
CATATAN PERADABAN
DR ROMADLON SUKARDI, MM*
DI ZAMAN ketika informasi bergerak lebih cepat daripada kebijaksanaan, seorang pemimpin tidak cukup hanya pandai berbicara. Ia harus mampu membuat kata-kata menemukan maknanya di dalam kerja, kebijakan menemukan wajahnya di tengah rakyat, dan reputasi tumbuh bukan karena pencitraan, melainkan karena kepercayaan yang dirawat setiap hari. Di titik inilah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menarik untuk dibaca: sebagai sebuah proses transformasi yang mempertemukan komunikasi, inovasi, pelayanan, kolaborasi, dan keberpihakan kepada manusia.
Penghargaan PR INDONESIA Women Communication Leader Awards (PRIWOLA) 2026 yang menobatkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Kepala Daerah Perempuan Bereputasi sejatinya dapat dibaca lebih jauh daripada sekadar sebuah trofi penghargaan.
PRIWOLA 2026 sendiri memberikan apresiasi kepada pemimpin perempuan yang dinilai mampu membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan menghadirkan dampak melalui komunikasi; Khofifah menjadi salah satu kepala daerah perempuan yang memperoleh penghargaan dalam kategori Special Awards tersebut.
Bagi saya, penghargaan itu menarik jika ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas: reputasi kepemimpinan adalah buah dari perjumpaan antara visi, komunikasi dan kerja nyata. Dalam konteks Jawa Timur, komunikasi publik yang dibangun Khofifah tidak berhenti pada aktivitas menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat, tetapi bergerak menuju komunikasi dua arah: pemerintah berbicara, masyarakat didengar; pemerintah menjelaskan, masyarakat diberi ruang bertanya, mengkritik dan memberi masukan. Di sinilah karakter kepemimpinan transformatif menemukan bentuknya.
Transformasi tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar dan spektakuler; sering kali ia dimulai dari keberanian mengubah cara pemerintah memandang rakyat—dari sekadar penerima kebijakan menjadi subjek pembangunan yang memiliki suara, pengalaman dan pengetahuan.
Kepemimpinan inovatif kemudian tampak ketika komunikasi publik ditempatkan dalam ekosistem digital yang menuntut kecepatan sekaligus akurasi; informasi harus berbasis data, terverifikasi, mudah dipahami dan hadir pada saat masyarakat membutuhkannya.
Kepemimpinan kreatif terlihat ketika pemerintah tidak terjebak pada pola komunikasi birokratis yang kaku, tetapi terus mencari kanal, bahasa dan pendekatan baru agar kebijakan dapat menjangkau masyarakat yang sangat beragam.
Kepemimpinan progresif tercermin dari keberanian membuka ruang kolaborasi dengan media, komunitas, dunia pendidikan, organisasi masyarakat dan berbagai kekuatan sosial sebagai bagian dari ekosistem pembangunan.
Sementara kepemimpinan adaptif menjadi semakin penting karena pemerintah berhadapan dengan perubahan teknologi, derasnya arus informasi, disrupsi kecerdasan artifisial, perubahan perilaku masyarakat dan munculnya berbagai persoalan baru yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara lama. Namun ada satu dimensi yang lebih penting: keberlanjutan. Sebab reputasi seorang pemimpin tidak dibangun oleh satu penghargaan, sebagaimana pembangunan tidak boleh berhenti pada satu periode kepemimpinan. Ia harus meninggalkan sistem, budaya kerja, SDM, inovasi dan institusi yang mampu terus bergerak bahkan ketika figur pemimpinnya kelak berganti.
Karena itu, pernyataan Khofifah bahwa penghargaan tersebut didedikasikan kepada masyarakat Jawa Timur, jajaran Pemprov, insan kehumasan, media dan para mitra sesungguhnya mengandung pesan kepemimpinan yang penting: prestasi personal harus dikembalikan menjadi energi institusional. Di sinilah kita mengenal filosofi kepemimpinan yang bukan single fighter, melainkan collective leadership. Ada kesadaran bahwa tidak ada pemimpin yang bekerja sendirian. Ada birokrasi yang mengeksekusi, ada masyarakat yang memberi legitimasi, ada media yang menjadi jembatan sekaligus kontrol sosial, ada komunitas yang menghadirkan energi perubahan, dan ada dunia akademik yang memberi basis pengetahuan.
Maka, komunikasi publik yang sehat sesungguhnya bukan sekadar urusan humas; ia adalah bagian dari infrastruktur demokrasi dan pembangunan. Pemerintah yang mau mendengar akan lebih cepat mengetahui denyut persoalan rakyat. Pemerintah yang mampu menjelaskan dengan jernih akan lebih mudah membangun kepercayaan. Dan pemerintah yang konsisten antara ucapan dan tindakan akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih mahal daripada penghargaan: trust.
Dalam tradisi kepemimpinan Jawa dan pesantren ada pitutur sederhana, “ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana”—harga diri seseorang antara lain tercermin dari tutur katanya. Tetapi dalam pemerintahan modern, kata-kata saja tidak cukup. Ajining kepemimpinan saka karya lan kapitadosan rakyat—martabat kepemimpinan lahir dari karya dan kepercayaan rakyat.
Maka PRIWOLA 2026 dapat menjadi momentum untuk membaca kembali perjalanan kepemimpinan Khofifah: bagaimana komunikasi ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sementara inovasi menjadi kendaraan perubahan, kolaborasi menjadi energi, adaptasi menjadi kemampuan bertahan, dan keberlanjutan menjadi orientasi masa depan.
Tantangan berikutnya justru lebih berat: bagaimana mempertahankan reputasi itu ketika ekspektasi publik semakin tinggi? Sebab semakin tinggi kepercayaan, semakin besar pula amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa agama, jabatan bukanlah kemuliaan, melainkan amanah yang kelak dimintai pertanggungjawaban — Al-Ananatul Mas’uliyyah amanah adalah tanggung jawab.
Karena itu, penghargaan sebaiknya tidak dipandang sebagai garis akhir, tetapi sebagai cermin sekaligus pengingat. Cermin untuk melihat bahwa kerja yang dilakukan memperoleh pengakuan; pengingat bahwa pekerjaan rumah masih panjang. Jawa Timur membutuhkan komunikasi pemerintahan yang semakin terbuka, cepat, akurat, inklusif dan manusiawi; membutuhkan inovasi yang tidak berhenti pada seremoni; membutuhkan birokrasi yang adaptif terhadap perubahan zaman; dan membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghubungkan kebijakan hari ini dengan kepentingan generasi esok. Inilah esensi kepemimpinan transformatif-progresif: bukan sekadar bagaimana seorang pemimpin dikenang, tetapi bagaimana nilai, sistem dan manfaat yang dibangunnya terus hidup setelah dirinya selesai memimpin.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah memperoleh penghargaan, tetapi akan mencatat apa yang berubah, siapa yang memperoleh manfaat, dan nilai apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Membaca Peristiwa, Merawat Nilai, Menata Masa Depan. (*)



































