SURABAYA | duta.co – Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2018 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) masih digelar di Kecamatan Jabon Sidoarjo.
Untuk kedua kalinya kecamatan ini dipilih. Dan kali ini KKN akan difokuskan pada banyak hal salah satunya pendampingan untuk pelaporan anggaran dana desa (ADD).
Seperti diketahui, banyak desa yang tidak bisa mengelola ADD dengan baik.
Sehingga dengan keberadaan ADD senilai Rp 1 miliar per tahun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini, menyebabkan banyak masalah.
Banyak kasus hukum timbul karena pengelolaan, manajemen dan pelaporan yang tidak benar hingga minimnya penyerapan ADD tersebut.
Wakil Rektor 1 Unusa, Prof Kacung Marijan mengatakan KKN 2018 ini memang sangat istimewa.
KKN kali ini bukan hanya melibatkan mahasiswa tapi juga dosen. Dosen akan melakukan pengabdian masyarakat di Kecamatan Jabon bersama dengan mahasiswa.
Kalau tahun lalu, dosen hanya melakukan pendampingan, maka tahun ini, dosen juga terlibat dalam pengabdian masyarakat.
“Pengabdian masyarakat dosen di Kecamatan ini adalah melakukan pendampingan terhadap 15 desa yang ada untuk pengelolaan dan pelaporan dan manajemen dana desa,” ujar Kacung.
Diakui Kacung selama ini ADD menjadi polemik bagi desa yang menerimanya. Dana desa yang dikeluarkan pemerintah sejak 2015 memang menyeret banyak pihak terhadap kasus korupsi.
“Di sinilah perlunya akademisi, kalangan kampus untuk membantu mendampingi agar ADD ini tidak menimbulkan masalah hukum,” jelasnya.
Ketua KKN Unusa, M. Ghofirin mengatakan untuk masalah ADD ini, peserta KKN Unusa khususnya yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan memberikan pelatihan kepada para kepala desa dan perangkatnya.
Perangkat desa ini adalah mereka yang biasa melakukan tugas yang berhubungan dengan ADD ini.
“Kita akan kumpulkan mereka dulu, dari 15 desa yang ada di Kecamatan Jabon. Kita akan diagnose masalahnya dan kami akan lakukan observasi apa yang menjadi masalah mereka. Baru kita melangkah,” urai Ghofirin.
Setelah itu, dosen dan mahasiswa Unusa tentu saja akan memberikan pelatihan bagi para perangkat desa itu bagaimana melakukan pembukuan. Karena, sesuai dengan ketentuan, pelaporan ADD ini harus menggunakan akuntansi pemerintah.
“Karena anggaran ADD kan dari pemerintah sehingga memang pelaporannya menggunakan akuntansi pemerintah,” tandas Ghofirin.
Tidak hanya pelatihan, dosen dan mahasiswa Unusa juga akan terus melakukan pendampingan. Pendampingan ini berarti, nantinya setelah KKN selesai mahasiswa dan dosen tetap akan melakukan pemantauan agar semua sesuai dengan prosedur.
“Kita tidak ingin ADD ini tidak menjadi masalah. Sesuai dengan permintaan Gubernur Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Unusa harus membantu melakukan pendampingan terhadap perangkat desa dalam mengelola ADD. Itu kami lakukan,” jelas Ghofirin.
KKN Unusa tahun ini memang sangat istimewa. Karena tahun ini 655 mahasiswa yang akan mengikuti KKN dari seluruh program studi yang ada. Termasuk dari mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter dari Fakultas Kedokteran.
“Kalau tahun lalu, FK belum ikut. Tahun ini sudah mulai ikut serta. Karenanya selain ke pendampingan dana desa, kita juga fokus pada bidang kesehatan. Karena seluruh prodi kesehatan yang ada di Unusa turun gunung,” tandas Kacung Marijan.
Selama tiga minggu mahasiswa Unusa akan melakukan KKN di Kecamatan Jabon. Mereka melakukan KKN ini sebagai sebuah komitmen yang sudah ditandatangani sebelumnya antara pihak rektorat Unusa dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. end
