KESEMPATAN YANG SAMA – Mayoritas ada dua dimensi, segi jumlah dan potensi. Dalam hal ekonomi banyak kaum minoritas yang berkekuatan mayoritas. Mereka tidak pernah terusik soal intoleran, sementara segi jumlah (umat Islam dan pribumi) sering dicap tidak toleran. (FT/DOK)
KESEMPATAN YANG SAMA – Mayoritas ada dua dimensi, segi jumlah dan potensi. Dalam hal ekonomi banyak kaum minoritas yang berkekuatan mayoritas. Mereka tidak pernah terusik soal intoleran, sementara segi jumlah (umat Islam dan pribumi) sering dicap tidak toleran. (FT/DOK)

JAKARTA| duta.co — KH Ahmad Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU memberikan catatan khusus akhir tahun (2016). Menurut anggota Wantimpres ini, hampir setiap hari di negeri kita selalu dikumandangkan hubungan mayoritas dan minoritas.

“Esensinya agar mayoritas melakukan toleransi, bahkan perlindungan terhadap minoritas. Kalau tidak dilakukan, selalu ditempatkan pada posisi intoleran dan tidak Bhinneka Tunggal Ika,” demikian disampaikan Kiai Hasyim dalam rilisnya, Jumat (30/12/2016) kemarin.

Padahal, lanjut pengasuh PP Al-Hikam ini, fakta mayoritas dan minoritas di Indonesia ada dua dimensi. Ada mayoritas dan minoritas dilihat dari jumlah, ada mayoritas dan minoritas dari segi potensi dan peranan di Indonesia.
“Biasanya kalau menyebut mayoritas dari segi populasi, maka, artinya adalah pribumi. Sedangkan kalau ditinjau dari segi keagamaan yang dimaksud adalah umat Islam. Selebihnya disebut minoritas,” tambahnya.

Sehubungan dengan sistem ketatanegaraan yang masih liberalistik dalam politik yang justru membuahkan sub-sistem ekonomi yang sentralistik, maka terjadilah mayoritas dalam jumlah, baik tinjauan populasi maupun agama berposisi sebagai minoritas di bidang kemampuan ekonomi, bahkan kemampuan tata kelola nasional atau internasional.

“Dalam konteks ini, minoritas mempunyai potensi ekonomi jauh lebih besar dibanding dengan mayoritas dalam jumlah yang posisi ekonominya masih rendah,” paparnya.

Pertanyaannya sekarang, mayoritas dalam populasi dan agama relatif telah melakukan toleransi dan perlindungan sekalipun tentu belum optimal karena terjadinya pergesekan di sana-sini.

“Yang belum terlihat di Indonesia adalah toleransi minoritas yang berkekuatan mayoritas di bidang ekonomi dan perananan membagi toleransinya kepada mayoritas yang rendah potensinya,” tegas Kiai Hasyim.

Memang toleransi di bidang ekonomi dan peranan global tidak mungkin dengan sendirinya terjadi tanpa usaha keras dari negara dan bangsa. Kita sulit menunggu terjadinya homo homini sosius (ekonomi berwatak sosial) karena pada hakikatnya ekonomi itu bersifat homo homini lupus  (eksploitasi dari ekonomi kuat kepada ekonomi yang lemah).

“Ada tiga syarat besar dan berat untuk menciptakan homo homini sosius di bidang ekonomi, pertama, sistem ekonomi di dalam ketatanegaraan dan konstitusi serta perangkat aturan perundangan di Indonesia yang menjamin terselenggaranya pemerataan ekonomi. Kedua, penyelenggara negara konsisten menjalankan pemerataan. Ini tidaklah gampang karena menyangkut masalah kepentingan dan masalah keinginan seseorang di dalam menumpuk kekayaan,” tambahnya.

Ketiga, kesiapan mental ekonomi kerakyatan, skill, dan kesempatan yang sama di dalam mencari rejeki serta perlindungan usaha-usahah kecil. “Tiga hal tersebut merupakan syarat mutlak pemerataan dan kemakmuran masih terlihat sangat dini di Indonesia,” jelasnya. (sov)

BAGIKAN

Tinggalkan Balasan