Oleh: Dr. Sholikh Al Huda, M.Fil.I (Wakil Ketua Majelis Tabligh PW Muhammadiyah Jatim & Pengurus ORWIL ICMI Jatim & Wadir Sekolah Pascasarjana UMSURA)
PERBEDAAN Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kerap menjadi cerita yang berulang dalam ruang publik. Perbedaan tradisi ibadah, otoritas keagamaan, dan cara memahami teks Islam acap kali dibingkai seolah-olah keduanya ditakdirkan untuk terus berbenturan. Padahal, kehidupan umat di akar rumput memperlihatkan kenyataan yang lebih cair: warga kedua organisasi dapat berbeda dalam praktik keagamaan, tetapi tetap berjumpa, bekerja sama, dan merawat persaudaraan.
Contoh konkret terlihat dalam Kajian Ahad Pagi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bondowoso pada 18 Oktober 2026. Forum tersebut menghadirkan Ketua Tanfidziyah PCNU Bondowoso, Dr. KH. Moh. Syaeful Bahar, sebagai narasumber. Peristiwa ini sederhana, tetapi bermakna. Muhammadiyah membuka ruang dakwahnya bagi tokoh NU, bukan untuk menghapus perbedaan, melainkan untuk menjadikan perbedaan sebagai kesempatan belajar bersama.
Fenomena ini menunjukkan bahwa batas identitas NU–Muhammadiyah tidak selalu sekaku yang dibayangkan. Mengapa kenyataan semacam ini jarang mendapat perhatian sebesar narasi konflik?
Identitas yang Tidak Beku
Antropolog Fredrik Barth dalam Ethnic Groups and Boundaries (1969) menjelaskan bahwa batas kelompok sosial tidak otomatis hilang karena interaksi antarkelompok. Identitas tetap dapat dipertahankan sekalipun hubungan sosial berlangsung intensif. Perspektif ini relevan untuk membaca hubungan NU–Muhammadiyah: seseorang dapat teguh dengan identitas organisasinya sekaligus terbuka terhadap tradisi dan pemikiran kelompok lain.
Dalam kehidupan sehari-hari, warga kedua organisasi tidak hanya bertemu di forum keagamaan. Mereka hidup bertetangga, membangun keluarga, mengelola pendidikan, bekerja, dan menghadapi persoalan sosial yang sama. Pengalaman bersama tersebut membentuk ikatan sosial yang sering kali lebih kuat daripada perbedaan simbolik. Karena itu, identitas organisasi tidak semestinya diperlakukan sebagai pagar yang melarang perjumpaan.
Belajar dari Konsep MuNu Prof. Munir Mulkhan
Pemikiran Pof. Abdul Munir Mulkhan membantu menjelaskan kenyataan ini. Dalam kajiannya tentang Muhammadiyah di masyarakat petani, Mulkhan mengidentifikasi varian Munu, yakni Muhammadiyah–NU, untuk menggambarkan persilangan identitas dan corak keberagamaan di tingkat masyarakat. Tipologi ini menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan warga tidak selalu dapat dimasukkan ke dalam kotak ideologis yang tertutup.
Dalam Islam Murni dalam Masyarakat Petani, Mulkhan memperlihatkan bagaimana gerakan keagamaan berinteraksi dengan tradisi lokal serta kondisi sosial-politik masyarakat. Penerimaan terhadap suatu gerakan tidak semata-mata ditentukan oleh doktrin formal, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi dengan realitas sosial.
Gagasan Munu penting bukan karena NU dan Muhammadiyah kehilangan ciri khasnya, melainkan karena batas keduanya dalam kehidupan sosial dapat menjadi lentur. Warga mungkin memiliki afiliasi organisasi yang jelas, tetapi pengalaman sosial, tradisi keluarga, dan hubungan kemasyarakatan membuat praktik keberagamaannya lebih kompleks daripada label yang disandang.
*Ketika perbedaan menjadi komoditas*
Di sinilah persoalan politik identitas perlu dikritisi. Perbedaan yang hidup berdampingan dalam masyarakat dapat berubah menjadi pertentangan ketika diproduksi sebagai narasi permusuhan. Dalam situasi tertentu, sentimen organisasi dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan, memperkuat loyalitas kelompok, atau menciptakan lawan bersama. Namun, dugaan politisasi harus dibuktikan melalui konteks dan aktor yang terlibat, bukan sekadar diasumsikan setiap kali muncul perbedaan.
Media sosial turut memperbesar persoalan ketika perselisihan kecil lebih mudah menarik perhatian dibandingkan praktik kerja sama yang berlangsung sehari-hari. Akibatnya, masyarakat seolah-olah menyaksikan NU dan Muhammadiyah sebagai dua kubu yang terus berhadapan, padahal realitas di akar rumput jauh lebih beragam.
Kajian Ahad Pagi di Bondowoso menawarkan narasi tandingan. Moderasi beragama bukan sekadar slogan, melainkan kesediaan membuka ruang bersama, mendengar pandangan berbeda, dan bekerja untuk kemaslahatan publik.
Indonesia tidak membutuhkan NU dan Muhammadiyah yang kehilangan identitas. Yang dibutuhkan ialah keduanya yang matang dalam identitas, tetapi terbuka dalam pergaulan. Sebab, persaudaraan tidak menuntut kesamaan dalam segala hal. Ia justru diuji ketika orang-orang yang berbeda tetap bersedia duduk bersama.
Ketika batas NU–Muhammadiyah semakin longgar dalam pergaulan sosial, yang tumbuh bukanlah hilangnya identitas, melainkan kemungkinan baru bagi Islam Indonesia: berbeda tanpa bermusuhan, teguh tanpa menutup diri, dan beragama tanpa menjadikan perbedaan sebagai bahan bakar konflik.(*)
