JAKARTA | duta.co – Menteri Keuangan, Sri Mulyani diungkapkan dalam acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8/2017, dana parpol yang awalnya Rp 108/suara sah, kini jadi Rp 1.000/suara sah. Kontan kenaikan dana parpol yang hamper 10 kali lipat itu menuai protes dari kalangan aktivis.
Deputi Sekjen FITRA Apung Widadi menilai keputusan menteri keuangan menyetujui usul Mendagri Tjahjo Kumolo soal penambahan dana parpol menjadi Rp 1.000/suara sah kurang tepat. Menurutnya, kenaikan dana parpol hanya akan menambah beban defisit keuangan negara.
“Alokasi dana parpol ini justru menambah beban defisit, kenaikan ini tidak tepat dilihat dari kondisi keuangan negara saat ini,” kata Apung kepada detikcom, Minggu (27/8/2017).
Karena itu Apung mengatakan Menkeu seharusnya tidak serta merta menyetujui dan harus mempertimbangkaan kondisi keuangan negara terlebih dahulu. Sebab, Apung menyebut Indonesia mengalami defisit Rp 326 T di RAPBN tahun 2018.
“Menkeu harus lihat, kita defisit di atas Rp 326 T di RAPBN tahun 2018, daripada buat dana parpol lebih baik buat mengurangi defisit,” kata Apung.
Selain itu, kenaikan dana parpol ini juga tidak menjamin korupsi politik akan menurun. Apung berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa lebih ketat mengawal kenaikan dana tersebut dan tata kelola partai.
Hal senada diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Farizyang juga menyatakan tak menjamin kenaikan dana parpol bisa menghilangkan praktik korupsi dalam tubuh partai politik. Namun, menurut dia kenaikan dana parpol hanya bisa mengurangi potensi terjadinya korupsi.
“Untuk menghilangkan korupsi partai nggak mungkin 100 persen tapi mengurangi potensi korupsi dengan permintaan tagihan uang kepada kader partai itu menjadi berkurang,” ungkapnya.
Selain itu lanjut Donal, kenaikan juka akan percuma jika diimbangi dengan perbaikan sistem dalam tubuh partai politik. Pemerintah dalam hal ini Mendagri belum terlihat serius untuk membenahi partai-partai politik di Indonesia.
Donal menilai sejauh ini pemerintah hanya menaikan dana parpolnya saja tanpa melakukan perbaikan di tubuh partai politik. Ia menyebut jika tak ada perbaikan-perbaikan itu maka takan bisa memperbaiki kinerja partai politik tersebut walaupun dananya sudah naik.
“Kalau hanya menaikan dananya saja tanpa memperbaiki dari aspek demokratisasi dari internal partai, tanpa memperbaik trasnparansi, tanpa membangun akuntabilitas partai yang lebih baik itu tidak akan memperbaiki partai kita, itu menurut saya,” ucap Donal. net
