JAKARTA | duta.co – Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, berniat membuat tim sinkronisasi untuk program-programnya agar bisa sinkron dengan siklus anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkesan menolak. Ahok menyatakan tim tersebut tidak dapat langsung melakukan pergantian orang.
“Ya mana ada istilah kayak begitu. Orang baru masuk juga nggak bisa ganti PNS kok, mesti 6 bulan,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).
Menurut Ahok, Anies tidak seperti menteri atau presiden yang bisa mengganti orang setelah Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dirjen Otonomi Daerah dalam hal ini Sumarsono yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI.
“Kamu tanya sama Dirjen Otda deh, yang pernah jadi Plt sini supaya ngerti gitu loh,” ujar Ahok.
Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan tim sinkronisasi diperlukan karena ada kesenjangan fiskal antara periode pemerintahannya. Dia menjelaskan beda tim sinkronisasi dan tim transisi. “Kita memerlukan sinkronisasi program,” ujar Anies di perumahan Pondok Bambu Permai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (6/5/2017).
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta Ahok membuka ruang dialog agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2017 melibatkan gubernur terpilih. APBD 2017 yang dirancang Ahok juga akan digunakan Anies-Sandi.
“Kan ada tiga bulan masa dilaksanakan Anies-Sandi, yakni Oktober sampai Desember,” kata Taufik di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Menurut dia, pembahasan APBD bersama itu demi pembangunan Jakarta. Ahok, harus lebih arif dan bijaksana.
Menolak berdialog tentang APBD, Taufik menduga Ahok kecewa karena kalah dalam pemilihan kepala daerah. “Kok rasa kecewanya masih ada,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga menegaskan bahwa tim transisi bentukan Anies tidak bisa memasukkan program kerjanya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017. “APBD Perubahan itu masih punya kami,” tutur Ahok.
Namun Ahok tak mempersoalkan jika tim transisi sebatas memberikan saran. “Untuk kasih masukan boleh, tapi bukan berarti mengubah semua, kan (Anies) belum jadi gubernur.”
Meski begitu, tim transisi bentukan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak bisa langsung mengubah program kerja yang sudah dia jalankan. Alasannya, kewenangan gubernur baru dibatasi oleh peraturan Menteri Dalam Negeri.
“Ini bukan presiden, kok. Transisi bagaimana?” ujar Ahok. Menurut dia, bahkan setelah dilantik, gubernur baru tidak bisa langsung mengganti kepala dinas.
Ahok mengatakan, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, gubernur pemenang pilkada tidak bisa begitu saja merombak struktur kepala dinas dan kepala satuan kerja perangkat daerah. Paling tidak, perombakan struktur itu bisa dilakukan delapan bulan setelah gubernur dilantik. “Sudah kayak mau jadi presiden saja (dengan ada transisi).” Jika presiden, kata Ahok, begitu dilantik bisa langsung mengganti menteri. hud/det
