KEDIRI | duta.co -Pernyataan Plt. Sekretaris KPUD Kabupaten Kediri, Suharto usai pembahasan anggaran Rencana Kerja (Renja) 2019 dibantah Ketua LBH Al – Faruq, Taufik Dwi Kusuma.
Menurutnya, belum terbayarnya honorarium seluruh PPK se – Kabupaten Kediri merupakan bukti kecerobohan KPUD penggeloaan anggaran belanja rutin.
Disampaikan Suharto, pihaknya saat ini menunggu hasil revisi dilakukan KPU RI dilakukan serentak se – Indonesia. Dari semua daerah, untuk di Jawa Timur hanya KPUD Kabupaten Kediri yang terkendala belum terbayarkan honor untuk 26 PPK mencapai Rp. 418.600.000,-. Permasalahan ini diakui KPU, kurang telitinya melakukan verifikasi data saat diserahkan ke KPPN.
“Akhirnya dana tersebut kita kembalikan ke kas negara. Kemudian kita mengajukan tambahan dana ke KPU RI. Kita diuntungkan dengan program revisi anggaran se – Indonesia, dan memang hanya di Kabupaten Kediri yang belum terbayarkan honor untuk PPK,” jelas Suharto, pejabat difinitif Kepala Bagian SDM, Program Data KPU Provinsi Jawa Timur,
Dengan pernyataan ini, memunculkan pertanyaan bahwa sebenarnya KPUD tidak menganggarkan dana belanja untuk honor PPK. Kok dikembalikan ke kas negara, itu maksudnya gimana? Apa anggarannya tercantum?.
“Kalau anggarannya tidak tercantum, kenapa bilang dananya dikembalikan,” ucap Taufik Dwi Kusuma, saat dikonfirmasi Sabtu kemarin.
Sepengetahuan Taufik, bahwa honor untuk PPK itu masuk dalam belanja rutin, apalagi ini menyangkut hak orang dalam bekerja. Bahwa permasalahan ini, mutlak kecerobohan KPUD kabupaten dalam administrasi anggaran.
“Kesalahan ini mutlak dilakukan KPUD Kabupaten Kediri yang ceroboh dalam administrasi anggaran. Ini bukan persoalan suka atau tidak suka, tapi ini bicara kepentingan dan menyangkut hak PPK,’ imbuhnya.
Apakah KPU RI akan merespon terkait surat permohonan penambahan anggaran diajukan KPUD, Ketua LBH Al – Faruq yang kali pertama mengungkap kasus ini, mengaku yakin tidak tercairkan bulan ini. “Yang jelas saya yakin, tidak akan cair bulan ini,” tegasnya. (nng)
