SURABAYA | duta.co – KH M Ishaq Masykuri, cucu atau dzuriyah muassis NU KH Ahmad Baidlowi, Lasem, Jawa Tengah, mengatakan, awalnya ia begitu bangga bisa ikut hadir dalam pertemuan sesepuh NU (Mustasyar PBNU) di Ponpes Lirboyo, Kediri tempo hari dalam angka menyimak Musyawatah Kubro yang dihadiri PBNU, PWNU dan PCNU.
“Terus terang, awalnya saya sangat bangga bisa hadir di Lirboyo. Berkali-kali saya minta diundang, tapi, tidak ada undangan. Akhirnya telepon keponakan dan diminta hadir, meski tanpa undangan,” tegas KH M Ishaq Masykuri kepada duta.co, Selasa (23/12/25).
Tapi, jelasnya, keputusannya cukup mengagetkan: Pertama. memberikan waktu 3 hari kepada Rais Am dan Ketua Umum untuk menempuh islah. Kedua, apabila islah tidak dipenuhi berarti menyerahkan pelaksanaan muktamar kepada mustasya.
Ketiga, apabila poin 1 & 2 tidak dipenuhi maka mandat muktamar dicabut. Keempat, menyelenggarakan muktamar dengan menyerahkan kepada PWNU untuk menggalang surat permohonan muktamar dari PCNU-PCNU. Lalu, kelima, muktamar ditetapkan pada bulan syawal, sebelum keberangkatan haji.
“Melihat jalannya Musyawarah Kubro saya mulai tidak tertarik. Apalagi, sudah jelas, dalam AD/ART tidak dikenal istilah Musyawarah Kubro. Jadi, menurut saya sulit jadi pegangan organisasi. Apalagi, jalannya musyawarah (PWNU dan PCNU) sudah menjadi Musyawarah Kubro milik Gus Yahya. Ini mau islah atau apaan?,” tanyanya.
Dalam kegelisahan itu, jelasnya, ia berkesempatan untuk menghubungi Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. “Saya tanya beliau, rawuh atau tidak. Jawabnya jelas, tidak. Saya melihat keputusan Rais Aam sangat tepat. Apalagi kesan saya, orang-orang nadanya sudah seperti di atas Rais Aam. Ini mau islah apa gimana?,” tanyanya lagi.
Kan ada mustasyar? “Mustasyar tidak memiliki wewenang untuk menggelar muktamar. Saya melihat sudah offside. Ibarat main bola, dilarang seorang pemain penyerang berada di posisi illegal. Apalagi mustasyar itu penasehat. Tidak memiliki kewenangan sama sekali,” terangnya.(*)
