“Apakah keputusan Lirboyo (dengan dealine 3 hari) itu akan dipaksakan jadi solusi mengatasi konflik PBNU? Yang jelas, dalam pandangan nahdliyin, masih ada jalan untuk menyudahi gegeran di PBNU.”

Oleh Abdul Kholiq, Warga NU di Jombang, Jatim*

ANDAI saya jadi Gus Yahya (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf red), tidak perlu waktu 3 hari untuk menyikapi surat Rais Aam dan dua wakilnya yang, mengharuskan undur diri dari jabatan Ketum PBNU. Cukup 3 menit. Baca surat keputusan, serahkan segala urusan NU ke Rais Aam. Beres!

Mengapa? Karena di NU itu pengabdian. Pengabdian tidak harus menjadi pengurus. Bahkan –anak saya yang ekstrem — mengabdi tidak hanya di NU. Jadi warga biasa, aktif ikut kerja bakti RT, juga pengabdian. Jadi? Tidak perlu gonjang-ganjing seperti sekarang ini. Wahasil, tahlilan, istighotsah, marhabanan, lailatul ijtima jalan terus. Tanpa perlu rasan-rasan.

Sekarang, semua orang bicara konflik PBNU. Padahal tidak paham, tapi, bisa bikin kesimpulan. Musyawarah Kubro di PP Lirboyo, Ahad (21/12/25) alih-alih dianggap menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Para sesepuh dan Mustasyar NU dinilai punya agenda tersendiri. Pernyataan KH Ma’ruf dinilai politis, maklum, cover beliau lebih dominan sebagai politisi.

Dari medsos, kita bisa mendengar pernyataan KH Ma’ruf terkait Musyawarah Kubro yang (katanya) terdiri dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PWNU hingga PCNU serta Badan Otonom (Banom) se-Indonesia. Pernyataan Kiai Ma’ruf itu baik, tetapi, tidak menyelesaikan masalah. Banyak lubangnya, dan mudah dipatahkan.

Misal, KH Ma’ruf menegaskan, bahwa, keputusan Musyawarah Kubro ini sudah sangat tepat. “Saya melihat bahwa keputusan Musyawarah Kubro dari wilayah dan cabang-cabang itu, sudah sangat tepat. Karena keputusan itu sesuai dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan jamiyah daripada kemaslahatan pribadi dan kelompok,” jelasnya.

Sangat tepat? Apakah keberadaan PBNU, PWNU dan PCNU itu dianggap representatif, benar dan cukup jumlahnya? Rais Aam saja tidak hadir. Ketua PWNU Jawa Timur yang notabene Pengasuh PP Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) memilih hadir di Ciganjur, Jakarta.

Gus Kikin mengikuti Musyawarah Besar Warga NU yang digelar di kediaman Gus Dur Ciganjur, di hari yang sama (pula). Nah, verfak administrasi yang disebut PWNU, PCNU itu penting. Agar jamiyah ini tidak mudah digoyang eksternal. Jadi, Musyawarah Kubro Lirboyo, tidak atau belum memadai disebut sebagai keputusan jamiyah.

Masih menurut KH Ma’ruf, bahwa, yang bahaya itu harus segera dihilangkan. Semua setuju. Sekarang ini, katanya, NU menghadapi bahaya yaitu perpecahan di dalam tubuh jamiyah. Itu harus segera dihilangkan.

Sepakat! Selesaikan masalah, tanpa masalah. Masalahnya adalah cara menghilangkan, itu harus benar. Tidak bisa asal hilang. Sementara AD/ART jamiyah, sama-sama jadi rujukan (Ketum dan Rais Aam PBNU) untuk membenarkan diri. Ini adalah fakta. Kalau AD/ART debatable, maka, substansi masalah yang (harusnya) dibahas. Nah, di sini, hirarki jamiyah harus diindahkan.

Masalah Syuriyah (Rais Aam KH Miftachul Akhyar) PBNU sudah memakzulkan Ketum PBNU. Masalahnya Ketum PBNU melawan. Kalau saja saya jadi ketumnya, Alhamdulillah. InsyaAllah beres.

Tapi, baiklah, kita anggap Ketum melawan karena berpijak pada AD/ART. Itu sah-sah saja. Biarkan ini berada di ruang debatable. Ini perlu ditata kembali dalam muktamar mendatang, biar tidak ada matahari kembar. Tetapi, beri waktu Rais Aam menjelaskan reasoning pemakzulannya, benarkah keberadaan Gus Yahya ini ancaman serius bagi jamiyah?

Maka, sesepuh NU (Mustasyar) tidak perlu repot membuat Musyawarah Kubro. Upaya sesepuh meggelar pertemuan Ploso dan Tebuireng, sudah lebih dari cukup. Toh hasilnya, tetap gegeran, belum bisa ger-geran. Bahkan putusan Musyawarah Kubro (Liboro) dimaknai sebagai masalah anyar. Konflik PBNU kian ruwet.

Warga NU juga menyaksikan gelaran Musyawarah Besar (Mubes) warga NU di kediaman Gus Dur Ciganjur, Jakarta Selatan. Ratusan tokoh nahdiyin itu  menyampaikan seruan moral atas dinamika yang terjadi di PBNU dan persoalan kebangsaan lainnya. Mubes yang mengusung tema “Mengembalikan NU kepada Jamaah untuk Kemaslahatan Bangsa dan Kelestarian Alam” mengeluarkan 9 seruan moral.

Tapi, teknis mengembalikan NU kepada jamaah juga tidak jelas. Dari seruan moral itu, intinya pengurus NU harus sam’an wa tha’atan atas keputusan masyayikh (sesepuh NU) di Lirboyo. Ini demi menyelamatkan masa depan NU. Seruan moral itu juga mewanti-wanti pengurus NU agar tidak mudah terintervensi pihak luar.

Mengutip kaidah dar’ul mafâsidi muqaddamun ‘alâ jalbil mashâlihi mereka berharap Muktamar ke-35 NU memiliki kekuatan hukum kuat dan legal. Harapannya Muktamar ke-35 diselenggarakan dan disahkan Rais Aam dan Ketua Umum mandataris Muktamar ke-34 Lampung.

Panitia muktamar? Direkomendasikan Mustasyar PBNU. Dan apabila Muktamar yang dipercepat tidak tercapai alias gagal, maka, diselenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB) sesuai dengan peraturan dalam AD/ART.

Mudah dinarasikan, tapi, berat dijalankan. Mengapa? Karena keputusan Musyawarah Kubro Lirboyo — yang menyertakan deadline 3 hari – juga  belum tentu akan diikuti Rais Aam PBNU.

Apakah keputusan Lirboyo itu akan dipaksakan jadi solusi konflik atau tidak? Yang jelas, dalam pandangan nahdliyin, masih ada jalan untuk menyudahi gegeran di PBNU. Sama-sama di luar struktur, dzuriyah muassis NU – yang belum terkontaminasi politik – bisa duduk bersama, disertai cucuran air mata mereka mengundang PBNU untuk menyelesaikan masalah. Meminjam bahasa Mubes Ciganjur, ‘mengembalikan NU kepada jamaah’, sekaligus mengingatkan betapa banyak pekerjaan PBNU yang berkaitan dengan umat. Waalahu’lam. (*)

 

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry