KEDIRI | duta.co -Setelah mempertanyakan penundaan pelantikan kepala desa se – Kabupaten Kediri, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kediri, Antok Prapungka Jaya mempertanyakan video yang diupload Dinas Informasi dan Komunikasi (Diskominfo) Kabupaten Kediri atas kericuhan di depan Kantor Bupati Kediri.
“Kejadian ini seharusnya tidak perlu diupload di akun resmi milik SKPD, kalau mau yang utuh. Kemudian keterangan disampaikan, jangan seperti anak kecil yang cari perhatian kepada ibunya. Itu kepala dinasnya harus bertanggung jawab karena malah memperkeruh suasana,” tegasnya, saat dikonfirmasi Sabtu (15/12/2018).
Dalam video yang telah dilihat lebih 27 ribu, telah dibagikan sebanyak 55 kali dan terdapat 112 komentar sebagian besar merupakan cibiran ini, menjadikan Antok Prapungka Jaya merasa prihatin.
“Kenapa yang diupload pas adegan anarkis, kemudian diulang – ulang dan diberi tanda merah. Jangan membuat rakyat marah dan memancing emosi para kades,’ jelasnya.
Diterangkan Antok, bila dia menyatakan di sejumlah media tidak ada penundaan, terus surat tertanggal 11 Desember 2018, nomor 141/4234/418.24/2018, kepada para camat, tertulis jelas adanya penundaan. “Jangan asal komentar, suruh dia belajar lagi bila duduk sebagai pejabat publik. Harusnya menyejukkan bukannya memperkeruh suasana,” terang Ketua Fraksi Nasdem.
Yang justru dikuatirkan, bila nanti para kades bukan hanya tergabung Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri saja, kemudian kompak dan mendatangi kembali kantor Bupati.
“Rasanya aneh, ratusan kades ingin bertemu bupati kok dihalang – halangi dan disuguhi beragam alasan. Jangan hanya seremonial saja, jaman keterbukaan informasi tidak ada yang bisa ditutupi karena ketidakmampuan,” jelasnya. (nng)
