SURABAYA | duta.co – Maraknya banjir di berbagai daerah di Jatim membutuhkan penanganan yang strategis, permanen dan jangka panjang. Salah satu cara yang diharapkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa adalah meniru penanganan banjir di wilayah Bogor, Puncak dan Cianjur yang dikenal dengan sebutan Bopuncur.
Menurut Khofifah, penanganan banjir di Jatim harus dilakukan dua arah yakni mulai hilir sampai dengan hulu tapi tak mugkin dilaksakanan serentak melainkan case by case atau perkasus.
“Untuk masalah ini saya sudah bicara dengan Dirjen Sumber Daya Air dan PU Bina Marga bahkan ke Kementerian PUPERA supaya bisa membantu memberikan exercise secara permanen dan jangka panjang,” katanya di gedung DPRD Jatim, Jumat (8/3/2019).
Ia mencontohkan penanganan kawasan hulu Bengawan Solo banyak sungai-sungai kecil seperti sungai Madiun dan sungai Jeroan yang kemarin sempat jebol sehingga menyebabkan banjir di wilayah Madiun, Ngawi dan Ponorogo.
“Penanganan jangka pendek yang dilakukan BBWS Bengawan Solo adalah membuat sand bag dan bronjong untuk menambal tanggul yang jebol. Sedangkan jangka panjangnya dibuatkan plengsengan,” jelas Khofifah.
Penanganan banjir di Bopuncur, lanjut Khofifah juga bisa diterapkan di Bengawan Solo untuk jangka panjang. Caranya dengan menambah sudetan di beberapa daerah karena idealnya ada lima sudetan. Mengingat selama ini baru ada dua sudetan yakni di Bojonegoro dan Lamongan.
“Ini juga bisa diterapkan di sungai Kemuning Sampang Madura. Pemkab bisa menyiapkan pembebasan lahan untuk sudetan ke laut dan pembangunannya nanti dari APBN. Jadi penanganannya case by case,” dalih mantan Mensos RI ini.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi menambahkan bahwa Pemrpov Jatim memiliki anggaran cadangan untuk biaya penanganan bencana yang posnya di BPKAD sebesar Rp100 miliar pertahun.
“Tiap tahun kita siapkan Rp100 miliar. Siap pakai. Begitu ada (status) tanggap darurat, kemudian ada pernyataan BPBD Jatim masuk ke Gubernur, kami jalankan. Uang kita keluarkan,” jelasnya.
Kendati demikian, lanjut Jumadi anggaran tersebut merupakan solusi terakhir apabila ada kekurangan di masing-masing instansi.
“Sebenarnya, juga ada uang yang standby di masing-masing dinas. Misalnya, Dinas Sosial, BPBD, dan beberapa dinas lain. Kalau kurang, uang tanggap darurat kami siapkan,” dalih Jumadi.
Anggaran tanggap darurat penanganan bencana juga bisa disalurkan ke masing-masing pemerintah kabupaten/kota apabila pemerintah daerah tak memiliki anggaran cukup untuk penanggulangan bencana.
“Untuk pemerintah daerah pun bisa. Misalnya, pemerintah daerah tertentu kekurangan dana, bisa kita bantu dari provinsi, lewat dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Prosesnya cepat sekitar 1-2 hari saja,” imbuhnya.
Diakui Jumadi alokasi anggaran tanggap darurat besaran untuk tiap tahunnya cenderung sama. Sebab, anggaran ini dinilai sudah cukup dengan mempertimbangkan potensi bencana di Jatim.
“Anggaran ini dikelola oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Jadi, kita siapkan anggaran Rp100 miliar,” kata Jumadi.
“Kami melibatkan BMKG untuk pembahasan ini. Tujuannya, untuk melihat potensi angin dan berbagai hal lainnya. Sehingga, kami bisa melihat potensi berlebih nggak dibandingkan tahun kemarin,” tambah Jumadi.
Namun, apabila pada pertengahan tahun terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrem, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah anggaran ini.
Selama ini, anggaran di tiap tahun masih sama. Sekalipun demikian, untuk penanganan bencana 2018, anggaran ini juga masih sisa.
“Misalnya, untuk penanganan bencana banjir di Pacitan. Pada saat bencana, anggaran (tanggap darurat) masih sekitar Rp50 miliar. Akhirnya kami mengambil anggaran ini untuk renovasi rumah dan beberapa lain-lain di Pacitan,” ungkapnya.
Pada 2018 silam, anggaran cadangan tanggap darurat yang dimiliki oleh BPKAD Jatim masih sisa senilai Rp.4 miliar. Sementara untuk penganan bencana di Madiun, Ngawi dan Ponorogo yang terjadi beberapa saat lalu, Pemrov belum mengambil anggaran dari anggaran cadangan ini. (ud)
