JOMBANG | duta.co – Polemik pengadaan sepeda motor untuk para Kepala Desa (Kades) di Jombang terus memunculkan tanda tanya besar. Di tengah kritik publik soal potensi pemborosan anggaran di saat ekonomi masyarakat sedang sulit, sorotan kini mengarah ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jombang.
Pasalnya, lembaga inilah yang meloloskan anggaran Rp800 juta untuk program Desa Mantra, program yang disebut-sebut sebagai bagian dari visi-misi Bupati. Namun belakangan, program ini dituding menjadi pintu masuk munculnya wacana pengadaan motor bagi para Kades sesuatu yang dinilai tidak mendesak.
Ironisnya, Ketua Banggar, Hadi Atmaji, justru mengatakan tidak tahu menahu bahwa pengadaan motor itu bersumber dari pos anggaran yang mereka sahkan.
“Kami tidak tahu-menahu soal teknisnya. Yang jelas kami hanya mengesahkan anggaran untuk Desa Mantra sesuai visi-misi Bupati,” ujar Hadi Atmaji saat dikonfirmasi duta.co melalui sambungan telepon, Jumat (28/11).
Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan lanjutan jika legislatif tidak mengetahui, siapa yang sebenarnya merancang menu kegiatan hingga memunculkan usulan sepeda motor untuk puluhan Kades?
Hadi menegaskan bahwa detail program sepenuhnya merupakan ranah eksekutif. Artinya, penyusunan kegiatan termasuk jika benar ada pengadaan motor adalah tanggung jawab Bupati melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Untuk detailnya nanti dari Bupati yang menyiapkan menu programnya,” lanjut Hadi.
Sementara itu, secara terpisah, Ketua Kelompok Study Demokrasi (KSD), Muhammad Djalli menilai. Pernyataan Hadi Atmaji seolah mengembalikan bola panas ke pihak eksekutif. Namun di lapangan, para Kades sendiri sudah lebih dulu mengaku tidak pernah mengusulkan pengadaan motor. Mereka bahkan terkejut ketika isu itu mencuat ke publik.
“Fungsi pengawasan dan anggaran tidak dilakukan secara maksimal oleh wakil rakyat,” kata Djali.
Situasi ini, lanjutnya, memperkuat dugaan publik bahwa ada ketidaktransparanan dalam perencanaan anggaran, bahkan berpotensi menunjukkan lemahnya kontrol legislatif terhadap detail penggunaan anggaran yang mereka setujui.
“Kami meminta anggota DPRD Jombang jangan hanya jadi tukang stempel,” pungkasnya. (din)
