Oleh Suhermanto Ja’far*
MENGAPA Iran berani menyerang pangkalan dan kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, padahal secara konvensional kekuatan militer Amerika Serikat jauh lebih unggul? Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa Iran memiliki rudal dan drone. Keberanian Iran tampaknya merupakan hasil pertemuan antara kemampuan persenjataan, kemandirian teknologi yang dibangun selama bertahun-tahun, kemampuan mempertahankan sebagian fungsi strategis dalam ruang siber, serta kalkulasi politik mengenai seberapa jauh sebuah serangan dapat dilakukan tanpa segera berubah menjadi perang total.
Saat ini, yang sedang kita lihat bukan sekadar perang rudal, melainkan perubahan karakter perang itu sendiri. Rudal, drone, jaringan komunikasi, data, siber, kecerdasan buatan, dan narasi publik kini semakin bekerja dalam satu ruang strategis yang saling berhubungan. Karena itu, ketika Iran melakukan serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara mitranya di kawasan Teluk, yang perlu dilihat bukan hanya berapa banyak rudal yang diluncurkan, melainkan juga seberapa besar kemampuan Iran untuk tetap berfungsi ketika sistemnya mendapatkan tekanan dari luar.
Di sinilah konsep kedaulatan digital menjadi penting. Kedaulatan digital tidak berarti bahwa sebuah negara harus memiliki seluruh teknologi sendiri dan sama sekali tidak menggunakan teknologi asing. Pengertian semacam itu hampir mustahil diwujudkan dalam sistem teknologi global yang rantai pasoknya saling bergantung. Kedaulatan digital lebih tepat dipahami sebagai kemampuan suatu negara untuk mempertahankan fungsi strategisnya—data, jaringan komunikasi, infrastruktur digital, keamanan siber, sistem informasi, dan pengambilan keputusan—ketika menghadapi tekanan eksternal.
Dalam konteks Iran, pembangunan kapasitas semacam itu berlangsung dalam kondisi yang sangat khusus. Selama bertahun-tahun, Tehran mengembangkan kemampuan pertahanan siber sebagai bagian dari strategi pertahanan asimetrisnya. Kemampuan tersebut mencakup pertahanan terhadap serangan siber sekaligus kapasitas ofensif untuk memberikan tekanan kepada lawan. Bahgat dan Ehteshami menempatkan cybersecurity sebagai salah satu unsur penting dalam strategi pertahanan Iran, berdampingan dengan rudal dan berbagai instrumen perang nonkonvensional lainnya (Bahgat and Ehteshami 2021, 135–156).
Hal tersebut penting karena Iran memahami satu kenyataan sederhana: negara yang bergantung sepenuhnya pada sistem teknologi pihak lain akan memiliki titik kerentanan yang dapat dieksploitasi ketika konflik terjadi. Iran membangun National Information Network atau NIN, sebuah infrastruktur digital nasional yang secara resmi dikembangkan atas nama keamanan, ketahanan, dan kedaulatan digital. Dalam praktiknya, NIN memungkinkan negara mempertahankan sebagian layanan domestik dan mengendalikan hubungan antara jaringan domestik dengan internet global.
Kajian mengenai model digital Iran menunjukkan bahwa NIN bukan sekadar proyek teknologi, tetapi juga merupakan instrumen politik yang memungkinkan negara mengatur arus informasi, melakukan filtering, dan mengendalikan konektivitas eksternal (Kapsokoli 2024). Di satu sisi, kemampuan semacam ini memberikan ketahanan ketika hubungan dengan jaringan global terganggu; tetapi di sisi lain, ia juga memperbesar kemampuan negara untuk mengontrol ruang informasi domestik. Kedaulatan digital Iran harus dibaca secara kritis: ia sekaligus merupakan mekanisme ketahanan nasional dan instrumen kontrol politik.
Di sinilah kita perlu berhati-hati untuk tidak menyamakan kedaulatan digital dengan autarki teknologi. Iran tetap menggunakan berbagai komponen, perangkat keras, sistem navigasi, dan teknologi yang berasal dari luar negeri. Bahkan sejumlah kajian mengenai program drone dan rudal Iran menunjukkan adanya penggunaan komponen komersial dan teknologi asing dalam sistem persenjataannya.
Artinya, kekuatan teknologi Iran bukan terletak pada kenyataan bahwa Iran sama sekali tidak bergantung pada teknologi asing, melainkan pada kemampuannya mengurangi ketergantungan strategis terhadap satu negara atau satu sumber teknologi. Kemandirian yang relevan dalam perang modern bukanlah kemampuan untuk membuat semuanya sendiri, tetapi kemampuan untuk tetap berfungsi ketika sebagian akses teknologi dari luar diputus.
Paradoks inilah yang membuat pengalaman Iran menarik. Selama bertahun-tahun terkena sanksi, Iran dipaksa mengembangkan kemampuan sendiri dalam bidang rudal, drone, siber, dan teknologi pertahanan. Keterbatasan justru mendorong perkembangan perang asimetris. Bahgat dan Ehteshami menunjukkan bahwa doktrin pertahanan Iran berkembang dari pengalaman Perang Iran-Irak, isolasi internasional, serta kebutuhan menghadapi lawan yang memiliki keunggulan konvensional jauh lebih besar. Rudal balistik, kekuatan siber, drone, dan berbagai kemampuan nonkonvensional kemudian menjadi bagian dari cara Tehran mengimbangi superioritas militer lawannya (Bahgat and Ehteshami 2021, 1–20, 111–134, 135–156).
Kekuatan Iran tidak harus dibandingkan secara langsung dengan kekuatan Amerika Serikat. Iran tidak harus memiliki jumlah pesawat tempur, kapal induk, atau sistem pertahanan udara yang setara dengan Amerika Serikat untuk menciptakan persoalan strategis bagi Washington. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk membuat setiap tindakan militer Amerika memiliki konsekuensi dan biaya.
Dalam konteks seperti itu, rudal dan drone memperoleh makna strategis yang lebih luas. Rudal tidak hanya berfungsi sebagai senjata penghancur, tetapi juga menjadi instrumen deterrence, yakni alat untuk meyakinkan lawan bahwa serangan terhadap Iran tidak akan berlangsung tanpa balasan. Dalam strategi asimetris, kemampuan membalas sering kali sama pentingnya dengan kemampuan menyerang. Kkeberadaan rudal Iran bukan semata persoalan daya ledak. Ia merupakan bagian dari pesan politik: Iran mungkin tidak lebih kuat daripada Amerika Serikat secara konvensional, tetapi Amerika tidak dapat menyerang Iran tanpa menghitung konsekuensinya.
Perkembangan kemampuan rudal dan drone Iran juga menunjukkan semakin pentingnya akurasi, navigasi, pengintaian, dan targeting. Namun, kita perlu menghindari kesimpulan yang terlalu sederhana bahwa Iran telah memiliki sistem persenjataan yang sepenuhnya otonom atau bahwa setiap serangan presisi pasti dilakukan oleh kecerdasan buatan. Perang modern memang semakin bergantung pada integrasi data, sensor, navigasi, pengintaian, dan sistem digital, tetapi teknologi tersebut tetap bekerja dalam sebuah ekosistem manusia, organisasi, dan keputusan politik.
Yang berubah adalah semakin besarnya peran data dalam menentukan efektivitas sebuah senjata. Sebuah rudal dengan daya ledak besar belum tentu efektif jika informasi mengenai sasaran tidak memadai. Sebaliknya, kemampuan memperoleh informasi mengenai lokasi, pergerakan, pola aktivitas, dan kerentanan target dapat meningkatkan nilai strategis dari senjata yang secara fisik relatif sederhana.
Perang digital dan perang kinetik semakin sulit dipisahkan. Rudal dan drone dapat menghasilkan kerusakan fisik, tetapi data dan informasi menentukan bagaimana senjata tersebut diarahkan, bagaimana keberhasilannya diukur, dan bagaimana dampaknya dipersepsikan. Perkembangan konflik Iran juga menunjukkan bahwa serangan militer, pernyataan resmi, media negara, operasi siber, dan komunikasi melalui media sosial dapat bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan efek psikologis dan politik.
Analisis Institute for National Security Studies menunjukkan bahwa komunikasi strategis Iran dalam konflik tidak hanya diarahkan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membangun intimidasi, deterrence, dan ketahanan psikologis (Siman-Tov, Citrinowicz, and David 2026). Dengan demikian, sebuah serangan tidak hanya perlu dilihat dari jumlah fasilitas yang rusak atau korban yang jatuh, tetapi juga dari pesan politik yang berhasil dikirimkan kepada lawan dan masyarakat internasional.
Dalam konteks inilah konsep kontrol eskalasi menjadi penting. Iran tentu mengetahui bahwa serangan yang menimbulkan korban Amerika dalam jumlah besar dapat memicu respons yang jauh lebih keras. Setiap tindakan militer mempunyai dimensi kedua: bukan hanya berapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan, tetapi juga berapa besar respons yang mungkin diterima setelah serangan tersebut. Tentu saja, perang selalu mengandung ketidakpastian dan tidak semua serangan dapat dikendalikan secara presisi.
Salah perhitungan selalu mungkin terjadi. Iran juga tidak kebal terhadap serangan. Infrastruktur militernya dapat dihancurkan, sistem komunikasinya dapat terganggu, dan kemampuan persenjataannya dapat mengalami kerugian. Karena itu, tidak tepat menggambarkan strategi Iran sebagai strategi yang selalu presisi dan sepenuhnya terkendali. Yang lebih tepat adalah melihatnya sebagai upaya mempertahankan kemampuan melakukan pembalasan sambil berusaha menghindari eskalasi yang tidak dapat dikendalikan.
Dalam kerangka tersebut, kedaulatan digital berfungsi bukan hanya untuk memukul, tetapi juga untuk bertahan. Negara yang memiliki jaringan komunikasi domestik, kemampuan siber, pusat data, kapasitas intelijen, dan infrastruktur digital sendiri mempunyai peluang lebih besar untuk mempertahankan sebagian fungsi pemerintahan ketika koneksi eksternal terganggu. Infrastruktur digital Iran memberikan ruang bagi negara untuk mengatur tingkat konektivitas dengan internet global dan mempertahankan sejumlah fungsi domestik dalam kondisi pembatasan jaringan (Kapsokoli 2024).
Sistem yang dapat digunakan untuk mempertahankan layanan nasional dalam keadaan perang juga dapat digunakan untuk membatasi informasi masyarakat, melakukan surveillance, menyaring informasi, dan mengendalikan akses internet. Disinilah terdapat paradoks yang tidak boleh diabaikan suatu negara yang bertumpu pada teknologi digital yang menjadi fondasi utama antara pelayanan dan pertahanan. Pengalaman Iran menunjukkan bahwa digital sovereignty dan digital authoritarianism dapat berkembang secara bersamaan.
Urgensi Bagi infrastruktur Digital di Indonesia
Pelajaran ini penting bagi Indonesia. Indonesia memang membutuhkan kedaulatan digital, tetapi tidak berarti harus meniru model pembatasan informasi Iran. Yang diperlukan adalah kemampuan menguasai infrastruktur strategis tanpa menjadikan kedaulatan sebagai alasan untuk mematikan kebebasan informasi. Kedaulatan digital Indonesia seharusnya mencakup kemampuan menjaga data strategis, membangun pusat data yang aman, memperkuat komunikasi pertahanan, meningkatkan cybersecurity, mengembangkan kemampuan satelit dan navigasi, memperkuat kecerdasan buatan, membangun industri perangkat keras strategis, dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi tersebut. Sebab dalam perang modern, ketergantungan teknologi dapat berubah menjadi bentuk baru kerentanan geopolitik.
Selama ini kita cenderung memahami kedaulatan dalam pengertian yang sangat konvensional: wilayah darat, laut, udara, perbatasan, tentara, kapal perang, dan pesawat tempur. Padahal, perkembangan perang kontemporer memperlihatkan bahwa kedaulatan juga ditentukan oleh siapa yang menguasai data, jaringan, satelit, algoritma, pusat data, dan sistem komunikasi. Bahkan pusat data kini dapat menjadi sasaran strategis karena gangguan terhadapnya dapat memengaruhi sistem keuangan, komunikasi, perdagangan, dan fungsi pemerintahan. Karena itu, data centre tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai fasilitas bisnis, melainkan bagian dari infrastruktur kritis yang mempunyai implikasi keamanan nasional.
Di sinilah perang informasi menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Sebuah negara dapat memenangkan pertempuran di lapangan, tetapi kalah dalam perang persepsi. Sebaliknya, sebuah serangan yang secara fisik terbatas dapat menghasilkan efek politik yang jauh lebih besar apabila narasinya berhasil menguasai ruang informasi. Iran memahami persoalan tersebut. Dalam konflik kontemporer, strategi komunikasi Iran tidak hanya mengandalkan media resmi, tetapi juga bergerak melalui media sosial, jaringan pengaruh digital, konten visual, dan teknologi berbasis AI.
Penelitian Institute for Strategic Dialogue menunjukkan bahwa jaringan pro-Iran tertentu mampu menghasilkan jangkauan yang sangat besar melalui kombinasi konten propaganda, misinformasi, dan materi berbasis AI selama konflik berlangsung (Institute for Strategic Dialogue 2026). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa setelah sebuah rudal diluncurkan, perang sebenarnya belum selesai. Pertempuran berikutnya berlangsung di layar.
Siapa yang pertama kali menyampaikan informasi? Siapa yang menentukan istilah “serangan”, “balasan”, “kemenangan”, atau “kegagalan”? Siapa yang memiliki kemampuan menghasilkan gambar dan video? Siapa yang dapat membuat sebuah narasi menjadi viral? Dan siapa yang mampu membuat masyarakat mempercayai versinya mengenai apa yang sebenarnya terjadi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa narasi telah menjadi bagian dari kekuatan nasional. Karena itu, kedaulatan digital pada akhirnya bukan hanya soal server, jaringan, dan perangkat keras, tetapi juga menyangkut kedaulatan epistemik, yaitu kemampuan suatu bangsa untuk mengetahui apa yang terjadi, memeriksa informasi, menghasilkan pengetahuan sendiri, dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pihak lain untuk memahami realitas.
Dalam konteks seperti itulah pengalaman Iran menjadi relevan bagi Indonesia. Indonesia tidak harus menjadi Iran dan tidak perlu meniru model politik digital Iran. Yang perlu dipelajari adalah prinsip strategisnya: negara harus memiliki kemampuan untuk tetap berfungsi ketika sistem eksternalnya terganggu. Jika seluruh data strategis berada di luar negeri, jika sebagian besar infrastruktur digital bergantung pada perusahaan asing, jika teknologi pertahanan bergantung pada rantai pasok yang mudah diputus, jika komunikasi strategis tidak aman, dan jika masyarakat mudah dikendalikan oleh informasi palsu, maka negara sebenarnya memiliki titik kerentanan yang serius. Dalam kondisi konflik, kerentanan tersebut dapat dieksploitasi bahkan sebelum satu peluru ditembakkan.
Keberanian Iran bukan semata-mata keberanian karena memiliki rudal. Ia merupakan keberanian yang dibentuk oleh kapasitas bertahan, kemampuan membalas, pengalaman menghadapi isolasi, penguasaan teknologi tertentu, kemampuan siber, industri pertahanan, komunikasi strategis, serta kalkulasi politik mengenai biaya dan risiko eskalasi. Kedaulatan digital tidak membuat Iran kebal. Iran tetap dapat diserang, infrastrukturnya dapat dihancurkan, sistemnya dapat ditembus, dan militernya dapat mengalami kerugian. Tetapi kemampuan teknologi dan digital memberikan sesuatu yang sangat penting dalam perang: ruang untuk tetap bergerak ketika tekanan datang dari berbagai arah.
Apabila kita bertanya apakah keberanian Iran menyerang kepentingan Amerika Serikat di kawasan Teluk disebabkan oleh kedaulatan digital, jawabannya adalah iya, tetapi tidak semata-mata karena itu. Kedaulatan digital hanyalah salah satu bagian dari ekosistem kekuatan Iran yang bekerja bersama rudal, drone, siber, intelijen, jaringan regional, industri pertahanan, komunikasi strategis, dan kalkulasi politik. Justru di situlah letak pelajaran terbesar bagi Indonesia. Dalam perang modern, negara yang paling lemah bukan selalu negara yang memiliki rudal paling sedikit. Negara yang paling rentan adalah negara yang tidak mampu mengendalikan teknologi, data, jaringan, dan narasinya sendiri.
Perang masa depan mungkin tidak dimulai ketika rudal diluncurkan. Ia dapat dimulai jauh sebelumnya, ketika data kita berada di tangan pihak lain, ketika sistem komunikasi kita bergantung pada pihak lain, ketika algoritma yang menentukan apa yang kita lihat bukan milik kita, dan ketika masyarakat kita lebih dahulu mempercayai narasi pihak lain daripada kemampuan kita sendiri untuk mengetahui kebenaran. Kedaulatan digital pada akhirnya merupakan bagian dari kedaulatan negara. Bukan agar sebuah negara mampu memukul siapa saja, melainkan agar negara memiliki kemampuan untuk tetap mengetahui, tetap berkomunikasi, tetap mengambil keputusan, dan tetap menentukan masa depannya sendiri ketika dunia memasuki situasi krisis.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Referensi:
Bahgat, Gawdat, and Anoushiravan Ehteshami. 2021. Defending Iran: From Revolutionary Guards to Ballistic Missiles. Cambridge: Cambridge University Press.
Institute for Strategic Dialogue. 2026. “How Pro-Iran Networks Gained a Billion Views on War Propaganda.”
Jarnecki, Joseph, and Noah Sylvia. 2026. “Iranian Data Strikes Shake Global Digital Infrastructure.” Royal United Services Institute.
Kapsokoli, Eleni. 2024. “Iran’s Digital Authoritarianism as the Blueprint for National Sovereignty.” European Conference on Cyber Warfare and Security 23 (1).
Siman-Tov, David, Danny Citrinowicz, and Reut David. 2026. “Iran’s Strategic Communications in the Campaign: Intimidation, Deterrence, and Resilience.” INSS Insight 2117.
