Oleh Bey Arifin*
DALAM politik, tidak semua pesan disampaikan melalui pidato. Ada bahasa lain yang jauh lebih halus, tetapi sering kali lebih kuat pengaruhnya: bahasa simbol.
Siapa yang diundang, siapa yang diberi panggung, siapa yang mendapat kehormatan memimpin doa, hingga siapa yang diposisikan dekat dengan kepala negara, kerap menjadi bagian dari komunikasi politik yang sarat makna.
Karena itu, kehadiran KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) yang memimpin doa pada agenda Presiden Prabowo Subianto di Malang, Jumat (17/7/2026), tidak dapat dilepaskan dari pembacaan politik yang berkembang di ruang publik.
Terlebih, momentum itu hadir ketika dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama semakin menghangat dan berbagai manuver mulai bermunculan.
Tentu tidak ada pernyataan resmi yang menyebut bahwa Istana sedang mengirim pesan kepada warga NU. Namun, dalam tradisi politik Indonesia, simbol sering kali berbicara lebih keras daripada pernyataan terbuka.
Dari sanalah muncul ruang tafsir bahwa negara sedang menunjukkan penghormatan kepada figur ulama yang dinilai mampu menjaga kesejukan, persatuan, dan stabilitas organisasi.
Pembacaan semacam ini menjadi relevan karena NU bukan sekadar organisasi keagamaan. Dengan jutaan pengikut dan jaringan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, arah kepemimpinan NU memiliki dampak besar terhadap kehidupan keagamaan, sosial, bahkan kebangsaan. Stabilitas NU pada akhirnya juga menjadi bagian dari stabilitas nasional.
Di tengah situasi tersebut, Muktamar NU semestinya menjadi arena adu gagasan, bukan adu pengaruh. Yang dibutuhkan warga nahdliyin bukanlah mobilisasi kekuatan politik atau perebutan kekuasaan, melainkan hadirnya pemimpin yang mampu mengembalikan organisasi kepada khittah, memperkuat pelayanan kepada umat, serta menjaga marwah jam’iyah sebagaimana diwariskan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari.
Bagi para elite NU, pesan yang paling penting bukanlah siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan siapa yang paling mampu menjaga independensi organisasi.
Sebab, kehormatan NU selama lebih dari satu abad lahir dari kemampuannya berdialog dengan negara tanpa kehilangan jati dirinya sebagai kekuatan moral bangsa.
Maka, jika publik membaca adanya sinyal tertentu dari Istana, tafsir itu sepenuhnya menjadi bagian dari dinamika politik yang wajar.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh elite NU menjadikan setiap momentum sebagai pengingat bahwa kepemimpinan bukan soal menang dalam kontestasi, melainkan tentang menjaga amanah, merawat persatuan, dan memastikan NU tetap menjadi rumah besar bagi seluruh warganya.
Dengan demikian, simbol boleh mengundang banyak tafsir. Namun sejarah selalu mencatat bahwa pemimpin besar bukan ditentukan oleh kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan oleh kemampuannya mempersatukan umat, menjaga marwah organisasi, dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk kemaslahatan bangsa.
