“Jika Presiden Joko Widodo tidak mengambil tindakan dengan memecat ketiga menteri di atas, menurut CBA hal ini akan menjadi beban terus bagi pemerintahan.”
Oleh Jajang Nurjaman, Koordinator CBA*
CENTER for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak tegas, ‘menertibkan’ 3 menteri. Yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.
Presiden Joko Widodo sudah selayaknya memecat ketiga menteri ini, karena dugaan sejumlah kasus yang menyeret ketiganya. Luhut dan Erick Tohir diduga menggunakan kekuasaaannya untuk menjalankan proyek PCR, dan Kemendes di bawah Abdul Halim Iskandar terdapat dugaan kasus ‘jual beli’ jabatan untuk eselon I dan II.
Pemecatan atas tiga menteri bermasalah ini penting sebagai wujud komitmen Joko Widodo dalam semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu hal ini juga agar KPK lebih leluasa dalam melakukan penyelidikan atas dugaan praktik kotor proyek PCR dan jual beli jabatan.
Menteri Luhut diduga kuat memiliki keterkaitan dengan PT GSI yang memenangkan tender PCR melalui PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra sebagai salah satu pemegang saham PT GSI, sedangkan Menteri Erick Tohir memiliki keterkaitan dengan PT GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Fakta ini perlu penyelidikan secara serius oleh KPK, sangat berbahaya jika sejumlah proyek penting negara dimonopoli dan dinikmati segelintir elite menteri sekaligus pengusaha.
Begitu pun kasus jual beli jabatan di Kementerian Desa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari KPK. Padahal dugaan praktik jual beli jabatan untuk pejabat eselon I ‘terdengar nyaring’ terbandrol sampai Rp 3 miliar, dan pejabat eselon II dibandrol sampai Rp 1 miliar, ini sangat merusak semangat reformasi birokrasi di pemerintahan Joko Widodo.
Jika Presiden Joko Widodo tidak mengambil tindakan dengan memecat ketiga menteri di atas, menurut CBA hal ini akan menjadi beban terus bagi pemerintahan. Bahkan publik akan semakin yakin bahwa Joko Widodo tidak berdaya di hadapan para pembantunya. Begitu juga KPK, jika penyelesaian kasus tiga menteri di atas mangkrak, publik akan semakin yakin bahwa KPK saat ini hanya ganas di daerah, tapi melempem menghadapi kasus di pusat. Semoga tidak! (*)
*Jajang Nurjaman adalah Koordinator CBA
