LAMONGAN | duta.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan angkat bicara terkait polemik antara Pemerintah Desa Waru Wetan, Kecamatan Pucuk, dengan pabrik kayu PT Nusantara Timber Pratama (NTP).
Perseteruan tersebut mencuat setelah pihak desa mempersoalkan dugaan pengurukan saluran irigasi sepanjang kurang lebih 200 meter oleh PT NTP. Pengurukan itu disebut dilakukan sebelum adanya kesepakatan resmi terkait pembebasan lahan yang diklaim sebagai aset desa.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan, Ahmad Umar Buwang, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat mengambil langkah konkret lantaran surat aduan resmi dari desa belum masuk ke Komisi C.
“Sejauh ini saya belum mengetahui disposisi surat aduan tersebut. Bisa jadi masih di meja Ketua DPRD Lamongan, namun saya kurang memahami secara pasti,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Buwang menegaskan, apabila benar saluran irigasi tersebut merupakan aset desa dan dilakukan pengurukan tanpa dasar hukum yang jelas, maka tindakan itu tidak dibenarkan dan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Terkait kemungkinan inspeksi mendadak (sidak) atau pengecekan lapangan, Komisi C DPRD Lamongan masih menunggu surat aduan resmi sebagai dasar tindak lanjut.
“Kami menunggu surat resmi masuk ke Komisi C. Yang jelas, persoalan ini menjadi atensi khusus DPRD Lamongan,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Desa Waru Wetan sebelumnya telah melayangkan surat pengaduan kepada Bupati Lamongan, DPRD Kabupaten Lamongan, serta Pemerintah Kecamatan Pucuk. Surat tersebut bertujuan meminta klarifikasi dan memfasilitasi mediasi guna menyelesaikan sengketa aset desa secara terbuka dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Nusantara Timber Pratama (NTP) belum memberikan konfirmasi secara resmi terkait permasalahan yang ada. (ard)
