MOJOKERTO | duta.co – Pemkot Mojokerto melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) melounching Kick Off Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Hotel Ayola, Sunrise Mall, Jalan Benteng Pancasila, Rabu (17/7/2024).
“Hari ini sebuah kegiatan yang sangat bagus sekali karena nawaitunya adalah sebuah upaya konkret, nyata, bagaimana kita secara bersama-sama melakukan transformasi dalam bilik kesehatan,” ujar Pj Wali Kota Mojokerto M Ali Kuncoro S.STP MSi mengawali sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, sosok yang akrab disapa Mas Pj ini mengungkapkan, tingkat derajat kesehatan dan pendidikan bangsa Indonesia masih berada di ranking buntut secara global. Di G 20 tahun 2023, dari 19 negara, bangsa Indonesia berada di posisi 13 skoringnya.
“Alhamdulillah, saya baca di data BPS, untuk skoring indeks kesehatan masyarakat kota Mojokerto masuk The Best 3, coba bayangkan,” ungkapnya seraya disambut applause hadirin.
“Jadi, angka kita 0,86, rata-rata provinsi di angka 0,84. Yang mendapatkan angka 0,86 itu hanya kota Mojokerto, kota Surabaya, dan kota Blitar, lainnya masih di bawah kita,” imbuhnya.
Menurutnya, klasifikasi daerah ada empat kategori. Pertama, atau yang terendah, daerah yang manut (penurut). Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, daerah tersebut manut. Yang ke dua, daerah yang tidak hanya manut tapi juga mencontoh.
Yang ke tiga, tidak hanya manut dan mencontoh tapi juga mengkritisi. Dan yang ke empat, atau yang paling top, adalah daerah yang tidak hanya manut, mencontoh, dan mengkritisi tapi juga memberikan solusi. “Siapa daerah itu, Pemerintah Kota Mojokerto,” tandasnya dan disambut aplaus hadirin.
Hari ini, lanjutnya, dengan meningkatnya derajat kualitas kesehatan yang ada di kota Mojokerto maka akan mampu memengaruhi tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
“Ketika derajat kesehatan naik maka IPM kita naik, ketika IPM naik, masyarakatnya sehat, masyarakatnya sudah diskrining sejak awal. Tentu harapan kami jangan ada lagi masyarakat kota Mojokerto yang sakit tidak diketahui,” harapnya.
“Semua datanya sudah ada, semua bisa kita intervensi, petugas kita juga banyak, anggaran kita juga cukup, kalau ada masyarakat sakit kita tidak tahu, itu yang salah Kepala Dinkes PPKB. Tapi, kalau ditarik lagi ke atas, tidak ada yang namanya kepala OPD yang salah, yang salah tetap Mas Pj, berarti tidak bisa memotivasi kepala OPD,” pungkasnya.
Sedangkan Kepala Dinkes PPKB Kota Mojokerto dr Farida Mariana M.Kes mengatakan, ILP merupakan program dari Kementerian Kesehatan untuk penguatan pelayanan kesehatan primer.
“Yaitu pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas, Posyandu di Pustu. Jadi, sifatnya lebih kearah promotif, preventif. Dan golnya tentunya adalah masyarakat yang sehat dan mandiri di seluruh kelompok umur masyarakat,” urainya.
Road map ILP di kota Mojokerto, akhir tahun 2022 sudah dilaksanakan sosial oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ada sosialisasi dari Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Timur.
“Jadi, mung karena ILP prosesnya sangat kompleks. Untuk kota Mojokerto saja, ada 140 ribu penduduk yang harus kita urusi dan tentunya tidak cuma diberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif tapi juga harus ditindaklanjuti seperti apa,” katanya.
Selanjutnya dilakukan sosialisasi ILP di Puskesmas oleh tim Dinas Kesehatan dan sudah dilakukan uji coba di 11 Posyandu. “Hari ini kita lounching dan berikutnya akan dilaksanakan pada 63 Posyandu yang ada di Kota Mojokerto,” imbuhnya.
Untuk sumber daya manusia, lanjutnya, kelebihan kota Mojokerto memiliki Prameswari (Program Pemantauan Kesehatan Warga Terintegrasi) yang tidak dimiliki daerah lain.
“Kita ada 1.621 Kader Motivator KMotivator yang merupakan SDM, kita ada 306 TPK, ada kader KB sebanyak 222. Posyandu juga banyak, ada 170,” terangnya.
Sedangkan sasaran, seluruh masyarakat kota Mojokerto dari semua kelompok umur, dari bayi lahir sampai lansia. “Termasuk kelompok khusus, yakni disabilitas dan lansia sebatangkara,” imbuhnya. (ywd)
