Surabaya | duta.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya turun langsung memastikan distribusi beras medium dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan lancar di pasar tradisional. Menurutnya, langkah itu penting demi menjaga ketahanan pangan sekaligus daya beli masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Khofifah dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang digelar di Kompleks Setda Provinsi Jatim, Kamis (21/8/2025). Ia menegaskan, posisi Jawa Timur dalam hal ketahanan pangan sejauh ini tergolong kuat, ditopang oleh naiknya nilai tukar petani serta ketersediaan beras yang melimpah.
“Posisi Jatim saat ini, Alhamdulillah, nilai tukar petani mengalami peningkatan. Rasio ketersediaan beras di Jatim, kalau Pak Mentan menyampaikan stok sekian, Jatim sebagai lumbung pangan nasional, rasio ketersediaan beras kita punya surplus besar,” ujar Khofifah.
Namun, ia menyoroti distribusi beras SPHP yang belum optimal. Menurutnya, masih terjadi kelangkaan di lapangan meskipun stok beras tersedia dalam jumlah cukup.
“Terkait SPHP ini butuh dorongan khusus supaya beras-beras medium ini ke pasar-pasar tradisional,” kata Khofifah.
Khofifah mencontohkan pengalamannya saat meninjau Pasar Tanjung di Kabupaten Jember. Dari pengakuan pedagang, beras medium SPHP sudah lama tidak tersedia.
“Saya ke Jember, ke Pasar Tanjung, lantai 1 tidak ada beras SPHP. Lantai 2 tidak ada beras SPHP. Saya tanya mulai kapan? Mulai April,” ungkapnya.
Ia menilai hal itu harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. Apalagi, pada 1 September mendatang Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data konsumsi rumah tangga. Jika masyarakat kesulitan mendapatkan beras medium dan harus membeli beras premium, dampaknya bisa memicu kenaikan angka kemiskinan.
“Mereka sebenarnya kemampuannya pada beras medium. Tapi mereka tidak temukan itu sehingga mereka harus beli beras premium. Dan seterusnya nanti akan berpengaruh pada angka kemiskinan di masing-masing daerah dan secara kumulatif di Jatim,” jelasnya.
Khofifah menekankan, tantangan yang dihadapi Jawa Timur bukan pada produksi, melainkan distribusi. Karena itu, ia mendorong kepala daerah agar lebih intensif mengawasi penyaluran hingga benar-benar menyentuh pasar tradisional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui distribusi beras medium sempat terkendala. Salah satunya akibat kasus beras oplosan yang membuat Bulog sempat menahan distribusi.
“Tapi ini sekarang sudah beres, tinggal packaging,” ujarnya.
Zulkifli menambahkan, pihaknya sudah memerintahkan Bulog untuk menyalurkan beras medium langsung ke pasar tradisional agar masyarakat bisa segera mengaksesnya.
“Bukan lewat operasi pasar,” tegasnya. (Rid)
