SURABAYA | duta.co – Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (Reses) Masa Persidangan I Tahun 2025/2026 di Balai Pertemuan RW V, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Senin (18/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Fuad sapaan akrabnya menerima berbagai usulan dari warga, mulai dari permohonan pemasangan terop dan terpal, pavingisasi, perbaikan box culvert, hingga bantuan bagi keluarga miskin (Gamis).
Ketua RT 02, Purwanto, menyampaikan keluhan terkait pavingisasi di wilayahnya yang dinilai tidak merata. Ia mengaku sudah pernah mengajukan kepada salah satu anggota DPRD Kota Surabaya pada periode sebelumnya, namun belum terealisasi.
“Dulu sudah saya foto dan kirim datanya, tapi belum ada realisasi. Kalau hujan air pasti menggenang, walaupun cepat surut. Kami mohon dibantu,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan, salah satu warga RT 06 yang meminta perbaikan saluran air sepanjang kurang lebih 275 meter karena kampungnya masih sering banjir saat hujan. “Harapannya usulan ini bisa terkabul supaya selokan yang terputus bisa segera diperbaiki,” ucapnya.
Sementara itu, Novelia, warga RT 04, menanyakan soal pengajuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditolak karena status MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dirinya tiba-tiba hilang dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini dirubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Fuad menjelaskan bahwa sebagian besar usulan terkait infrastruktur menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya.
“Kami akan komunikasikan dengan teman-teman di DPRD Kota Surabaya, terutama PDIP. Ada sinergi antara pusat, provinsi, dan kota yang selama ini membuat PDIP tetap menjadi pemenang di Surabaya,” jelasnya politisi muda asal PDI-Perjuangan.
Ia menegaskan, kebutuhan warga seperti terop dan terpal akan ditampung dan dikawal ke dinas terkait agar dapat direalisasikan. Sedangkan terkait banjir, ia mengingatkan bahwa penyebabnya tidak hanya soal kapasitas selokan.
“Kadang debit air lebih tinggi dari kapasitas aliran sungai atau laut sedang pasang, jadi air menggenang. Setelah surut, pompa akan menarik air ke saluran lebih besar,” ujarnya.
Fuad juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. “Banyak sampah dibuang sembarangan ke selokan, bahkan ada kasur ditemukan di box culvert. Pemerintah sudah berupaya membangun infrastruktur, tapi kalau masyarakat tidak menjaga, hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.
Terkait data MBR dan bantuan sosial seperti Gamis, Fuad mengakui masih banyak keluhan di lapangan akibat penerapan sistem desil (penentuan tingkat kesejahteraan berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi ekonomi satu rumah).
“Banyak warga yang sebenarnya tidak mampu, tetapi tidak masuk desil 1 sampai 5 sehingga usulan bantuan atau beasiswa tidak bisa diterima. Kami di DPRD Jatim terus mendorong agar ada perbaikan data,” pungkasnya. (rud)
