SURABAYA | duta.co – Prof Dr H Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI membeber manuver politik elit yang menjijikkan. Menurutnya, hukum kalau tidak diimbangi dengan moral, berbahaya. Demokrasi bisa dengan mudah ditelikung dengan konstitusi.
“Saya itu kagetnya sejak tahun 2022. Terus terang, kita dulu kan pendukung setianya (Jokowi red.). Tapi, sejak tahun 2022 itu sudah muncul gerakan-gerakan. (Memang) tidak dari Pak Jokowi langsung, tetapi dia membiarkan,” katanya dalam video pendek berdurasi 3 menit diambil dari YouTube Abraham Samad Speak, terlihat duta.co, Senin (7/10/2024).
Dengan gerakan beberapa menteri itu, orang DPR ingin mengubah periode (presiden) menjadi tiga periode. “Datang ke saya, saya dilobi juga itu. Gampang Pak Mahfud, UUD diubah. Gimana caranya, supaya Pak Jokowi tidak ketahuan. Pak Jokowi suruh umroh dulu. Soal siapa dia nanti ditulis 10 tahun yang akan datang. Nanti saja, orang-orangnya masih hafal di sini,” tegas Prof Mahfud sambil menunjuk kepala.
Masih menceritakan menteri dimaksud. “(Begitu Jokowi) umroh tiga hari, kita sidang MPR, cari pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih dua periode. Itu yang diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan. Besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatan,” tegas seorang menteri.
“Jadi? Kalau orang mau mainkan konstitusi, tinggal mainkan berapa dukungan saja. 1/3 mengusulkan, 2/3 setuju, tiga perempat hadir. Dari yang hadir (3/4) itu divoting 50% setuju, sudah selesai. Bisa sehari kalau orang nakal. Makanya, moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum,” tegas lelaki asal Madura ini.
Nah sejak itu, lanjutnya, Prof Mahfud mulai curiga. “Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah kalau tidak bisa 1 periode, tambah 2 tahun saja, kan covidnya 2 tahun. Itu bisa dengan Ketetapan MPR, dan macam-macam. Saya bilang tidak bisa, apalagi Bu Mega keras kan, beberapa partai keras (menolak),” kenangnya.
Barisan Megawati ini menolak keras. “Pokoknya menolak perpanjangan, saya termasuk di barisan itu. Ndak bisa. Kata mereka: Pak Mahfud kan enak bisa langsung perpanjang (jabatan). Diimingi-imingi, meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu menarik bagi orang yang ingin kekuasaan. Kata mereka: Pak Mahfud enak, diperpanjang, langsung jadi menteri 10 tahun atau tambah 2 tahun lagi,” tegasnya.
“Saya bilang bukan itu masalahnya, masalahnya adalah demokrasi mau ditelikung dengan konstitusi. (Waktu itu) Orang banyak marah, saya mengatakan begitu. (Lalu mengatakan) Pak Mahfud dulu kan Menko, kenapa kok diam saja? Lho saya tidak diam, saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu saya ikut menggagalkan upaya itu. Iya dong!,” tambahnya.(mky)
