SURABAYA | duta.co – Babak baru! Adu data kecurangan Pilgub Jatim 2018, tampaknya bakal seru. Setelah sejumlah kiai pendukung Gus Ipul-Puti mendorong dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF), kini Ikatan Alumni GP Ansor Jawa Timur mengerahkan jaringannya untuk memburu bukti yang sama.
“Kita sudah perintahkan kepada seluruh jaringan IKA Ansor Jatim untuk memburu dan membukukan bukti-bukti kecurangan selama proses Pilgub. Termasuk pelanggaran khitthah yang dilakukan oknum pengurus NU, baik berupa video (lisan) maupun tertulis. Jejak media sosial ini penting untuk pembelajaran, sekaligus perlu diabadikan,” jelas Muslih HS, Ketua IKA Ansor Jawa Timur kepada duta.co, Sabtu (30/6/2018).
Seperti diberitakan, kiai-kiai pendukung Gus Ipul-Puti telah berkumpul dan menyatakan menerima apa pun hasil Pilgub Jatim, tetapi, tetap mendorong adanya TPF. Bahkan kiai-kiai juga mencium indikasi intervensi kekuasaan melalui program pemerintah. Semua indikasi pelanggaran akan didalami dengan serius oleh kiai dengan membentuk TPF, ini akan dijadikan bahan perentangan para kiai. “Perintahnya jelas, jangan menggugat, jangan bikin gaduh,” jelas Ketua DW PKB Jatim, Halim Iskandar sebagaimana dikutip merdeka.com, Jumat (29/6/2018).
Menanggapi hal ini, Ketua IKA Ansor Jatim yang akrab dipanggil Cak Muslih ini, menyambut baik. Artinya, akan ada ‘serangan’ opini lagi untuk mengesankan bahwa pasangan Khofifah-Emil melakukan kecurangan masif. Persis dengan gaya politik Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.
“Saya kira ini bentuk kepanikan saja. Karena kalah, takut citranya runtuh, maka sibuk membuat opini buruk kepada lawan politik. Yang curang kek, yang culas kek, yang intervensi kekuasaan kek, semua ditimpakan kepada lawan politik. Karenanya, kita akan jawab: Nih.., kecurangan yang ada di depan mata,” jelas Muslih sambil menunjukkan segebok data pelanggaran yang sudah dimasukkan Bawaslu.
Masih menurut Muslih, ada dua kemungkinan, mengapa hal itu (serangan opini) mereka lakukan. Pertama, untuk mempertahankan pamor, jangan sampai runtuh. Kalau diam, bisa malu, mereka. Kedua, sebagai pertanggungjawaban, kok bisa sampai kalah. “Misalnya, Kota Surabaya itu sudah ‘ditulis’ sebagai penyokong suara terbesar, lumbung kemenangan, eh nyatanya jebol juga,” ujarnya.
Ditanya soal intervensi kekuasaan, Muslih mengaku punya segebok data. Dari Surabaya kita bisa bubukan, bagaimana Ketua DPRD Kota Surabaya yang sudah dinyatakan terbukti melanggar, memobilisasi massa menggunakan fasilitas negara, di situ Cawagub Puti hadir. semua ada rekamannya.
“Belum lagi dugaan mobilisasi kepala desa di berbagai daerah. Karenanya, saya minta kepada seluruh jaringan IKA Ansor untuk membukukan hal tersebut, termasuk pelanggaran khittah NU berupa video video kampanye yang memalukan, kita akan abadikan,” jelasnya. (mky)
