Oleh Suhermanto Ja’far , Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
NU Abad Kedua membutuhkan pemimpin yang mampu membaca geopolitik dunia tanpa kehilangan kedalaman spiritual. Sebab ancaman terbesar hari ini bukan hanya perang senjata, melainkan perang algoritma, disinformasi, dan krisis makna.
Pada laman ini, duta.co banyak artikel artikel tentang kriteria kepemimpinan PBNU mulai dari Kepemimpinan Profetik untuk PBNU, Kepemimpinan yang teologi Profetik sampai tulisan tentang tentang adanya Poros Maslahah tentang adanya perilaku pengurus PBNU yang mempunyai Kejujuran Spiritual dan Konsistensi pribadi dalam menjalankan Organisasi NU serta tulisan tulisan lainnya yang bagus untuk diapresiasi.
Memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, tantangan kepemimpinan organisasi tidak lagi sama seperti satu abad yang lalu. NU kini tidak hanya berhadapan dengan persoalan keumatan di tingkat lokal, tetapi juga harus merespons perubahan geopolitik dunia, revolusi kecerdasan artifisial, disrupsi digital, krisis lingkungan, ekonomi global, hingga pertarungan narasi agama di ruang siber. Dalam situasi seperti ini, Ketua Umum PBNU tidak lagi cukup dipahami sebagai seorang kiai kharismatik yang hanya menjadi penjaga tradisi. Ia dituntut menjadi diplomat peradaban (civilizational diplomat) yang mampu menghubungkan otoritas keulamaan dengan diplomasi global, kecakapan digital, dan kepemimpinan strategis.
Konsep diplomasi peradaban berbeda dengan diplomasi politik biasa. Diplomasi peradaban menempatkan NU sebagai aktor masyarakat sipil global (global civil society) yang membawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin ke ruang internasional melalui dialog antaragama, penyelesaian konflik, penguatan demokrasi, serta pengembangan etika digital. Dalam konteks inilah kualitas seorang Ketua Umum PBNU tidak cukup diukur dari kedalaman ilmu agama atau kekuatan jaringan pesantren semata, tetapi juga dari kemampuannya membaca arah perubahan dunia.
Saat ini banyak kandidat yang dicalonkan oleh para netizen termasuk yang siap mencalonkan. Ada Gus Kikin, ketua PWNU Jatim yang didukung mayoritas Pengurus PWNU dan PCNU Jatim, ada Menag nasaruddin Umar yang diusulkan oleh Syaifullah Yusuf, Ada Gus Yahya, petahana yang banyak didukung oleh cabang cabang NU loyalis; ada Zulfa Mustafa yang siap menjadi Ketum PBNU dan ada Ali Masykur yang sempat disuarakan oleh Fendi Choiry dalam acara sarasehan DNIKS beberapa minggu lalu.
Berdasarkan tulisan tulisan dibebagai media daring tentang tantangan NU di abad kedua yang memasuki era digital, maka mau tidak mau, suka tidak suka, NU kedepan harus berusahan menjadi organisasi yang mengglobal, tapi kepala sujud dan hati berdzikir; NU menjadi organisasi yang terdigitalisasi tapi tetap berpijak pada tradisi (Pesantren). Artikel ini berangkat dari konsistensi tulisan Penulis tentang pola perilaku dalam ekosistem Digital, maka ada beberapa calon ketum yang layak dipertimbangkan. Tulisan ini tidak berpretensi dukung mendukung, karena penulis tidak punyai hak suara, tapi hanya punya hak menulis.
Membaca para kandidat
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tidak hanya menjadi peristiwa pergantian kepemimpinan organisasi terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi momentum menentukan arah peradaban NU pada abad keduanya. Dunia yang akan dihadapi NU lima tahun ke depan jauh berbeda dengan dunia yang dihadapi para pendiri jam’iyah satu abad silam. Ancaman hari ini bukan lagi semata radikalisme, konflik ideologi, atau pertarungan politik domestik, melainkan juga perang algoritma, disinformasi digital, kecerdasan artifisial, krisis geopolitik, hingga hilangnya orientasi spiritual masyarakat modern.
Ketua Umum PBNU mendatang tidak cukup hanya menjadi seorang kiai kharismatik atau administrator organisasi. Ia harus mampu tampil sebagai diplomat peradaban (civilizational leader) yang menghubungkan tradisi pesantren dengan percaturan global. Kepemimpinan NU kini menuntut kemampuan membaca perubahan dunia tanpa kehilangan akar spiritual Ahlussunnah wal Jamaah.
Dalam hubungan internasional, Joseph S. Nye Jr. menjelaskan bahwa kekuatan abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh hard power, tetapi juga soft power, yaitu kemampuan memengaruhi dunia melalui nilai, budaya, moralitas, dan legitimasi (Nye 2004, 5–11). Dari perspektif ini, NU sesungguhnya memiliki modal yang sangat besar. Jaringan pesantren, tradisi keilmuan, dan basis sosial Nahdliyin merupakan aset soft power yang tidak dimiliki banyak organisasi Islam di dunia. Namun modal tersebut hanya akan bermakna apabila dipimpin oleh figur yang mampu menerjemahkannya ke dalam diplomasi global.
Pada saat yang sama, Manuel Castells menunjukkan bahwa dunia kini hidup dalam network society, yaitu masyarakat yang dibangun oleh jaringan informasi dan komunikasi lintas batas. Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak lagi semata berada pada negara, melainkan pada kemampuan membangun jejaring pengetahuan, komunikasi, dan pengaruh global (Castells 2010, 441–470). Dakwah tidak lagi berlangsung hanya di mimbar masjid atau ruang pesantren, tetapi juga di platform digital, media sosial, forum internasional, dan ruang algoritma.
Luciano Floridi bahkan menyebut manusia modern hidup dalam kondisi onlife, ketika batas antara kehidupan fisik dan digital semakin menghilang (Floridi 2015, 1–17). Dalam ruang onlife tersebut, identitas, otoritas keagamaan, dan persepsi publik dibentuk secara simultan melalui interaksi langsung maupun digital. Karena itu, kepemimpinan NU pada abad kedua harus memiliki literasi digital sekaligus etika digital. Transformasi digital bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memperkuat dakwah, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan kemaslahatan umat.
Dalam konteks itulah, publik kemudian mendiskusikan berbagai figur yang muncul di ruang media digital dan dipandang memiliki kapasitas memimpin PBNU. Nama KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai petahana menawarkan pengalaman memimpin organisasi dan jejaring internasional yang telah dibangun melalui berbagai forum lintas agama maupun diplomasi global. Modal pengalaman tersebut menjadi penting untuk menjaga kesinambungan posisi NU dalam percaturan internasional. Era Gus Yahya, PBNU telah merajut system digitalisasi administrasi dengan DIGDAYA dan aplikasi SA’ADATUNA .Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa diplomasi global tersebut tidak berhenti sebagai simbol, melainkan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang memperkuat posisi warga Nahdliyin, termasuk dalam menghadapi disinformasi dan perubahan geopolitik.
Sementara itu, ada Ali Masykur Musa menawarkan kekuatan yang berbeda. Latar belakang hubungan internasional dan pengalaman dalam berbagai forum kebangsaan menjadi modal penting dalam membaca dinamika geopolitik global. Di tengah meningkatnya rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, konflik Timur Tengah, serta berkembangnya diplomasi digital, kemampuan memahami bahasa geopolitik menjadi nilai strategis bagi NU. Pernah menjadi Ketua PB PMII, Anggota DPR RI, dan pengalaman birokrasi di BPK RI dan PLN. Tantangannya adalah bagaimana kapasitas global tersebut tetap berpijak pada tradisi pesantren dan mampu menjangkau basis Nahdliyin hingga tingkat akar rumput.
Sedangkan nama Nasaruddin Umar membawa pengalaman panjang dalam pemerintahan dan diplomasi keagamaan. Posisi sebagai Menteri Agama memberikan akses luas terhadap forum internasional, kebijakan pendidikan Islam, serta isu moderasi beragama. Namun, apabila seorang pejabat negara memasuki kepemimpinan organisasi masyarakat sipil, tantangan utamanya adalah menjaga independensi organisasi. Di era digital, kredibilitas tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga jarak yang sehat dari kepentingan politik kekuasaan.
Di sisi lain, Gus Kikin hadir dengan kekuatan legitimasi moral sebagai kiai pesantren dan kedekatan dengan komunitas Nahdliyin di akar rumput. Dalam situasi ketika ruang digital dipenuhi hoaks dan polarisasi, modal sosial tersebut merupakan benteng etika yang sangat penting. Tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem digital, diplomasi internasional, dan tata kelola organisasi modern agar legitimasi moral tersebut mampu bertransformasi menjadi kepemimpinan strategis.
Nama Gus Salam dan Gus Roziin juga mulai memperoleh perhatian publik sebagai representasi generasi ulama muda pesantren. Keduanya menawarkan semangat regenerasi, kedekatan dengan komunitas santri, dan kemampuan berkomunikasi dengan generasi digital. Di tengah perubahan sosial yang semakin cepat, figur-figur muda seperti ini berpotensi menjadi jembatan antara tradisi pesantren dan generasi digital. Namun sebagaimana kandidat lain, tantangan mereka tetap sama, yakni memperluas kapasitas dalam diplomasi internasional, tata kelola organisasi besar, dan penguasaan isu-isu strategis global.
Dari berbagai profil tersebut terlihat bahwa tidak ada satu pun figur yang memiliki seluruh kompetensi secara sempurna. Ada yang unggul dalam diplomasi internasional, ada yang kuat dalam pengalaman organisasi, ada yang memiliki legitimasi moral pesantren, ada pula yang memahami tata kelola negara dan kebijakan publik. Karena itu, pertanyaan utama Muktamar bukan lagi siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang paling mampu membangun kepemimpinan kolektif. Organisasi sebesar NU tidak dapat lagi bergantung pada model one man show. Ia membutuhkan orkestrasi ulama, akademisi, pakar hubungan internasional, ahli kecerdasan artifisial, ekonom, komunikator digital, diplomat, hingga pakar keamanan siber.
Ukuran kepemimpinan NU tidak hanya terletak pada kemampuan berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau berdiplomasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam, tetapi juga pada kemampuannya tetap bersujud di langgar, menjaga adab kepada para masyayikh, dan istiqamah dalam kehidupan spiritual. Sebab sejarah menunjukkan bahwa organisasi besar sering kali tidak runtuh karena kekurangan intelektual, melainkan karena kehilangan orientasi moral.
Abad kedua NU membutuhkan pemimpin yang mampu memadukan nalar geopolitik digital, kecerdasan organisasi, dan kedalaman spiritual sekaligus. Ia harus memahami kecerdasan artifisial, keamanan siber, dan diplomasi global, tetapi tetap menjadikan wirid, adab, serta keberkahan para guru sebagai fondasi setiap keputusan. NU tidak sedang mencari seorang CEO organisasi semata, tetapi seorang Khadim Peradaban—pemimpin yang mampu menjadikan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai kekuatan moral dalam percaturan global. Di tengah dunia yang dipenuhi algoritma, notifikasi, dan kecerdasan buatan, NU memerlukan pemimpin yang mampu menyatukan kecerdasan intelektual, kecerdasan digital, dan kecerdasan spiritual. Hanya dengan perpaduan itulah Nahdlatul Ulama dapat tetap menjadi penuntun peradaban, bukan sekadar penonton perubahan zaman.(*)
Referensi
Castells, Manuel. 2010. The Rise of the Network Society. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.
Floridi, Luciano, ed. 2015. The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. Cham: Springer.
Nye, Joseph S., Jr. 2004. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs.
