JOMBANG | duta.co – Rencana Bupati Jombang Warsubi akan mendirikan sekolah rakyat yakni Perguruan Tinggi (PT) di Kecamatan Wonosalam, mendapatkan kritik tajam dari Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jombang, Didin A Sholahudin.
Saat ini, di Kota Santri sudah ada sekitar 9 PT dan 4 Ma’had Aly sekolah tinggi di pesantren setingkat universitas. Dan hampir semuanya mengalami persoalan yang sama, yakni kekurangan Mahasiswa, sehingga hampir semua Universitas atau PT yang ada berkompetisi merebut pasar siswa yang berada di sekolah-sekolah yang ada.
Ia menilai, saat ini kota santri tidak membutuhkan Perguruan Tinggi (PT). Pasalnya, saat ini sudah ada sekitar 9 Universitas dan 4 Ma’had Aly sekolah tinggi di pesantren setingkat universitas.
“Jadi kalau ada wacana mendirikan PT di Jombang, baik oleh Bupati atau PCNU Jombang, yang menjadi pertanyaan, orientasinya apa?,” kata Didin, panggilan akrab Didin A Sholahudin, Minggu (23/3).
Harusnya, lanjut pria yang juga menjabat Ketua Yayasan Roushon Fikr ini, orientasi Pemkab adalah bagaimana sinergi dengan PT untuk memperbaiki kualitas PT yang ada di Jombang, agar menjadi pilihan utama siswa Jombang, bukan menjadi pilihan akhir setelah tidak diterima oleh PT lainnya.
Perlu diingat, tegasnya, kualitas pendidikan tinggi di Indonesia kurang optimal sebagai akibat rendahnya mutu pengajaran dan Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya inovasi dan riset, dan tata kelola manajeman PT yang buruk. “Itu bisa cek ke semua PT ada di Jombang. Mereka pasti kesulitan mencari mahasiswa, serta SDM yang lemah,” bebernya.
Ditambah lagi, banyak mahasiswa yang masuk ke PT di Indonesia memiliki kualifikasi rendah akibat rendahnya mutu pendidikan di jenjang dasar dan menengah.
Perguruan Tinggi Bukan Kebutuhan Warga Jombang
Kata Gus Didin, saat ini, kebutuhan dunia pendidikan di Kota Santri adalah memperbaiki mutu di jenjang dasar dan menengah. Hal ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Gus Didin melanjutkan, lebih manfaat dan sesuai sasaran jika pemerintah daerah fokus memperbaiki kualitas SDM tenaga pengajar pendidikan dasar dan menengah, memformulasikan model pembelajaran yang joyfull learning untuk siswa, dan yang lebih penting meningkatkan gaji tenaga pendidik sekolah swasta atau honorer.
“Bombastis tetapi tidak proporsional dengan kebutuhan Jombang,” tegasnya.
Seharusnya, Pemkab Jombang harus lebih memperhatikan nasib para guru guna meningkatkan SDM dan menaikan pendidikan di Sekolah Dasar. Jika kebutuhan ekonomi mereka tercukupi, maka, para pengajar akan lebih fokus pada profesinya sebagai guru, bukan lagi dunia pendidikan dijadikan ajang bisnis.
“Saat ini yang dibutuhkan Jombang memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik,” pungkasnya. (din)
