“Hebat! Baru kali ini ada Kementerian Haji dan Umrah (KHU). Dari sisi kuantitas (jumlah jamaah dan perputaran duit), haji dan umrah memang layak menjadi kementerian tersendiri. Masalahnya: Sejauh mana KHU mampu menyuguhkan layanan terbaik di tengah ‘remuk redam’ mental birokrasi?.”
Oleh Prof Dr Moh Mukhrojin, MSi*
SETIAP tahun, Kementerian Agama menghadapi tantangan luar biasa besar dalam layanan urusan ratusan ribu jamaah haji Indonesia yang datang ke dua tanah suci Makkah-Madinah (haromain). Proses penyelenggaraan ibadah haji dengan angka yang begitu besar – saat ini wakila mencapai lebih dari 5 juta lebih orang pendaftar, jauh dari kuota tahunan sebesar dua ratus ribu lebih – jelas menjadi urusan kompleks.
Belum lagi seluruh kebijakan haji seringkali menjadi sorotan publik dan memiliki tantangan besar. Haji sudah menjadi urusan seksi, yang mudah diperbincangkan di warung kopi. Jika menilik sejarah, banyak Menteri Agama yang tersandung masalah hukum terkait kebijakan atau keputusan yang diambil dalam pengelolaan ibadah haji. Ini memang ironis.
Namun, saat ini kita menyambut penuh harapan dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah besar ini menjadi sejarah penting bagi Indonesia, khususnya umat Islam. karena untuk pertama kalinya negara kita memiliki kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah. Langkah ini tentu membawa angin segar bagi umat Islam Indonesia, yang sebelumnya menghadapi tantangan dalam pengelolaan ibadah haji yang cukup rumit dan penuh risiko.
Lebih menggembirakan lagi, Kementerian Haji dan Umrah dipimpin dua sosok muda yang mewakili persatuan umat Islam Indonesia. Adalah Dr KH Muhammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dari Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan cucu almaghfurlah KH Hasyim Asy’ari dan Dr Dahnil Azhar Simanjuntak dari Muhammadiyah.
Tentu, kehadiran dua tokoh ini memberikan harapan besar bagi umat Islam Indonesia, karena mereka bukan hanya memiliki pengalaman di bidang agama dan organisasi, melainkan juga memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan umat Islam di tanah air.
Dr KH Muhammad Irfan Yusuf, dikenal sebagai tokoh ulama dengan pemahaman agama yang mendalam dan dekat dengan kalangan pesantren. Sebagai Menteri KHU diharapkan memberikan arah yang jelas dan bijak dalam mengelola urusan haji dan umrah. Sementara itu, Dr Dahnil, yang dikenal sebagai pemimpin dengan pengalaman organisasi dan manajerial seabrek, diyakini dapat membawa kementerian ini ke arah yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan bagi jamaah haji. Dua sosok yang sangat ideal dalam urusan haji umrah.
Sebagai umat Islam, tentu, dengan kementerian ini berharap pengelolaan ibadah haji dan umrah semakin terorganisir, efisien, dan transparan. Kebijakan yang diambil oleh kementerian, tentu, mempengaruhi kenyamanan, keselamatan, dan pelayanan bagi jamaah selama berada di tanah suci. Dengan begitu, harapan masyarakat Indonesia semakin antusias melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mereka menginginkan pelayanan yang lebih baik, proses lebih transparan, pengelolaan lebih modern yang berbasis teknologi. Tidak ada lagi ‘benang kusut’ yang melilit masalah haji dan umrah.
Nah, duet tokoh NU dan Muhammadiyah dalam kepemimpinan kementerian ini, juga menjadi simbol kuat bahwa umat Islam Indonesia dapat bersatu dalam mewujudkan tujuan mulia: memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji. Kedua ormas besar ini telah lama berperan aktif dalam membangun peradaban Islam di Indonesia, dan sekarang mereka bersatu untuk memastikan bahwa ibadah haji dapat dilaksanakan dengan penuh keberkahan.
Kementerian Haji yang dipimpin oleh Dr KH Muhammad Irfan Yusuf dan Dr Dahnil Azhar bukan hanya akan menjadi simbol pengelolaan haji yang lebih terstruktur, tetapi juga akan memperhatikan kepentingan seluruh umat Islam, tanpa memandang latar belakang organisasi. Ini adalah langkah besar dalam memastikan bahwa semua umat Islam Indonesia, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, atau ormas lainnya akan mendapatkan pelayanan terbaik dalam menunaikan ibadah haji.
Melalui ‘tangan dingin’ kedua pemimpin ini, kita yakin bahwa Kementerian Haji dan Umrah akan menjadi lembaga yang memberikan kontribusi besar, baik bagi Indonesia mau pun untuk dunia internasional. Kita optimis bahwa kementerian ini akan membawa perubahan yang signifikan dalam kualitas ibadah haji umat Islam Indonesia, menjadikannya lebih lancar, aman, dan penuh berkah.
Walhasil, semoga dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini, persatuan umat Islam Indonesia semakin kokoh. Ibadah haji dan umrah yang dijalankan umat Islam Indonesia dapat berjalan dengan lebih lancar, aman, dan penuh berkah. Langkah besar ini, jelas, membawa harapan baru bagi umat Islam di tanah air, dan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi jamaah haji.
Ini adalah sebuah tonggak sejarah yang memperlihatkan bahwa umat Islam Indonesia mampu bekerja bersama untuk tujuan mulia, yang insyaAllah akan memberikan dampak positif bagi kehidupan umat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Semoga kementerian ini bisa menjadi contoh, teladan bagi yang lain di tengah ‘remuk redamnya’ kepe.rcayaan rakyat kepada insan birokrasi. (*)
*Prof Dr Moh Mukhrojin, MSi adalah Ketua Umum MUI Sukolilo, Peneliti Kebijakan Publik.
