Aksi massa 212 yang bisa memaksa proses hukum Ahok. (FT/HarianNasional)

“…Upaya people power sekaligus menyelamatkan hakim konstitusi untuk mengadili perkara sengketa Pilpres dengan segudang tekanan.”

Oleh : Nasrudin Joha

MOHON MAAF, sekali lagi perlu untuk dipahami hubungan kasualitas politik Pilpres sebagai acuan untuk menelaah persoalan agar tidak salah kaprah. Dalam konteks bergulirnya ‘Wacana People Power’ ide ini bergulir sebagai akibat, sebagai jawaban. Bukan sebab, atau soal yang menjadi pemicu runyamnya politik di negeri ini.

Sebab dan soal utamanya adalah adanya kecurangan yang luar biasa terstruktur, sistematis dan massif. Bahkan, kecurangan brutal yang tak mungkin dilakukan kecuali ‘ada persekongkolan jahat’ yang dilakukan lintas struktur, lintas lembaga, dan bahkan kuat dugaan telah dipersiapkan hingga – jika perkara ini bergulir – ke pengadilan.

Jadi, sepanjang curang ini tidak diteruskan maka opsi people power ini dapat serta merta dibatalkan. Namun, jika kecurangan ini dilakukan – dan puncaknya pengumuman keputusan oleh lembaga otoritas pemilihan yang memenangkan pihak yang curang – maka jangan salahkan umat yang tentu saja memiliki hak konstitusional untuk mengeksekusi rencana people power.

Umat, juga enggan memilih opsi peradilan karena jika keseluruhan lembaga dan otoritas saja bisa tunduk dibawah kendali ‘Mafia Politik Curang’ apalagi lembaga peradilan yang hanya dihuni 9 (sembilan) orang hakim? Upaya people power sekaligus menyelamatkan hakim konstitusi untuk mengadili perkara sengketa Pilpres dengan segudang tekanan.

People power adalah hajatan umat, sebagaimana umat telah melakukannya secara sukses dan gemilang, sejak hajatan 212, reuni pertama 212, hingga puncaknya reuni akbar kedua 212. Kesuksesan ini telah membuktikan, bahwa umat bergerak secara konstitusi bukan ingin merongrong kedaulatan NKRI.

Perongrong dan garong kedaulatan NKRI adalah politisi busuk yang memaksa ingin berkuasa kembali, meskipun dengan cara curang. Politisi busuk ini, penguasa zalim ini, telah secara terang benderang mengkhianati aspirasi umat yang disalurkan melalui Pilpres,  tentu dengan harapan ingin segera menapaki era perubahan.

Menjalankan Mandat Konstitusi

Tindakan aparat penegak hukum adalah mengamankan rencana people power ini, jangan masuk ke area politik dengan ikut menebarkan sejumlah prejudes pada rencana hajatan umat untuk menuntut keadilannya. People power adalah sarana bagi umat, untuk mengadili bersama keculasan rezim curang, hingga Allah SWT cabut kekuasaannya.

Pepple power adalah gerakan santun yang dipimpin oleh ulama, diikuti segenap umat, dan sarana menyalurkan aspirasi dan kemarahan segenap kaum intelektual, yang saat ini logikanya dipasung oleh tirani kekuasaan. People power adalah cara paling bermartabat untuk mengetuk pintu langit, sekaligus mengabarkan kepada dunia, tentang keadaan kezaliman yang meliputi negeri ini.

Wahai penguasa zalim, masih terbuka pintu maaf dan kembali kepada jalan yang benar. Kami akan anggap, tidak pernah terjadi masalah antara kami dan kalian, jika kalian segera kembali ke jalan kebenaran.

Kami, akan segera batalkan rencana people power, serta menyeru kepada segenap elemen umat, untuk melakukan konsolidasi dan islah nasional. Asal saja, berikan hak kepada kami, berupa keadilan atas hasil Pilpres, dan segera tinggalkan semua tipu daya dan kecurangan.

Namun, jika kalian memaksa, maka maafkanlah kami. Kami hanya berjuang menuntut apa yang menjadi hak kami. Kami hanya menjalankan mandat konstitusi, atas perubahan yang telah kami suarakan. Kami, meminta apa yang akan kalian ambil dari bagian yang telah menjadi hak kami, melalui people power. []

 

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.