JOMBANG | duta.co – Bergesernya pola pikir kritis berdemokrasi pada Pilkada serentak 2024, khususnya Jombang, disadari betul oleh para penggerak demokrasi yang saat ini duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menjadi tanggung jawab moral bagi kalangan aktivis demokrasi yang dulu berjuang demi terciptanya demokrasi yang berpihak kepada rakyat dan saat ini duduk di kursi legislatif.
“Hal tersebut karena ada beberapa pilar-pilar berdemokrasi yang tidak berfungsi dengan baik keluar dari roh demokrasi,” kata Hadi Atmaji, Ketua DPRD Jombang dalam diskusi dengan teman jurnalis, Sabtu (11/1).
Pria kelahiran Lumajang ini menjelaskan, salah satu yang terpeting dalam pilar demokrasi yakni insan pres sebagai pilar ke-4 yang mempunyai peran peting untuk dijaga roh-nya, karena jembatan antara rakyat dan pemerintah.
“Insan pres mempunyai salah satu pilar terpeting dalam menjaga dinamika demokrasi tetap berjalan pada rel-nya,” tegasnya.
Kita yang dulu bergerak berjuang di jalanan dan saat ini juga sedang berjuang dalam parlemen, tetap menjaga marwah demokrasi dan mengkritisi jika ada kebijakan Pemkab Jombang yang tidak berpihak kepada rakyat.
“DPRD mempunyai tugas legislasi, budgeting dan pengawas, dan ini butuh insan pres sebagai pilar demokrasi menjaga aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, bersama anggota DPRD lainnya dari berbagai partai politik, sedang berjuang mengembalikan lagi demokrasi yang dulu diperjuangkan para aktivis kembali pada jalurnya. Ia, berharap insan pres tetap pada roh demokrasi sebagai pilar demokrasi tetap produktif sebagai jembatan mengkritisi kebijakan Pemkab Jombang tidak berpihak kepada rakyat, serta mendidik pola pikir kritis di masyarakat. “Roh demokrasi harus tetap terjaga di-rel-nya,” pungkasnya. (Din)
