JAKARTA | duta.co – Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri 295 komunitas mitra pengemudi ojol dari seluruh Indonesia, secara tegas menyatakan tidak akan iku aksi demonstrasi Selasa (20/5/20025).
Keputusan ini diambil karena penolakan terhadap adanya gerakan politisasi ojol yang dijadikan alat permainan elit politik dan bisnis saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, mengatakan pihaknya melihat semakin banyak pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojol untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan.
“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi kongkret,bukan panggung politik,” kata Andi Kristianto,
Ketua Presidium KON.
“Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu bohong. Mayoritas ojol di seluruh Indonesia masih akan on bid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini,” tambah Andi.
Menurut Andi, jika bicara kesejahteraan pengemudi ojol, maka pihak yang harus dilibatkan adalah komunitas ojol itu sendiri bukan kelompok dan pihak-pihak yang tidak punya kaitan langsung dengan dunia pengemudi.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusantanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami. Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol,” tandas Andi.
Andi juga menegaskan para pengemudi sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerjamereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, ia menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi driver agar tidakterus-menerus berada dalam ketidakpastian.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yangmemastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami.Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” katanya.
KON menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalahmelalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yangberisiko dimanfaatkan oleh segelintir elit politik saja padahal tidak mewakili realitas driver dilapangan.
“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelasarah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri,” tegas Andi.
“Siapa yang mau tanggung jawab kalau terjadi seperti itu?,” ungkap Andi.
KON mengajak semuanya, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil,untuk rembukan melibatkan komunitas pengemudi ojol secara langsung dalam prosespenyusunan regulasi kemitraan digital yang adil, fair dan sesuai dengan cara kerja ojol saat ini. ril/lis
