SURABAYA | duta.co – Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Kantor Ototitas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, menyelenggarakan Temu Media dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Menjaga Stabilitas, Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, serta Mendorong Pemerataan Pembangunan di Tengah Momentum Penguatan Kebijakan Ekonomi Nasional dan Ekonomi Kerakyatan”.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim memaparkan mengenai ekonomi Jawa Timur Triwulan III – 2025 tumbuh 5,22% (yoy), tetap kuat sebagaimana pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,23% (yoy). Dari sisi permintaan, kondisi tersebut ditopang oleh akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara dari sisi penawaran, disokong oleh akselerasi LU Konstruksi dan Pertanian, serta akselerasi LU Jasa Pendidikan dan lnfokom. lnflasi Oktober 2025 tercatat 2,69% (yoy) dan masih dalam rentang sasaran nasional 2,5 ± 1% (yoy).
“Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan Sistem Pembayaran masih kondusif dan mendukung perekonomian nasional. Inflasi pada Oktober 2025 disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan (beras, daging dan telur ayam ras, serta bawang merah. Berdasarkan pola musiman saat HBKN Nataru (data historis 2019-2024), komoditas pangan (telur ayam ras, minyak goreng) dan tarif angkutan udara sering menjadi faktor penyebab inflasi Jawa Timur sehingga perlu diwaspadai,” katanya.
Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menyampaikan kinerja intermediasi perbankan di Jawa Timur terus menunjukkan tren positif. Hingga September 2025, Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 4,81 persen (yoy), sementara kredit meningkat 3,58 persen (yoy). Kondisi fundamental perbankan tetap terjaga, tercermin dari rasio kecukupan modal yang tinggi, likuiditas yang memadai, dan kualitas aset yang stabil.
“Penyaluran kredit terbesar masih didominasi oleh sektor Rumah Tangga, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan yang menjadi penggerak utama ekonomi di Jatim. “
Yunita menambahkan pemerataan pembiayaan juga menjadi perhatian utama. Beberapa wilayah dengan kontribusi PDRB rendah menunjukkan perbaikan dalam akses pembiayaan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sektor UMKM tetap menjadi prioritas dengan porsi penyaluran kredit mencapai 37,75 persen.
“Walaupun penyaluran KUR mengalami perlambatan, kualitas kredit tetap terkendali. Implementasi POJK 19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.
Pada sektor pasar modal, aktivitas masyarakat di Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga akhir September 2025, investor Jawa Timur mencatat net buy sebesar Rp7,75 Triliun. Pendanaan melalui Securities Crowdfunding tumbuh 63,56 persen (yoy), sementara jumlah investor meningkat 22 persen. Yunita menyampaikan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal merupakan sinyal positif bagi pendalaman pasar keuangan daerah.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menyampaikan bahwa LPS terus mendorong efektivitas penanganan bank dan persiapan program penjaminan polis asuransi. Sepanjang 2024-2025, secara nasional terdapat 26 BPR/S masuk dalam penanganan LPS, dengan rincian: 23 BPR/S dilikuidasi, 1 BPR diselamatkan melalui skema bail-in, dan 2 BPR/S dalam proses penanganan. Pada Tahun 2025, terdapat 1 BPR yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS di Provinsi Jawa Timur.
“LPS terus mengawal pelaksanaan kebijakan penjaminan simpanan berjalan efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung Stabilitas Sistem Keuangan. Hingga September 2025, cakupan penjaminan simpanan LPS secara nasional tetap di atas 90% dari total rekening perbankan nasional, yaitu masing-masing mencapai 662 Juta rekening bank umum (99,94%) dan 15,8 Juta rekening BPR/BPRS (99,97%). Cakupan Penjaminan LPS di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 75,02 juta dari total rekening bank umum (99,95%) dan 2,46 Juta dari rekening BPR/S (99,97%),” katanya.
Bambang menambahkan LPS secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Per September 2025, LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 bps, serta menurunkan TBP simpanan dalam valuta asing di bank umum.
“TBP simpanan rupiah pada Bank Umum adalah 3,50% dan TBP simpanan rupiah pada BPR ialah 6,00%. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum adalah sebesar 2,00%. TBP tersebut berlaku sejak 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Januari 2026. Meskipun demikian, rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP.”
Proporsi nasabah yang mendapatkan suku bunga simpanan di atas TBP meningkat dari sekitar 13% pada 2022 menjadi 32% pada September 2025. LPS bersama lembaga anggota KSSK lainnya mendorong perbankan untuk menyesuaikan suku bunga simpanan ke tingkat yang wajar.
LPS terus berperan aktif dalam memperluas basis masyarakat menabung. Berdasarkan data LPS, jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening simpanan mencapai sekitar 51 juta orang atau 19,9% dari populasi penduduk usia 5–74 tahun. LPS bersama dengan lembaga anggota KSSK lainnya berperan aktif dalam memperluas basis masyarakat menabung melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Imm
