“KIP Foundation perlu mendirikan 39 Zona KIP di 19 kabupaten. Ini bisa menjadi pusat inovasi dan kreativitas ekonomi desa. Zona ini berfungsi sebagai pusat pelatihan dan inkubasi bisnis bagi BUMDes, memastikan adanya transfer pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan pangan.”
OLEH DR H ROMADLON, MM*
KETAHANAN pangan merupakan isu krusial dalam pembangunan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau menjadi faktor utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan fluktuasi harga pangan, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui berbagai kebijakan strategis.
Salah satu solusi konkret dalam memperkuat ketahanan pangan adalah dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa. BUMDes memiliki potensi besar untuk memastikan produksi, distribusi, dan stabilitas harga pangan di masyarakat. Tak hanya itu, peran BUMDes dalam sektor pangan juga mendukung program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa BUMDes bukan sekadar unit usaha desa, tetapi pilar kedaulatan pangan yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan BUMDes di sektor pangan harus menjadi perhatian utama dengan dukungan berbagai pihak, termasuk mitra strategis seperti KIP Foundation.
Ketahanan Pangan Berbasis BUMDes
Dalam implementasinya, pengelolaan ketahanan pangan berbasis BUMDes dapat dilakukan melalui beberapa model berikut: Pertama, Model BUMDes sebagai Produsen Pangan. BUMDes berperan langsung dalam produksi pangan dengan mengelola pertanian, peternakan, atau perikanan desa. Model ini mencakup: Pertanian berbasis desa: Optimalisasi lahan desa untuk menanam komoditas utama seperti padi, jagung, dan hortikultura.
Juga meliputi peternakan rakyat: BUMDes mengelola peternakan ayam, sapi, atau kambing untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Perikanan mandiri: Budidaya ikan air tawar atau laut yang dikelola oleh masyarakat desa dengan dukungan teknologi dan pendampingan.
Kedua, Model BUMDes sebagai Distributor dan Pengendali Harga Pangan. BUMDes dapat bertindak sebagai distributor pangan lokal dengan Menghubungkan petani atau peternak dengan pasar lebih luas untuk meningkatkan harga jual mereka.
Membangun gudang penyimpanan pangan untuk mengatasi fluktuasi harga dan menjaga stabilitas pasokan. Membentuk pasar desa atau koperasi pangan yang langsung melayani masyarakat setempat.
Ketiga, model BUMDes sebagai Pengolah dan Penyedia Produk Olahan Pangan. BUMDes dapat mengelola industri pengolahan pangan berbasis desa, seperti: Produksi beras organik atau premium. Pengolahan susu, daging, atau ikan menjadi produk bernilai tambah. Pengembangan industri makanan lokal seperti keripik, abon, atau makanan khas daerah.
Keempat, bahwa Model Kemitraan BUMDes dengan Swasta dan Pemerintah. BUMDes dapat memperkuat ketahanan pangan dengan menjalin kemitraan strategis, seperti: Bermitra dengan perusahaan pangan nasional untuk menyalurkan hasil produksi desa.
Bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi dan teknologi pertanian. Menjadi bagian dari rantai pasok nasional, memastikan produk desa memiliki akses pasar luas.
Tantangan Penguatan Pangan Berbasis BUMDes
Meski memiliki potensi besar, BUMDes menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi ketahanan pangan, antara lain: Pertama, keterbatasan Modal dan Infrastruktur
Banyak BUMDes masih menghadapi keterbatasan dalam akses permodalan serta kurangnya infrastruktur pertanian, peternakan, atau perikanan.
Kedua, bahwa Kurangnya SDM yang Kompeten. Pengelola BUMDes sering kali belum memiliki kapasitas manajerial dan bisnis yang memadai untuk mengelola usaha secara profesional. Ketiga, Ketidakstabilan Harga Pangan Harga produk pangan sering berfluktuasi, yang dapat merugikan produsen di desa. Keempat. Keterbatasan Akses Pasar Banyak BUMDes kesulitan memasarkan produknya karena kalah bersaing dengan produk dari perusahaan besar.
Peluang dan Masa Depan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan daya saing BUMDes dalam sektor pangan: Pertama, bahwa Dukungan Pemerintah dalam Akses Modal dan Infrastruktur. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan Rp78,96 miliar untuk 940 BUMDesa dan Rp53,8 miliar untuk 538 Desa Mandiri guna meningkatkan kapasitas produksi pangan.
Kedua, Penguatan SDM dan Inovasi Teknologi. Program Klinik BUMDes dan Pandawa (Pendampingan Kewirausahaan Desa) terus digalakkan guna meningkatkan keterampilan pengelola BUMDes.
Ketiga, Penguatan Kemitraan dengan Swasta dan Lembaga Pemberdayaan. Yaitu, berkolaborasi dengan KIP Foundation dalam pendampingan usaha dan penguatan rantai pasok. Pengembangan Zona KIP Foundation sebagai pusat inovasi ekonomi desa di 19 kabupaten.
KIP Foundation Jadi Pilar Pemberdayaan BUMDes
Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup aspek produksi, distribusi, aksesibilitas, hingga kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Dalam konteks ini, KIP Foundation hadir sebagai mitra strategis yang memainkan peran krusial dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjadikannya motor utama kemandirian pangan berbasis desa.
Sebagai klinik BUMDes, KIP Foundation berperan dalam mendampingi, membina, serta memperkuat kapasitas manajerial dan kewirausahaan desa. Melalui pendekatan yang berbasis solusi, KIP Foundation memastikan bahwa setiap BUMDes memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengelola usaha pangan secara berkelanjutan.
Peran Strategis KIP Foundation
Pertama, pendampingan Manajerial dan Inovasi Bisnis. KIP Foundation tidak sekadar memberikan pelatihan, tetapi juga melakukan mentoring berkelanjutan bagi para pengelola BUMDes. Dengan adanya Klinik BUMDes, pengelola diberikan wawasan tentang tata kelola usaha, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran produk pangan lokal agar lebih kompetitif di pasar nasional.
Kedua, Penguatan Rantai Pasok dan Akses Pasar Salah satu tantangan utama BUMDes dalam sektor pangan adalah akses pasar yang terbatas. KIP Foundation berperan sebagai penghubung antara BUMDes dengan ekosistem bisnis yang lebih luas, baik dalam skala regional maupun nasional. Dengan memperkuat rantai pasok pangan dari desa ke kota, harga dapat lebih stabil dan kesejahteraan petani meningkat.
Ketiga, untuk membangun Zona Ketahanan Pangan Desa. Hingga 2024, KIP Foundation perlu mendirikan 39 Zona KIP di 19 kabupaten, yang menjadi pusat inovasi dan kreativitas ekonomi desa. Zona ini berfungsi sebagai pusat pelatihan dan inkubasi bisnis bagi BUMDes, memastikan adanya transfer pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan pangan.
Keempat, bahwa dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai mitra utama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah, KIP Foundation memastikan bahwa BUMDes memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan berkualitas bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
Kelima; kolaborasi Multi-Pihak untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Keberhasilan BUMDes dalam membangun ketahanan pangan tidak terlepas dari sinergi dengan berbagai pihak. KIP Foundation memfasilitasi kolaborasi antara BUMDes, akademisi, sektor swasta, hingga lembaga filantropi untuk menciptakan ekosistem bisnis desa yang berkelanjutan dan mandiri.
Masa Depan KIP Foundation
Ke depan, bahwa peran KIP Foundation akan semakin vital dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional. Dengan pendekatan berbasis pemberdayaan, digitalisasi bisnis desa, serta inovasi dalam pengelolaan pangan, KIP Foundation berkomitmen untuk terus memperkuat peran BUMDes sebagai pilar kemandirian pangan.
Dengan sinergi yang kuat antara BUMDes, pemerintah, dan mitra strategis seperti KIP Foundation, cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat pangan bukan hanya sekadar wacana, tetapi menjadi realitas yang membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
BUMDes perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran produk, seperti melalui platform e-commerce dan pemasaran berbasis digital marketing. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah dapat diperkuat dengan pasokan pangan dari BUMDes. Program Desa Mandiri Pangan untuk memperkuat ekosistem ketahanan pangan berbasis komunitas.
Kesimpulan
Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga menyangkut kualitas, aksesibilitas, dan stabilitas harga. Dalam konteks ini, BUMDes memiliki peran strategis sebagai penggerak utama ekonomi desa yang dapat menjawab tantangan ketahanan pangan secara holistik.
Keberhasilan ketahanan pangan berbasis BUMDes ditentukan oleh beberapa faktor utama: yakni, Kemandirian Desa dalam Produksi Pangan – Mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ekonomi lokal.
Selain itu, Stabilisasi Harga dan Distribusi Pangan – Melindungi petani dari fluktuasi harga dan memastikan keterjangkauan pangan.
Kemudian, Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat – Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga desa. Tak kalah pentingnya adalah terdapat dukungan Pemerintah dan Kolaborasi Multi-Pihak – Memastikan akses modal, pelatihan, dan inovasi teknologi. Serta Perlunya upaya Sinergi dengan Program Nasional – Mendukung program strategis seperti MBG dan Desa Mandiri Pangan.
Ke depan, keberlanjutan program ini memerlukan konsistensi kebijakan, inovasi dalam manajemen usaha desa, serta komitmen bersama antara pemerintah, BUMDes, dan masyarakat. Dengan demikian, kemandirian pangan berbasis desa dapat terwujud, menciptakan desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Wallahu A’lamu Bishawwab.
DR H. ROMADLON, MM adalah Alumni S-3 UIN SATU Tulungagung.Pemberdaya Masyarakat di Bidang Sosial dan Pendidikan Islam. Wakil Ketua PW ISNU Jatim. Ketua Komisi Hubungan Ulama dan Umara MUI Provinsi Jatim. Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Al-Huda Insan Kamila Grogol Kediri.
