SURABAYA | duta.co– Organisasi Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Jawa Timur dan Kota Surabaya sepakat untuk mencabut keanggotaan Tri Susanti dan pengurus cabang FKPPI 1330 Kota Surabaya.
Sanksi itu diberikan lantaran Susi sapaan akrab Tri Susanti dinilai kerap melanggar peraturan organisasi padahal sudah berulangkali diperingatkan. Puncaknya, saat Susi ikut terlibat dalam aksi rasisme di asrama mahasiswa Papua di jalan Kalasan Surabaya beberapa waktu lalu.
“Itu ulah oknum, tak ada interuksi dari organisasi FKPPI. Bahkan melapor saja tidak, walau sudah diberi peringatan berkali-kali. Namun Susi masih sering membawa atribut organisasi hingga kasus kemarin yang punya daya kejut yang luar biasa dan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Hengki Jajang Permana Ketua PC FKPPI 1330 Kota Surabaya.
Sebagai konsekwensi logis, lanjut Hengki organisasi harus menegakkan peraturan secara tegas dan lugas. Namun setelah keputusan ini pihaknya akan panggil Susi untuk klarifikasi walau tak akan mengubah keputisan.
“Kami putuskan untuk mencabut keanggotaan Tri Susanti dan sebagai wakil ketua PC FKPPI 1330 Kota Surabaya. Keputusan ini juga sudah dikonsultasikan ke ketua PD FKPPI XIII Jatim,” beber Hengki.
Masih di tempat yang sama, ketua PD FKPPI XIII Jatim, Gatot Sudjito menegaskan bahwa secara organisasi FKPPI tidak terlibat sama sekali dengan kasus rasisme yang secara kebetulan melibatkan oknum anggota FKPPI Kota Surabaya.
“Kami ingin meluruskan kabar yang beredar di Media Sosial bahwa tidak ada intruksi dari organisasi, itu ulah oknum,” tegas pria yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini.
Ia bahkan mengakui sudah seringkali memberi peringatan kepada Susi karena sering bertindak tanpa kordinasi tapi kerap mengatasnamakan FKPPI.
“Kami ambil posisi secara organisatoris. Tapi secara teritori masuk wilayah cabang Kota Surabaya sehingga yang perlu ambil sikap tegas dan lugas sesuai aturan organisasi adalah PC FKPPI 1330 Kota Surabaya,” beber Gatot Sudjito.
Kalau sudah tidak termasuk anggota lagi, kata Gatot maka FKPPI juga tak akan memberikan advokasi jika nantinya Tri Susanti sampai diproses hukum oleh kepolisian terkait keterlibatannya dalam kasus yang tengah hangat ini.
“Harusnya NKRI dinomorsatukan oleh seluruh anggota FKPPI, kalau melenceng ya tidak layak lagi masuk anggota,” tambah mantan anggota DPRD Jatim ini.
Ia berharap seluruh anak bangsa bisa menjadikan kasus ini sebagai pelajaran bersama, bahwa toleransi itu penting dijaga dan antisipasi dini juga harus dilakukan supaya tak terjadi kerawanan represif serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh ormas.
“Pemerintah sudah menetapkan Papua sebagai otonomi khusus (otsus). Karena itu warga Papua perlu mendapat perlakuan khusus. Elit pemerintah juga harus campur tangan untuk meredam dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” pinta Gatot Sudjito.
Indonesia merupakan nation state atau negara kebangsaan yang terdiri dari keragaman budaya sehingga toleransi itu penting. Selain itu patriotisme dan simbol negara itu harga mati, sehingga harus dicari siapa biang kerok kasus ini harus dikuak agar dikemudian hari tak terulang. (ud)
