JAKARTA | duta.co – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengatakan, pada dasarnya kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi itu sudah bagus, tapi sayangnya kebijakan-kebijakan tersebut tidak sampai kepada masyarakat tingkat bawah.
“Pak Darmin (Menko Perekonomian) sudah mengeluarkan empat belas kebijakan ekonomi, tapi hanya di tataran atas. Belum pada tataran bawah,” kata Kiai Said di depan Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Darmin Nasution serta ratusan peserta yang hadir dalam acara Mukernas-1 Halaqah Ekonomi Nasional yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) di Pesantren Luhur Al Tsaqafah Jakarta, Jumat (5/5/2017).
Agar kebijakan tersebut bisa dirasakan masyarakat bawah, lanjut Kiai Said, para pejabat negara dan pemangku kepentingan harus memiliki niat dan kemauan untuk membangun bangsa ini dari bawah.
“Kemauan dan niat untuk membangun dari bawah perlu diperbaiki lagi,” tegas kiai asal Kempek Cirebon itu.
Lebih jauh, dia juga mengkritik monopoli kekayaan yang dilakukan oleh segelintir orang saja, terutama barang seharusnya untuk umum seperti air, energi, dan hutan. Oleh karena itu, dia mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk melakukan pemerataan kekayaan. “Saya dukung gagasan Presiden Jokowi, pemerataan,” tegasnya.
Begitupun dengan kebijakan ekonomi, ia menyatakan, NU siap turut serta untuk mensukseskannya asalkan kebijakan tersebut ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat tingkat bawah. “NU siap bermitra dengan pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi meski tidak mendapatkan imbalan demi kemajuan bersama,” katanya.
Turut hadir dalam acara tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Wagub Jawa Timur Saifullah Yusuf, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuzy, dan jajaran pengurus PBNU. hud/nuo
