SURABAYA | duta.co – Belakangan banyak pihak yang mulai ‘usrek’ minta Mensos RI Khofifah Indar Parawansa mundur dari jabatan menteri begitu menyalonkan diri sebagai Cagub dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Padahal, tidak ada aturan yang mengharuskan.
“Kalau boleh usul, Bu Khofifah jangan mundur. Mengapa? Agar tetap bisa membantu presiden, apalagi sekarang ini musim bencana. Sekarang ini posisi Kementerian Sosial sangat ditunggu-tunggu masyarakat luas,” demikian disampaikan KH Ali Mustawa, pengasuh Majelis Ahad Pagi (Mahadi) yang notabene pengasuh PP Asy-Syahlaniyah, Jrebeng, Krian, Sidoarjo, kepada duta.co, Sabtu (25/11/2017).
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, menteri yang hendak maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur ternyata tidak diharuskan untuk mengundurkan diri. Sampai saat ini pun tidak ada aturan dalam bentuk undang-undang dalam penyelenggaraan pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tentang pengunduran diri seorang menteri yang maju Pilgub.
“Enggak harus mundur,” demikian disampaikan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di sela-sela Media Gathering KPU RI, di Yogyakarta, Jumat (24/11/2017).
Menurut Hasyim, yang diharuskan mundur jika mau maju mencalonkan diri dalam Pilgub atau Pilkada yaitu anggota DPR, DPRD, DPD, PNS,TNI,Polri, dan Kepala Desa, Lurah atau sebutan lain. Kalau menteri? “Tidak. Menteri, enggak ada (aturan harus mundur),” jelas Hasyim serius.
Ketentuan yang disebut itu diatur pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada). Pasal 7 ayat (2) memuat persyaratan yang harus dipenuhi setiap warga negara yang hendak mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur wakilnya, bupati dan wakilnya, dan walikota, wakilnya. Masih menurut Hasyim, menteri yang maju Pilgub harus melewati prosedur pendaftaran sesuai tahapannya sama seperti bakal calon lainnya. Tidak ada keharusan untuk mundur sebagai menteri. (mky)
