SURABAYA | duta.co — Disparitas pelayanan kesehatan masih sangat jomplang. “Kalau kita ingin Indonesia utuh, bersatu, bukan hanya dihimbau terus (dengan kalimat) NKRI harga mati. Kalau layanan kesehatan tidak merata, itu percuma,” demikian Menteri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Muhadjir menyampaikan itu, usai melihat ketimpangan pelayanan kesehatan di Indonesia yang masih cukup besar. Dia mengatakan, pelayanan kesehatan di Pulau Jawa sudah baik, namun di luar Pulau Jawa terutama di Indonesia Timur, seperti Papua masih jauh dari kata layak.
Pernyataan ini disampaikan pada Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat dan STBM (Sanitasi Berbasi Masyarakat) Tahun 2023, di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, pada Selasa malam, (28/11/2023).
Menurut Yusuf Hidayat, Ketua Umum HISNU (Himpunan Santri Nusantara) apa yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy ini menjadi PR (pekerjaan rumah) serius bagi Capres dan Cawapres mendatang. Maka, ia sepakat gagasan Ganjar Pranowo, bahwa, untuk mengatasi semua itu, adalah pendidikan dan akses permodalan.
Indonesia timur memiliki keunggulan dengan potensi laut yang tinggi. Misal NTT ada garam, Maluku lautnya, Sulawesi tambang. “Menurut Pak Ganjar untuk menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah timur Indonesia, pemerintah harus menggandeng perguruan tinggi. Kemudian masalah selanjutnya: Ada dua pilihan bagi lulusan perguruan tinggi, berkerja atau menjadi pengusaha,” terang Gus Yusuf, alumni PP Tebuireng ini.
Di samping itu, jelasnya, soal minimnya akses permodalan. Maka, harus ada hetero space. Harus tercipta kredit milenial, dengan suku bunga rendah. “Hetero Space ini program Pak Ganjar di Jawa Tengah. Sebagian ruang bagi anak-anak muda untuk mengembangkan bisnis dan saling berkolaborasi,” terangnya.
Urus Stunting Ganjar Juaranya
Masih ingat puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tahun 2023 yang dibuka Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin? Harganas itu mengangkat tema ‘Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju’, Harganas itu diadakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Kiai Ma’ruf berpesan kepada seluruh kepala daerah yang hadir untuk menekan stunting setidaknya 3 sampai 4% agar target dapat tercapai. Adapun tingkat prevalensi stunting nasional saat ini masih berada di angka 21,6% dari angka yang ditargetkan presiden, yakni 14% di tahun 2024.
Ternyata, Ganjar juaranya. Ia menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya atas jasa-jasanya dalam memberikan darma bakti kepada negara, khususnya dalam menurunkan angka stunting di daerah. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya.
Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Ganjar dinilai sukses menurunkan stunting. Berdasarkan perhitungan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), stunting di Jawa Tengah tahun 2018 yakni 24,4% dan turun di 2019 menjadi 18,3%. Lalu tahun 2020 turun lagi 14,5%, 2021 menjadi 12,8% hingga pada tahun 2022 berada di angka 11,9%.
Ganjar saat itu meyakini kasus stunting di Jawa Tengah akan terus turun hingga angka yang ditargetkan bisa tercapai. “Target 14 persen sudah terlewati. Maka kalau Jawa Tengah kurang lebih sekitar 3 sampai 4 persen dan saya kira itu tidak akan sulit,” ucap Ganjar.
“Di sini dibutuhkan pemimpin yang peduli terhadap nasib wong cilik. Pak Ganjar telah membuktikan di tingkat nasional,” pungkas Gus Yusuf. (mky,net)
