
CATATAN PERADABAN
DR. ROMADLON SUKARDI, MM
DUNIA sedang memasuki babak baru ekonomi global: ketika halal tidak lagi hanya berbicara tentang apa yang boleh dikonsumsi, tetapi berkembang menjadi standar mutu, jaminan keamanan, ketertelusuran, kepercayaan konsumen, identitas budaya, bahkan kekuatan daya saing sebuah bangsa. Di tengah pergeseran itu, penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2026 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Terbaik I kategori Lembaga Pemerintahan bukan semata-mata kabar tentang sebuah penghargaan. Ia dapat dibaca sebagai sebuah penanda arah: bahwa ekosistem halal Jawa Timur sedang didorong untuk bergerak dari sekadar memenuhi kewajiban sertifikasi menuju penciptaan nilai ekonomi yang lebih tinggi, dari pasar domestik menuju pasar global, dan dari produk individual menuju rantai nilai yang terintegrasi.
Di sinilah kepemimpinan memperoleh makna yang lebih substantif. Kepemimpinan tidak cukup hanya mampu merancang program, tetapi harus mampu mengubah cara berpikir, mempertemukan kekuatan yang tersebar, membuka pintu pasar, menghubungkan UMKM dengan teknologi dan pembiayaan, mempertemukan produk dengan konsumen global, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berpijak pada kualitas, keberlanjutan dan kemaslahatan. Dalam konteks itulah arah kebijakan yang dikembangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dapat dibaca melalui enam karakter: transformatif dalam mengubah paradigma, progresif dalam membuka horizon pasar, inovatif dalam membangun ekosistem, kreatif dalam mengangkat nilai produk lokal, adaptif menghadapi perubahan global, dan berkelanjutan dalam memastikan manfaat ekonomi terus tumbuh.
Sebab memenangkan penghargaan hanyalah satu momentum; memenangkan masa depan adalah pekerjaan yang jauh lebih panjang. Tantangan Jawa Timur bukan lagi sekadar berapa banyak produk yang telah bersertifikat halal, tetapi bagaimana sertifikasi tersebut berubah menjadi kualitas, kualitas menjadi kepercayaan, kepercayaan menjadi daya saing, daya saing menjadi akses pasar, akses pasar menjadi investasi, dan investasi akhirnya menjadi kesejahteraan. Dari sinilah halal economy harus dibaca bukan sebagai ceruk ekonomi, melainkan sebagai salah satu pintu menuju global value chain—tempat produk Jawa Timur tidak hanya hadir sebagai komoditas, tetapi membawa kualitas, identitas, inovasi dan nilai-nilai peradaban Indonesia ke panggung dunia.
Membaca Kepemimpinan Transformatif, Progresif, Inovatif, Kreatif, Adaptif dan Berkelanjutan dari Jawa Timur
Ada yang menarik dari penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih Terbaik I kategori Lembaga Pemerintahan, subkategori Pemerintah Daerah Provinsi yang memberikan dukungan program halal terbaik. Namun, penghargaan sesungguhnya bukan sekadar piala; ia dapat dibaca sebagai momentum untuk melihat bagaimana sebuah kebijakan publik diterjemahkan menjadi ekosistem ekonomi yang menyentuh pelaku usaha, kualitas produk, lapangan kerja dan pasar global. IHYA sendiri merupakan program Kementerian Perindustrian untuk mengapresiasi pihak-pihak yang aktif mengembangkan dan memberdayakan industri halal nasional.
Di bawah kepemimpinan , narasi industri halal Jatim tampak bergerak dari sertifikasi menuju transformasi ekonomi. Hingga Agustus 2026, sebagaimana disampaikan Pemprov Jatim, telah tercatat 703.853 sertifikat halal yang mencakup sekitar 1,8 juta produk. Angka itu penting, tetapi maknanya menjadi lebih besar apabila sertifikasi tidak berhenti sebagai dokumen kepatuhan, melainkan menjadi pintu menuju peningkatan mutu, kepercayaan konsumen, produktivitas, perluasan pasar dan daya saing. Sebab halal yang berhenti pada sertifikat belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi; halal harus berubah menjadi budaya mutu dan budaya usaha.
TRANSFORMATIF: DARI SERTIFIKAT MENUJU EKOSISTEM
Di sinilah karakter kepemimpinan transformatif terlihat. Cara pandangnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Berapa banyak yang sudah bersertifikat?” tetapi bergerak menuju pertanyaan yang lebih substantif: “Setelah bersertifikat, apa yang berubah?” Apakah produknya lebih berkualitas? Apakah omzet dan produktivitas meningkat? Apakah akses pembiayaan semakin terbuka? Apakah pasar bertambah luas? Apakah UMKM mampu masuk rantai pasok industri dan ekspor?
Karena itu, sertifikasi halal idealnya menjadi starting point, bukan finishing point. Pelaku usaha harus dibawa dari informal menuju formal, dari produk lokal menuju pasar regional, dari usaha keluarga menuju usaha profesional, dan dari sekadar bertahan hidup menuju usaha yang mampu tumbuh dan menciptakan pekerjaan.
PROGRESIF: DARI PASAR DOMESTIK MENUJU PASAR GLOBAL
Kepemimpinan progresif terlihat ketika halal tidak dipersempit sebagai urusan makanan dan minuman, tetapi dibaca sebagai ekosistem ekonomi global: fesyen muslim, kosmetik, farmasi, pariwisata ramah muslim, kriya, jasa, logistik dan berbagai gaya hidup halal. Kemenperin sendiri menempatkan IHYA 2026 dalam agenda memperkuat daya saing industri halal Indonesia menuju pasar global.
Jawa Timur memiliki modal besar untuk itu. Sekitar 4,5 juta pelaku UMKM menjadi basis ekonomi yang luas, sementara pengembangan produk, standardisasi, sertifikasi dan perluasan pasar dapat menjadi tangga untuk membawa sebagian dari mereka naik kelas. Tantangannya adalah memastikan UMKM tidak hanya menjadi penonton dalam industri halal, tetapi menjadi bagian dari rantai nilai.
INOVATIF: PEMERINTAH SEBAGAI PENGHUBUNG
Model inovasi yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar membuat program baru, tetapi menghubungkan program yang sudah ada menjadi satu ekosistem. Sertifikasi harus bertemu dengan pendampingan; pendampingan bertemu peningkatan kualitas; kualitas bertemu pembiayaan; pembiayaan bertemu produksi; produksi bertemu digitalisasi; dan semuanya akhirnya bertemu pasar.
Karena itu keberadaan LP3H, LPH, rumah potong hewan halal dan lembaga pelatihan SDM halal menjadi penting. Ekosistem tidak lahir dari satu institusi, tetapi dari orkestrasi banyak kekuatan. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator, penghubung, akselerator dan pembuka akses.
KREATIF: HALAL BUKAN SEKADAR LABEL
Ada satu perubahan cara pandang yang patut dicatat: halal harus bertemu dengan kreativitas. Produk halal yang baik tetapi tidak menarik, sulit bersaing. Produk berkualitas tetapi kemasannya lemah, sulit menembus pasar. Produk sudah tersertifikasi tetapi tidak memiliki kontinuitas pasokan, sulit masuk rantai distribusi besar.
Maka halal harus dipertemukan dengan desain, branding, teknologi, digital marketing, storytelling dan inovasi produk. Bumbu pecel, jamu, kopi, rempah, fesyen, bordir, kerajinan, makanan olahan hingga produk kosmetik dapat memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi ketika identitas lokal bertemu standar global.
Dari halal menuju halal value creation.
ADAPTIF: MEMBACA PERUBAHAN PASAR
Pasar halal dunia terus berubah. Selera konsumen berubah, teknologi berubah, regulasi berubah dan standar perdagangan internasional terus berkembang. Karena itu, kepemimpinan adaptif membutuhkan kemampuan untuk menjaga prinsip sambil mengubah strategi.
Prinsipnya tetap: halal, thayyib, aman, berkualitas dan terpercaya.
Cara mencapainya dapat berubah: digitalisasi, artificial intelligence, marketplace global, sertifikasi digital, traceability, pembiayaan syariah, penguatan desain, hingga kolaborasi lintas negara.
Di sinilah kebijakan halal tidak boleh menjadi birokrasi yang mempersulit pelaku usaha. Ia harus menjadi infrastruktur kepercayaan yang memudahkan produk lokal memasuki pasar yang lebih luas.
BERKELANJUTAN: JANGAN BERHENTI PADA PENGHARGAAN
Justru setelah IHYA 2026, pekerjaan yang lebih besar dimulai. Penghargaan adalah checkpoint, bukan garis finis.
Jawa Timur perlu memastikan setiap sertifikat memiliki dampak ekonomi; setiap pendampingan melahirkan peningkatan kapasitas; setiap promosi menghasilkan akses pasar; dan setiap UMKM yang naik kelas mampu bertahan serta berkembang.
Karena itu, ukuran keberhasilan industri halal ke depan bukan hanya berapa banyak sertifikat diterbitkan, tetapi juga berapa banyak usaha menjadi formal, berapa banyak produk masuk pasar modern dan ekspor, berapa banyak tenaga kerja terserap, berapa besar nilai tambah tercipta, serta berapa banyak pelaku usaha kecil yang mampu masuk rantai pasok industri.
KOLABORASI: KEKUATAN YANG TIDAK BOLEH DIKLAIM SENDIRI
Satu hal yang juga patut dicatat dari pesan Gubernur Khofifah adalah penekanan bahwa capaian tersebut bukan milik Pemprov semata. Pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga pendamping, komunitas dan masyarakat merupakan bagian dari ekosistem.
Ini penting.
Kepemimpinan modern bukan tentang siapa yang paling banyak terlihat, tetapi siapa yang mampu membuat banyak pihak bergerak bersama.
Dalam bahasa manajemen, pemerintah bukan pemain tunggal. Pemerintah adalah orchestrator yang menyatukan regulator, akademisi, industri, komunitas dan masyarakat.
Dalam bahasa pesantren, barangkali kita mengenal prinsip: “Wata’aawanu ‘alal al-biiri wa at-taqwa,” “Saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan.”
Ekonomi halal pun pada akhirnya membutuhkan semangat yang sama: kolaborasi, kepercayaan dan kemaslahatan.
CATATAN PERADABAN
Bagi saya, penghargaan IHYA 2026 memberi satu pesan penting: halal jangan berhenti sebagai simbol kesalehan produk; halal harus menjadi kekuatan ekonomi, kualitas, keadilan dan kemaslahatan.
Di situlah enam wajah kepemimpinan bertemu. Transformatif, karena mengubah cara pandang dari sertifikasi menuju ekosistem.
Progresif, karena membawa produk lokal menuju pasar global.
Inovatif, karena menghubungkan sertifikasi, pendampingan, pembiayaan, digitalisasi dan pemasaran.
Kreatif, karena menjadikan identitas lokal sebagai nilai tambah ekonomi.
Adaptif, karena mampu membaca perubahan teknologi, regulasi dan selera pasar.
Dan berkelanjutan, karena keberhasilan tidak diukur dari penghargaan hari ini, melainkan dari manfaat ekonomi yang terus tumbuh setelah penghargaan itu diberikan.
Maka IHYA 2026 seharusnya tidak membuat Jawa Timur berhenti untuk berbangga.
Justru harus membuat kita berlari lebih jauh.
Dari sertifikasi menuju kualitas. Dari kualitas menuju daya saing. Dari daya saing menuju pasar global. Dari pasar global menuju investasi. Dan dari investasi menuju kesejahteraan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, industri halal bukan hanya tentang apa yang boleh dikonsumsi; ia tentang bagaimana sebuah ekonomi dibangun dengan nilai, mutu, kepercayaan, keberlanjutan dan kemaslahatan. Jawa Timur memiliki modalnya.
Tantangannya kini adalah mengubah modal tersebut menjadi rantai nilai global yang menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.
Halal bukan sekadar tanda. Halal adalah standar. Halal bukan sekadar sertifikat.
Halal adalah kepercayaan. Dan halal bukan sekadar industri. Halal adalah jalan menuju peradaban ekonomi yang bermartabat.
Membaca Peristiwa, Merawat Nilai, Menata Masa Depan.(*)




































