SURABAYA | duta.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur yang digelar di Grand City Convention, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus, Pangdam V/Brawijaya, Danrem, Dandim, beserta jajarannya, Kapolda Jawa Timur, Kapolres, dan Kapolsek. Turut hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur beserta seluruh Kajari, serta Kepala Pengadilan Tinggi bersama Kepala Pengadilan Negeri se-Jawa Timur, dan juga Bupati, Wali Kota, serta Camat.
Gubernur Khofifah menekankan, pentingnya membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah dan memperkuat pelayanan publik.
“Insyaallah, melalui rembuk ini kita bersama-sama membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang nyekrup. Saya menyebutnya rembuk nyekrup,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah isu strategis yang diangkat oleh para pimpinan instansi, di antaranya penguatan rumah restorative justice sebagaimana disampaikan oleh Kajati Jawa Timur. Menurut Khofifah, rumah restorative justice tidak hanya menjadi solusi penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga berperan sebagai upaya penyelesaian jangka panjang di tengah masyarakat.
“Seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur telah menandatangani MoU dengan Kajari di daerah masing-masing untuk memperkuat pelaksanaan restorative justice,” tambahnya.
Selain itu, Khofifah juga menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika yang kini dikategorikan sebagai extraordinary crime. Ia mengingatkan seluruh unsur Forkopimda hingga Forkopimcam agar tidak menganggap remeh persoalan tersebut, baik dari sisi produksi, peredaran, maupun korban penyalahgunaan.
“Rehabilitasi bagi korban masih perlu diperluas. Kita perlu menambah jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) agar penanganan lebih optimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyampaikan arahan dari Pangdam V/Brawijaya terkait dukungan terhadap program-program nasional, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan Program Strategis Nasional (PSN).
Salah satunya melalui program MBG (Masyarakat Berpenghasilan Ganda) yang di Jawa Timur telah memberikan manfaat kepada lebih dari 3,5 juta penerima.
Selain itu, Gubernur juga menyinggung penguatan Sekolah Rakyat (SR) serta pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ia menegaskan, sektor perumahan dan pangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi di daerah.
“Ketahanan pangan nasional juga menjadi prioritas kita. TNI AD fokus pada produksi padi, Kepolisian pada jagung, dan TNI AL pada kedelai. Padi, jagung, dan kedelai ini harus nyekrup dengan dukungan dari kepala daerah di kabupaten/kota,” jelasnya.
Dengan begitu ia mengajak seluruh unsur Forkopimda, Forkopimcam, dan pimpinan DPRD di setiap daerah untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang selaras dengan kebijakan nasional. (rud)
