26 Januari 2026), saya telah menerima banyak pertanyaan tentang beredarnya Undangan Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 Masehi sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Panjenengan dapat memberikan klarifikasi atas kebenaran undangan tersebut,” begitu isi tabayun yang ditembuskan kepada seluruh PWNU se-Indonesia, terbaca duta.co, Selasa (27/1/26).
Sekedar mengingatkan, lanjut Kiai Mif, panggilan akrabnya, bahwa, sejak pertemuan panjenengan (Gus Yahya) dan saya di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya Hari Jumat (26/12/2025) pagi, saya telah menegaskan perlunya Rapat Pleno untuk menindaklanjuti Hasil Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar yang berlangsung sehari sebelumnya.
“Demikian juga ketika pada Hari Senin (12/01/2026) Panjenengan menyampaikan rencana kegiatan tanggal 31 Januari 2026, saya menjawab dengan menanyakan kapan agenda Rapat Pleno akan dilaksanakan,” tegasnya.
Pertanyaan tersebut, katanya, justru belum memperoleh jawaban. “Panjenengan (waktu itu) jawab dengan mengusulkan agenda Rapat Gabungan (Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah). Saat ini, saya sedang menunggu respons Panjenengan atas surat jawaban tertanggal 24 Januari 2026 yang telah saya kirimkan,” katanya.
Kiai Mif berharap agar Gus Yahya berkenan minta maaf untuk mengakhiri kegaduhan. “Saya berharap, surat “permohonan maaf” itu dapat menutup “kegaduhan” secara menyeluruh. Sebagaimana telah saya sampaikan, surat jawaban itu adalah hasil musyawarah saya selaku Rais Aam dengan dua Wakil Rais Aam, agar “kegaduhan” segera berhenti dan kebersamaan seperti awal-awal kepengurusan PBNU segera terwujud, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” urainya.
Kiai Mif juga bertanya soal undangan ke Presiden Prabowo. “Sewaktu Panjenengan menyodorkan surat undangan untuk Presiden dalam draf yang hanya ditandatangani saya dan Panjenengan, saya menjawab bahwa undangan harus ditandatangani berempat sebagaimana lazimnya. Pertimbangan saya, agar Presiden dan Masyarakat tahu bahwa PBNU sudah normal seperti semula. Namun demikian, tentu ada prosedur organisasi yang harus dipenuhi sebelum kita berempat bisa menandatangani surat itu, yaitu diselenggarakannya Rapat Pleno,” katanya.
Terakhir: “Untuk itu, saya berharap agar Panjenengan dapat mempertimbangkan kembali rencana penyelenggaraan kegiatan Peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama ke-100 Tahun Masehi di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 31 Januari 2026. Penyelenggaraan Peringatan Harlah, masih dapat dilaksanakan di kesempatan lain sesudah tanggal 31 Januari 2026. Yang terpenting saat ini adalah Jam’iyah ini dapat berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan kaidah berorganisasi yang baik,” pungkas Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar. (mky)
