SURABAYA | duta.co – Pemprov Jatim mengakui kekurangan tenaga guru. Karenanya melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim), mengajukan 14.223 kuota guru ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) pada tahun 202.
“Jumlahnya sesuai dengan guru yang pensiun tahun 2020/2021. Kami berharap melalui perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bisa mengakomodir kebutuhan guru di Jatim,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim), Wahid Wahyudi.
Nantinya di tahap pertama, tenaga PPPK dengan formasi guru akan diprioritaskan untuk sekolah negeri. Sedangkan guru swasta sudah disampaikan ke Kemendikbud agar diberikan solusi. Karena pembukaan UUD 45 mengamanatkan bahwa tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Sehingga negara punya tugas yang harus dipenuhi. Dan seyogyanya pemerintah bertanggung jawab menjaga kualitas pendidikan lembaga pendidikan swasta,” kata dia.
Yang bisa mendaftar dari PPPK ini maksimal berusia 59 tahun. Wahid menambahkan, Dindik Jatim tahun ini akan mengutamakan guru tidak tetap (GTT) supaya dapat ikut PPPK. Sedangkan pegawai tidak tetap (PTT) masih belum.
Melalui PPPK, lanjut Wahid, akan sangat menguntungkan bagi para tenaga guru untuk meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) GTT. Apabila kebutuhan pokok telah terpenuhi maka guru dapat konsentrasi untuk meningkatkan kualitas SDM.
“Untuk CPNS, akan tetap ada. Tapi kita belum tahu kapan akan dibuka oleh Kemendikbud,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim, Teguh Sumarno mengatakan kalau Jatim sedang kekurangan guru. Dia membeberkan, daerah yang kekurangan antara lain, Kota Madiun diestimasikan mencapai 1.500 guru, Kabupaten Ponorogo 2.800 guru dan Kota Surabaya ditaksir lebih besar lagi.
“Karena kita tahu saat ini tiap-tiap tingkatan memiliki regulasi sendiri-sendiri. Nah kalau duduk bersama (antara dinas pendidikan provinsi, kota/kabupaten dan badan kepegawaian daerah) pasti ada solusinya,” ungkapnya. zal
