PONOROGO | duta.co — Kemacetan panjang kendaraan kembali terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, hingga Sabtu (26/7), buntut dari berkurangnya jumlah kapal penyeberangan menuju Gilimanuk, Bali, pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli lalu.
Dari total 15 kapal yang sebelumnya aktif di lintas Ketapang–Gilimanuk, kini hanya enam yang diizinkan beroperasi. Penurunan jumlah armada ini merupakan dampak dari evaluasi keselamatan ketat yang diberlakukan oleh otoritas pelayaran. Antrean kendaraan, terutama truk-truk bertonase besar, mengular hingga beberapa kilometer di area pelabuhan.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, menegaskan bahwa pengelolaan pelabuhan penyeberangan bukan berada dalam kendali langsung pemerintah provinsi.
“Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang. Sementara otoritas keselamatan dan izin operasional kapal berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjungwangi dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,” jelas Nyono saat menghadiri Kirab Budaya Grebeg Tutup Suro Bantarangin 2025 di Ponorogo, Sabtu malam.
Meskipun demikian, Pemprov Jatim tetap mengambil langkah aktif. Mengingat wilayah terdampak berada di Banyuwangi yang merupakan bagian dari Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa pun telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan RI, meminta penambahan kapal berkapasitas besar.
“Surat dari Ibu Gubernur kepada Menteri Perhubungan meminta adanya tambahan kapal berkapasitas besar yang mampu melayani dermaga LCM (Landing Craft Machine) di Pelabuhan Ketapang,” terang Nyono.
Menurutnya, surat tersebut ditandatangani Gubernur Khofifah pada Sabtu malam di Ponorogo, dan segera dikirimkan ke Kementerian Perhubungan. “Surat resminya baru akan kami kirim Senin (28/7), tapi kami juga sudah kirim melalui Whatsapp,” ujarnya menambahkan.
Penurunan kapasitas angkut menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan kini hanya diizinkan memuat sekitar lima unit, terutama akibat penyesuaian terhadap panjang dan berat kendaraan—khususnya truk bertonase tinggi dengan panjang lebih dari 12 meter.
“Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” tutur Nyono.
Sebagai langkah jangka menengah, Pemprov Jatim juga mengusulkan pemanfaatan pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Jangkar di Situbondo. Namun, pengaktifan pelabuhan tersebut tetap membutuhkan restu dari pemerintah pusat.
“Kami tahu ini bukan kewenangan kami, tapi kami tidak tinggal diam. Ini menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir,” tegas Nyono.
Dishub Jatim pun telah menjalin komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur–Bali untuk mempercepat respons terhadap surat permintaan tersebut.
“Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” ujarnya.
Kemacetan ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan menyangkut denyut logistik antara Jawa dan Bali. Terhambatnya distribusi barang berpotensi memicu gejolak harga dan kekurangan pasokan di kedua wilayah.
Slamet, seorang pengemudi truk asal Pasuruan, mengeluhkan lamanya waktu antre. “Saya dari Pasuruan bawa sayur untuk Bali. Tapi sampai sekarang belum bisa nyeberang. Sayur bisa rusak kalau terlalu lama,” ungkapnya.
Dengan meningkatnya tekanan dari daerah dan keresahan pengguna jasa, publik kini menanti aksi cepat pemerintah pusat. Harapan utama: antrean segera terurai tanpa mengesampingkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama. (Rid)
