Tampak Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa berjabat tangan dengan Gubernur Jatim, Soekarwo di gedung negara Grahadi Surabaya, Kamis (2/3/2017). (duta.co/suud)

SURABAYA | duta.co – Dalam politik itu tidak ada musuh abadi, sebab yang abadi adalah kepentingan. Di kalangan masyarakat Jatim pernah muncul stigma bahwa Gubernur Jatim, Soekarwo berseberangan dengan Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa sebab keduanya pernah bersaing memperebutkan jabatan Gubernur Jatim melalui perhelatan Pilgub tahun 2008 dan 2013 silam.

Tapi stigma miring itu saat ini sepertinya sudah tak berlaku. Apalagi jika melihat langsung keakraban kedua tokoh asal Jatim saat bertemu di gedung negara  Grahadi Surabaya, Kamis (2/3/2017) hari ini, dalam rangka  kegiatan Rapat Koordinasi Sinergitas Bantuan Sosial Non Tunai di Jatim tahun 2017.

Kehadiran Ketum PP Muslimat NU ke kantor Gubenur Jatim pertama kali dilakukan tahun 2016 lalu saat akan menggelar Harlah Muslimat NU di Malang yang dihadiri Presiden RI, Joko Widodo. Dalam pertemuan itu Khofifah bahkan menyempatkan diri salat Asar di kantor Grahadi.

Pada kunjungan dan pertemuan kedua di Grahadi hari ini, Mensos RI itu juga menyempatkan diri salat Dhuhur. Tak ayal sebelum meninggalkan Grahadi, sejumlah wartawan sempat mencegat dan bertanya, kapan Khofifah salat Shubuh di Grahadi? Khofifah dan Pakde Karwo hanya tersenyum simpul sambil berseloroh. “Teman-teman ini suka menjadi provokator,” terang Soekarwo.

Pakde Karwo juga sempat menjelaskan Khofifah terhadap bangunan Grahadi yang baru saja dilakukan renovasi. “Bangunan ini termasuk cagar budaya sehingga renovasinya hanya beberapa bagian saja karena tak boleh menghilangkan nilai sejarah dari bangunan,” dalihnya.

Sayangnya, Khofifah ketika ditanya soal jadi atau tidak maju di Pilgub Jatim mendatang, dia enggan menjawab. “Masih lama, saya kesini dalam rangka Rapat Koordinasi Sinergitas Bantuan Sosial Non Tunai di Jatim tahun 2017,” jawabnya singkat.

Usai Khofifah meninggalkan Grahadi, orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim menegaskan bahwa rivalitas dirinya dengan Khofifah itu tidak ada, karena gubernur itu generalis, sehingga tidak ada partai yang membuat kebijakan seperti itu karena semua partai itu sama, tinggal kecondongannya lebih ke mana terhadap calon-calon yang akan maju di Pilgub Jatim 2018.

“Politik sekarang itu tidak ada politik aliran apalagi yang ekstrem,” beber Gubernur Jatim, Soekarwo.

Ia mengakui semua kandidat Bacagub Jatim yang muncul ke publik akan diusulkan ke DPP Partai Demokrat biar guyup. Tapi soal siapa nanti yang akan dipilih dan didukung tentu akan disurvey terlebih dulu. “Demokrat sudah melakukan survey terhadap sedikitnya 8 nama tapi baru pertengahan Maret hasilnya akan diserahkan ke saya,” jelas Pakde Karwo.

Kedelapan nama yang disurvey itu, lanjut Pakde Karwo, tentunya nama-nama yang sudah ramai dibicarakan publik, seperti Gus Ipul, Khofifah, Abdul Halim Iskandar, Tri Rismaharini, Hasan Aminuddin dan Abdullah Azwar Anas serta nama-nama lain yang belum muncul ke permukaan.

“Keputusan Partai Demokrat akan mendukung atau mengusung siapa itu tergantung Majelis Tinggi Partai Demokrat September mendatang,” ungkapnya.

Menurut Pakde Karwo, semakin banyak calon yang maju di Pilgub Jatim 2018 itu semakin baik untuk pendidikan politik masyarakat. Namun pihaknya memprediksi pasangan calon yang maju nanti tidak lebih dari tiga pasangan calon karena sinyal akan munculnya calon perseorangan belum kelihatan.

“Kalau bisa 4 calon itu sudah ideal apalagi 5 calon itu lebih bagus lagi. Tapi kalau hanya 2 calon itu tidak bagus, sebab head to head itu tidak bagus, karena mesti ada yang kalah dan menang lalu jadi permasalahan,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Ia mengaku sampai saat ini Partai Demokrat belum menyiapkan Bacagub karena masih fokus pada Cagub (L1).

“Soal siapa yang pantas mendampingi Cagub itu tergantung pada kualitas Cagub. Sebab kalau sama-sama teknokrat nanti berebut. Sedangkan kalau Cagubnya politisi full yang cocok mendampingi ya teknokrasi. Ini sekedar saran saja,” kelakar pria murah senyum ini.

Ditambahkan Pakde Karwo, para kandidat Cagub yang muncul ke publik ini tidak bisa dikatakan politisi semua. Sebab anggota DPRD itu masuk dalam suprastruktur pemerintahan daerah (Kepala daerah dan DPRD) seperti yang tertuang dalam UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga seorang anggota DPRD itu sudah quasi seperti birokrasi dan yang murni politisi sudah tidak ada.

Yang menarik, Gubernur Jatim dua periode ini menginginkan kriteria pemimpin Jatim ke depan bukan hanya memiliki integritas, problem solver, solidarity maker atau political capasity. Melainkan harus generalis, sebab menjadi seorang gubernur itu tidak bisa spesifik.

“Menurut saya pemimpin itu harus generalis sehingga tidak harus 4 kriteria itu yang diprioritaskan salah satunya,” pungkasnya. (ud)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry