
PROBOLINGGO | duta.co – Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar hearing bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo serta sejumlah dinas terkait di ruang rapat DPRD pada Rabu (20/8/2025).
Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD, Reno Handoyo, didampingi para anggota komisi lainnya.
Dalam kesempatan itu, Reno menjelaskan bahwa hearing kali ini difokuskan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tengah berjalan di Kabupaten Probolinggo.
Program tersebut menjadi perhatian DPRD karena menyangkut langsung pelayanan kepada masyarakat.
“Kami undang BPN Kabupaten Probolinggo untuk mengetahui kelanjutan program PTSL, bagaimana keberlanjutannya, dan bagaimana perencanaan ke depan. Tentunya ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ujar Reno.
Reno menambahkan, ada banyak masukan dari masyarakat, khususnya di wilayah barat Probolinggo seperti Kecamatan Tongas, Lumbang, Sumberasih, dan sekitarnya.
Menurutnya, pelayanan pengurusan sertifikat tanah melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Dringu harus dimaksimalkan agar memudahkan masyarakat.
“Jika pelayanan di MPP Dringu bisa maksimal, maka masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Kraksaan. Untuk sosialisasinya nanti akan dibantu oleh Dinas PMD,” jelas Reno.
Selain pelayanan, hearing juga membahas regulasi teknis pelaksanaan PTSL. Reno menyebutkan bahwa setiap desa yang masuk program PTSL harus melalui musyawarah desa (musdes). Dari hasil musdes tersebut akan ada kesepakatan, termasuk soal biaya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga tahun ini program PTSL sudah menyelesaikan sekitar 600 sekian bidang tanah dari target 700 sekian bidang, sehingga masih ada sekitar 91 bidang yang belum tuntas.
Untuk tahun 2025, terdapat 29 desa yang masuk program PTSL, sementara pada tahun 2026 direncanakan ada 22 desa yang menjadi sasaran program.
“Semoga ke depan pelayanan ini lebih maksimal. Kami juga berharap BPN setempat bisa melobi ke pusat agar kuota program PTSL di Kabupaten Probolinggo bisa lebih besar,” tegas Reno.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang telah dilakukan BPN dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program PTSL. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat karena mempermudah masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya.
“Ini sinergi yang luar biasa dari BPN. Kami berharap program ini terus berjalan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungkas Reno. hul








































