SURABAYA | duta.co – Jika tidak aral melintang (insya Allah), Sabtu (16/2/2019) ratusan kiai NU yang tergabung dalam Komite Khitthah 26 Nahdlatul Ulama (KK-26 NU) menggelar Halaqah ke-5 di Pesantren At-Taqwa Cabean, Keraton, Pasuruan, Jawa Timur.
Dijadwalkan hadir, Prof Dr KH Muhammad Tholchah Hasan, ulama sepuh NU (Malang) ini akan memberikan taushiyah tentang pentingnya menegakkan khitthah NU.
“Insya-Allah Kiai Thochah rawuh, beliau akan memberikan wejangan tentang pentingnya NU menegakkan khitthah,” jelas H Agus Solachul A’am Wahib, Ketua Panitia Halaqah KK kepada duta.co, Selasa (12/2/2019).
Menurut Gus A’am Wahib, panggilan akrabnya, menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU), yang akan digelar 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, tuntutan agar NU tidak menjadi partisan semakin kuat.
“Hari ini nahdliyin gelisah melihat ulah pengurus NU. Ada gerakan politik terang-terangan menyeret warga NU berpolitik praktis. Padahal, sesuai dengan khitthah NU, tidak boleh pengurus Ormas ini ikut-ikutan berpolitik praktis. Ironisnya ini dilakukan pengurus NU,” tegas Gus A’am Wahib, putra Menteri Agama RI ke-8 ini yang natabene cucu pendiri NU, Almaghfurlah KH Wahab Chasbullah.
Berpolitik, NU Bisa Seperti Masyumi
Keinginan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj ‘menaikkan status’ NU dari ashabul haq (pengawal kebenaran) menjadi ashabul qoror (pemangku kebijakan), sebagaimana yang diunggah channel NU tanggal 13 Jan 2019 bertajuk ‘Dukungan kyai said kepada jokowi @ Ma’ruf Amin Disampaikan Kepada Para Jemaah di Jakarta Islamic Center’ sempat menjadi diskusi di halaqah Komite Khitthah 1926 NU, di PP Al-Wahdah, Lasem, Jawa Tengah Kamis (17/1/2019).
“Keinginan itu perlu disikapi secepatnya oleh KK26 NU. Ini sangat berbahaya karena bisa mengerdilkan NU. Ini sebuah kemunduran, padahal kalau sampai NU larut dalam politik praktis, ikut merebut jabatan, menjadi ashabul qoror bisa senasib dengan Masyumi. Bisa saja suatu ketika NU dibubarkan,” demikian disampaikan Mukhlas Syarkun Pengurus GP Ansor Pusat Periode 2000-2010 dalam acara halaqah tersebut.
Lebih ironis lagi, tambah Gus A’am Wahib, adanya stigma bagi warga NU yang tidak memilih Jokowi-Kiai Ma’ruf dipertanyakan ke-NU-annya. Ini parah sekali. Sudah mengkhianati organisasi, juga menipu wong cilik. Padahal mereka ini butuh pemimpin yang peduli nasib mereka. Mereka lebih tahu, siapa yang layak memimpin negeri ini.
“Jadi menyebut Pilpres 2019 sebagai pertarungan ideologi moderat versus radikal, itu kebohongan besar. Lagi-lagi warga NU mau dibujuki, ditakut-takuti. Orang awam saja, paham, bahwa stigma itu hanya akal-akalan untuk menipu nahdliyin agar mengikuti pilihannya. Payah dan parah,” tegas Gus A’am sambil menegaskan, bahwa, warga NU bebas menentukan pilihan politik. Mereka akan memilih siapa yang lebih maslahah untuk umat. (mky)
