JAKARTA | duta.co – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa agar tidak maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang. Bahkan, Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar, mengaku sudah melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.
Terkait itu, Khofifah mengatakan bahwa tidak seharusnya Cak Imin mendikte Presiden Jokowi dengan menyarankan dirinya tidak diberi izin maju kontestasi demokrasi di Jatim. “Tidak seyogyanya siapapun mendikte Presiden. Masa iya sih mas Imin melakukan itu. Saya kaget kalau itu keluar dari seorang mas Imin,” kata Khofifah di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Khofifah juga menanggapi kekhawatiran Cak Imin, bahwa dukungan warga Nahdhatul Ulama atau Nahdliyin akan terpecah menjadi dua, antara Khofifah dan Saifullah Yusuf, bahkan malah tak satu pun dari keduanya yang akan menang. “Bukannya PKB berdiri setelah adanya PPP. Semula warga NU itu kan lebih banyak terafiliasi dengan PPP. NU tahun 1993 itu fusinya ke PPP. Ketika PKB berdiri warga NU ada varian afiliasi. Ada warga NU di Golkar, Nusron Wahid. Jadi demokratisasi di NU itu berjalan sangat bagus selama ini,” kata Khofifah.
Dengan fakta tersebut, Khofifah pun heran akan pemikiran Cak Imin yang dianggapnya sangat mundur ke belakang, karena tidak memahami sejarah afiliasi warga Nahdliyin yang mendukung atau bergabung ke sejumlah partai politik.
“Saya tidak tahu kenapa ada pemikiran side back begitu. Di PDI-P juga ada beberpa pengurus di NU, di Nasdem ada. Jadi saya tidak tahu apa yang sebetulnya yang sedang terjadi,” ujar Khofifah.
Sebagaimana diketahui, Khofifah dalam beberapa waktu ini gencar melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan sejumlah partai politik, antara lain Partai NasDem, Partai Hanura, PAN, PDI-P yang membuka peluang mengusung dirinya untuk ketiga kalinya maju dalam Pilkada Jawa Timur pada 2018 mendatang. (hud)
