SURABAYA | duta.co – Pernyataan Syukur Mandar, edukator politik, soal 80% pendapatan negara berasal dari rakyat, benar-benar memicu perdebatan publik. Data RAPBN 2026 menunjukkan penerimaan perpajakan mencapai sekitar Rp2.692 triliun dari total pendapatan negara Rp3.147 triliun. Artinya, mayoritas pemasukan negara memang masih ditopang sektor perpajakan. Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah.
“Kita nggak waras bernegara. Sementara sumber daya alam (SDA) kita berlimpah. Sepanjang belum ada presiden yang mengatakan hentikan semua pajak, hapus semua pajak, karena kita memiliki sumber daya alam, (kalau ada itu) baru kita ini waras bernegara dan berbangsa. Republik ini sejak berdiri, yang berganti cuma pejabat. Nasib rakyatnya tidak berubah. Setiap pemilu presiden diganti, wakil presiden diganti, pejabat diganti, yang tidak berganti penderitaan rakyat, yang menanggung beban negara ini, pajak rakyat,” tegas Syukur Mandar melalui akun catatan visul jurnalis, terbaca duta.co Minggu (7/6/26).
Diakui, ini kritik keras Dr Muhammad Syukur Mandar terhadap pemerintahan, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Lewat podcast pribadinya, Bang Syukur Mandar juga menyebut rakyat saat ini bukan bermimpi menjadi kaya. Melainkan hanya berjuang agar bisa makan dan bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin sulit. “Emang rakyat nggak mimpi jadi orang kaya pak. Yang mimpi jadi orang kaya itu bapak saja,” tegas Bang Syukur Mandar dengan nada tajam.
Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong rakyat agar punya mimpi menjadi kaya justru terasa menyakitkan di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Boro-boro mimpi jadi kaya, makan saja susah. Kenapa susah? Karena presiden nggak becus kerja. Kerjanya cuma pidato,” sindirnya.
Soal pajak, Dr H Ahmad Effendy Choirie, MAg, MH dalam kolomnya di duta.co juga menyoal gaya pejabat. “Negara didirikan bukan untuk memeras rakyat. Negara merdeka bukan untuk menjadikan rakyat sebagai sapi perah anggaran. Negara hadir seharusnya melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan memerdekakan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, serta ketidakadilan,” katanya.
Tetapi hari-hari ini, jelasnya, rakyat semakin bertanya: negara ini hadir untuk siapa? Untuk rakyat kecil atau untuk membiayai gaya hidup kekuasaan? Untuk petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, guru honorer, sopir, ojol, pekerja informal, dan rakyat miskin, atau untuk membesarkan birokrasi, jabatan, proyek, fasilitas pejabat, utang, bunga utang, dan belanja yang tidak langsung menyentuh kebutuhan rakyat?
“Pajak memang dibutuhkan dalam negara modern. Tidak ada negara dapat berjalan tanpa penerimaan. Tetapi pajak harus adil. Pajak harus berperikemanusiaan. Pajak harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang nyata: pendidikan gratis bermutu, kesehatan terjangkau, lapangan kerja, rumah layak, pangan murah, transportasi publik, perlindungan sosial, dan kesejahteraan rakyat,” tulisnya.
Menurut Gus Choi, panggilan akrabnya, masalahnya, ketika rakyat masih sulit makan, harga kebutuhan pokok naik, pengangguran dan pekerjaan informal meluas, biaya sekolah dan kesehatan tetap berat, tetapi pungutan makin banyak, maka pajak berubah dari instrumen gotong royong menjadi alat penindasan fiskal.
“Rakyat tidak anti pajak. Rakyat hanya menolak dipajaki ketika mereka tidak melihat keadilan. Rakyat bertanya: mengapa rakyat kecil dikejar, tetapi kekayaan besar, tambang besar, lahan besar, dan proyek besar sering lolos? Mengapa rakyat diminta patuh, tetapi pejabat tidak memberi teladan hidup sederhana? Mengapa rakyat dipaksa berkorban, tetapi belanja negara belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat?,” tanyanya.
Negara yang adil, jelasnya, tidak boleh menjadikan pajak sebagai alat menutup keborosan. Sebelum menambah beban rakyat, pemerintah wajib melakukan lima hal. “Pertama, pangkas belanja yang tidak penting: fasilitas mewah, perjalanan dinas berlebihan, seremonial, jabatan-jabatan tambahan, dan proyek mercusuar yang tidak mendesak. Kedua, selamatkan uang negara dari korupsi. Kebocoran APBN/APBD adalah pajak gelap yang dibayar rakyat tanpa mereka sadari,” katanya.
“Ketiga, optimalkan kekayaan sumber daya alam. Indonesia kaya tambang, laut, hutan, kebun, energi, dan potensi ekonomi udara. Kekayaan itu harus sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan hanya untuk oligarki dan segelintir pemilik izin. Keempat, perkuat pajak progresif kepada yang sangat kaya, bukan memperberat pajak konsumsi yang memukul semua orang secara sama, padahal kemampuan ekonominya berbeda. Kelima, kembalikan pajak dalam bentuk kesejahteraan nyata. Rakyat tidak akan keberatan berkontribusi jika mereka merasakan negara hadir dalam hidupnya,” sarannya. (mky)
