JAKARTA | duta.co – Angin reshuffle kabinet berhembus kencang. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan hard signal (kode keras) dengan menegaskan, menteri yang tidak memahami Pasal 33 UUD 1945 sebaiknya mundur saja. Ini dinilai bukan sekadar teguran normatif, melainkan sinyal politik yang sangat kuat.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah membacanya sebagai kode keras Prabowo tengah menyiapkan reshuffle kabinet, terutama pada kementerian yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi strategis nasional.
“Angin reshuffle kabinet itu memang berhembus kencang. Semua partai siap untuk mengiriman kader-kadernya mendampingi Presiden. Terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi strategis nasional sebagaimana gagasan Pak Prabowo,” demikian disampaikan sumber duta.co, Sabtu (10/1/26).
Menurut Amir Hamzah, sinyal pergantian menteri itu memang terbaca jelas. Inilah perombakan kabinet yang ketiga kalinya oleh presiden. “Kalau ada menteri yang tidak paham Pasal 33, itu bukan sekadar persoalan akademik atau hukum. Itu soal keberpihakan. Apakah ia berpihak pada kepentingan nasional atau justru menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing dan oligarki,” demikian tegas Amir Hamzah kepada wartawan sebagaimana dikutop jakartasatu.com, Jumat (9/1/26) kemarin.
Pasal 33 UUD 1945, katanya, bukan hanya pasal konstitusional biasa, tetapi fondasi ideologis dan geopolitik negara Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Amir menjelaskan, dalam perspektif intelijen geopolitik, Pasal 33 UUD 1945 adalah benteng terakhir kedaulatan ekonomi Indonesia. Setiap kebijakan yang membuka ruang penjarahan sumber daya alam—baik tambang, energi, hutan, laut, maupun pangan—akan langsung berdampak pada stabilitas nasional.
“Negara-negara besar selalu memetakan pejabat kunci di negara berkembang. Jika ada menteri yang longgar terhadap eksploitasi, mudah ditekan oleh korporasi global, itu menjadi titik masuk penjajahan gaya baru,” ujarnya.
Apa yang dikeluhkan Presiden Prabowo, adalah benar. Ia menilai, selama bertahun-tahun terdapat kecenderungan sebagian elite birokrasi dan politik menafsirkan Pasal 33 secara liberal, seolah-olah negara cukup menjadi regulator, bukan pengendali utama. Padahal, kata Amir, roh Pasal 33 adalah penguasaan oleh negara, bukan sekadar pengawasan. “Dalam bahasa intelijen, ini bukan warning biasa, tapi open warning. Artinya, presiden ingin publik tahu,” katanya.
Golkar Siap Segala Arah
Jika benar reshuffle menyasar bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Investasi dan Hilirisasi, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Agraria, Perdagangan dan Industri Strategis, maka, Partai Golkar harus siap-siap mengirimkan kader terbaiknya. “Saya yakin sosok Ridwan Hisjam (RH), senior Partai Golkar patut memasuki kabinet Prabowo-Gibran,” jelas sumber duta.co di jajaran Partai Golkar Jatim.
Disaat banyak politisi menukar prinsip dengan peluang sesaat, tambahnya, Ridwan Hisjam memilih berdiri tegak. “Ia tidak hanyut oleh gelombang, tidak pula silau oleh lampu kekuasaan yang berpindah-pindah tangan. Di tubuh Golkar yang sering diguncang angin pragmatisme, Ridwan Hisjam hadir sebagai penjaga konsistensi tenang, kukuh, dan berakar,” tambahnya.
Menurutnya, politik hari ini bukan kekurangan kecerdasan, melainkan kekurangan keteguhan. “Banyak yang pandai membaca arah angin, tetapi sedikit yang berani menjadi kompas. Ridwan Hisjam adalah tipe terakhir itu. Ia tidak berteriak paling keras, tetapi langkahnya selalu berada di jalur yang sama: kerja, loyalitas, dan kesinambungan perjuangan,” urainya.
Partai Golkar, lanjutnya, membutuhkan figur semacam ini—bukan petualang politik, melainkan pejuang ideologis yang memahami bahwa kekuasaan tanpa nilai hanyalah kebisingan tanpa makna. “Konsistensi Ridwan Hisjam bukan sikap beku, melainkan disiplin panjang dalam merawat garis perjuangan. Yakin, kalau ada reshuffle nama Ridwan Hisjam masuk. Kemenangan pasti berpihak pada para pejuang. Itulah pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya. (mky)
