BLITAR | duta.co – Ketegangan geopolitik global yang terus meningkat mendorong peningkatan harga komoditas energi global. Likuiditas pasar keuangan global semakin longgar merespon pemangkasan suku bunga moneter yang diperkirakan akan terus dilakukan hingga akhir periode 2024.
Kondisi pelonggaran likuiditas keuangan global ini akan menurunkan tekanan pasar keuangan emerging market, termasuk Indonesia. Risiko dan ketidakpastian masih menjadi tantangan dalam perbaikan prospek ekonomi global. Kondisi perekonomian fundamental Indonesia masih kuat.
Kinerja APBN hingga Oktober 2024 masih terjaga on-track (dijalur), sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan regional Blitar menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Regional Blitar periode data sampai dengan 31 Oktober 2024.
Realisasi pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung mencapai sebesar Rp2,18 triliun, sedangkan realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp5,23 triliun atau sebesar 84,29% dari pagu belanja.
“Kinerja APBN hingga Oktober 2024 masih terjaga on-track. Peran APBN melalui optimalisasi belanja negara akan terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan perlindungan sosial,” jelas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar, Arinto Sujatmono pada Konferensi Pers APBN KiTa Regional Blitar Periode Data s.d. 31 Oktober 2024 di Blitar, Kamis (21/11/24).
Masih kata Arinto Sujatmono, kinerja pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 31 Oktober 2024 terus menunjukkan nilai yang positif. Realisasi pendapatan negara di wilayah pembayaran KPPN Blitar sebesar Rp2,18 triliun, meningkat sebesar Rp559 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp1,62 triliun,’jelas Arinto Sujatmono.
Komponen pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp285,43 miliar. Penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp1,85 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp45,38 miliar. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp502 miliar, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp590,89 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp10,23 miliar, Pajak Lainnya Rp34,08 miliar dan setoran Cukai sebesar Rp720,52 miliar. Sedangkan untuk Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp45,38 miliar.
‘”Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp115,89 miliar, dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp169,53 miliar,” ungkapnya di hadapan Satker mitra kerja dan pegawai.
Masih kata Arinto Sujatmono melanjutkan, Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp5,23 triliun atau sebesar 84,297% dari pagu belanja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 81,17% dari pagu belanja. Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1,16 triliun atau 74,06% dari pagu alokasi anggaran, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4,07 triliun atau 87,74% dari pagu alokasi anggaran.
Realisasi BPP tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal yang sudah mendekati jatuh tempo penyelesaian pekerjaan pemerintah dan belanja barang dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu.
Realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp586,76 miliar atau 87,52% dari alokasi anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp448,58 miliar atau 67,18% dari alokasi anggaran, belanja modal sebesar Rp100,91 miliar atau 49,33% dari alokasi anggaran serta belanja bantuan sosial sebesar Rp24,23 miliar atau 100% dari alokasi anggaran.
“Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp176,18 miliar atau 74,76% dari alokasi anggaran, dana alokasi umum sebesar Rp2,47 triliun atau 89,33% dari alokasi anggaran, dana transfer khusus sebesar Rp872,17 miliar atau 83,11% dari alokasi anggaran, dana desa sebesar Rp490,83 miliar atau 99,92% dari alokasi anggaran serta dana insentif fiskal sebesar Rp59,42 miliar atau 62,18% dari alokasi anggaran,” pungkas Kepala KPPN Blitar. (*)
