Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Surabaya Ir Eduard Rudy Suharto SH, MH sesaat usai jalani sidang di PN Surabaya, Selasa (15/1/2019). (DUTA.CO/Henoch Kurniawan)
SURABAYA | duta.co – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Surabaya Ir Eduard Rudy Suharto SH, MH dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) atas perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang saat ini melilitnya.
Hal itu terungkap pada sidang agenda pembacaan vonis yang digelar di ruang Sari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (15/1/2019).
“Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, kendati telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,” ujar majelis hakim yang diketuai Maxi Sigarlaki membacakan amar putusannya.
Adapun pertimbangan majelis hakim, antara lain disebabkan adanya perdamaian antara Eduard Rudy selaku terdakwa dengan Dian Sanjaya sebagai korban pelapor.
“Di samping itu, juga ada pembayaran yang dilakukan terdakwa jauh hari sebelum adanya perdamaian,” tambah hakim.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU Nurahman dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sebelumnya. Jaksa menuntut Eduard dengan hukuman 5 bulan penjara. Atas vonis ini, jaksa masih menyatakan pikir-pikir guna mengambil langkah hukum kasasi. “Vonis ini kita laporkan dulu ke pimpinan, kita masih memiliki waktu 7 hari untuk mengambil sikap,” terang jaksa.
Saat diwawancarai usai sidang, Eduard Rudy menyatakan rasa syukurnya, bahwa ia mendapatkan keadilan dalam kasus yang menimpanya. “Apreasiasi tinggi saya sampaikan kepada majelis hakim, yang dapat secara jeli melihat hingga memutuskan secara adil perkara ini,” ujarnya.
Ditanya langkah yang bakal diambil, Eduard Rudy mengaku belum mempersiapkan hal itu. “Saya menunggu petikan putusan dulu, sambil berkordinasi dengan organisasi. Pasalnya, pimpinan saya di KAI maupun IPHI sempat menyampaikan agar memaafkan dan mengambil hikmah atas kasus ini serta dijadikan bahan evaluasi kita,” terang Eduard.
Ia pun mengaku, selama proses hukum kasus ini, ia merasa tertekan atas derasnya pemberitaan yang terkesan menyudutkan dia sebagai pihak yang bersalah. “Saya harap dengan putusan vonis ini, bisa mengembalikan nama baik saya. Selama ini saya merasa mendapat penghakiman dari pemberitaan yang ada di media,” tambahnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Jatim H Abdul Malik SH, MH mengaku pihaknya sudah mendengar vonis yang dijatuhkan ke anggotanya tersebut.
“Ya..Kita sudah mendapat laporan soal vonis hari ini (kemarin, red). Dan kami apresiasi hal ini. Majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai hati nurani. Fakta di persidangan juga terungkap bahwa korban mengakui sudah ada perdamaian dalam kasus ini sebelumnya,” ujar pria yang tahun ini mendaftarkan diri sebagai caleg dari Partai Gerindra tersebut.
Malik juga menceritakan, jauh hari sebelumnya Eduard sempat meminta perlindungan hukum ke organisasi atas proses hukum yang menimpanya. Semua data yang diserahkan Eduard ke pihaknya, akhirnya dipelajari dan valid.
“Sejak awal kita berpendapat bahwa ini bukan perkara pidana. Selanjutnya kita membentuk tim pemantau untuk mengikuti jalannya persidangan. Dan mekanisme itu tidak diketahui Eduard Rudy.
Seperti diberitakan sebelumnya, Eduard Rudy Suharto dituding melakukan penggelapan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli rumah. Sebagai pelapor adalah Dian Sanjaya, pengusaha yang menyerahkan uang ke Eduard Rudi senilai Rp3,9 miliar untuk mengikuti lelang rumah di Pakuwon.
Sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata rumah tidak berhasil terbeli. Proses mediasi dan perdamaian dilakukan sampai Eduard Rudy berkewajiban mengembalikan Rp3,59 miliar.
Berjalannya waktu, korban masih beranggapan Eduard belum sepenuhnya memenuhi kewajibannnya, sehingga melapor ke pihak berwajib. Korban sempat mencabut laporan polisi, namun surat pencabutan laporan dianggap korban tidak berlaku karena ada syarat yang tidak dipenuhi Eduard. Atas perbuatannya, Eduard Rudy dijerat pasal 372 dan 378 KUHPidana. (eno)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.