Viral! Aksi Demo Diduga HTI di Depan Gedung Sate Bandung, Netizen: Kok Dibiarin? Tangkapan layar aksi unjuk rasa dukung Palestina yang diduga dilakukan oleh HTI. (Twitter/@@P3nj3l4j4h_id)

“Untuk membatasi ruang gerak pihak yang diduga pro khilafah dalam konflik Israel-Palestina, maka, pemerintah harus aktif menggait, mengajak tokoh agama, budaya guna meluruskan isu tersebut.”

Oleh Ken Bimo Sultoni*

KONFLIK antara Israel dan Palestina telah menyita banyak atensi masyarakat internasional, tak terkecuali Indonesia. Akan tetapi dalam berjalannya, penggalangan solidaritas dan dukungan terhadap masyarakat Palestina tersebut terdapat dugaan kuat adanya praktik kampanye terselubung. Ini terkait gerakan dukungan terhadap Khilafah dan kecenderungan adanya tunggangan dari beberapa pihak yang diduga memiliki paham radikal.

Hal ini diperkuat dengan ditemukannya bukti berupa video adanya aksi demo dukungan Palestina pada tanggal 22 Mei lalu di Bandung yang banyak mengibarkan bendera berwarna hitam yang identik dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal, HTI ini telah dilarang oleh Pemerintah.

Ini berbeda apabila kita bandingkan dengan sikap masyarakat muslim dunia yang cenderung mengibarkan bendera Palestina daripada bendera hitam sebagai bukti dukungannya terhadap masyrakat Palestina. Meski begitu, ini tidak bisa menjadi dasar utama untuk menyebut demo yang terjadi di Bandung merupakan agenda yang dilakukan untuk mengkampanyekan Khilafah.

Kampanye Digital

Perpindahan gerakan pro Khilafah sekarang cenderung menggunakan media sosial maupun platform-platform digital lainnya, atau biasa disebut dengan Cyber Jihad. Media Digital yang bersifat terbuka dan memiliki keterjangkauan tanpa batas, merupakan kelebihan yang dimanfaatkan oleh kelompok Pro Khilafah ini untuk menyemaikan pemahamannya. Dari pengamatan yang dilakukan oleh lembaga kajian media digital dronemprit, ditemui beberapa temuan bahwa gerakan isu Palestina Hamas masih lebih besar trend dan volume percakapannya dibandingkan dengan isu Palestina Khilafah.

Dari peta pernyebaran percakapan di twitter ditemukan bahwa netizen terbagi menjadi 3 cluster untuk topik pembahasan Palestina, Hamas dan Khilafah ini. Yaitu netizen umum dan oposisi, cluster X dan cluster Pro Khilafah. Cluster netizen Umum dan Oposisi lebih banyak membahas Hamas dan sedikit Khilafah. Cluster X aktif membahas Hamas dan Khilafah. Dan cluster Pro Khilafah yang terpisah.

Dari hasil pemetaan digital tersebut ada beberapa hal yang perlu dijadikan kajian serius diantaranya adalah terdapat kelompok demo yang pesan dan atributnya berbeda dengan kebanyakan demo yang mendukung Palestina. Demo dukungan terhadap Palestina di berbagai kota besar di dunia dan di Indonesia selalu diwarnai dengan bendera Palestina. Namun demo kelompok pro khilafah lebih banyak mewarnai dengan bukan bendera Palestina. Pun narasi utama yang diangkat oleh demo pro khilafah adalah: Khilafah solusi tuntas untuk Palestina dan Dunia. Narasi ini mewarnai gambar dan video dalam kampanye digital mereka. Dalam peta Social Network Analysis (SNA), kelompok pro Khilafah ini membentuk cluster tersendiri, yang terpisah dari cluster netizen Umum dan Pro Oposisi. Cluster yang paling aktif melawan narasi khilafah ini adalah Cluster X.

Ajang Penggiringan Opini Publik

Dalam beberapa kesempatan seringkali kampanye Pro Khilafah menunggangi isu-isu besar yang berkaitan dengan topik politik identitas khusunya keagamaan untuk menggiring Opini Publik. Apabila dikaji dari sudut pandang teoritis penggiringan Opini Publik ini dapat dijelaskan menggunakan Teori Komunikasi Spiral Of Silence.

Dalam buku Teori Komunikasi Massa yang ditulis oleh Denis McQuail dijelaskan bahwa Spiral Of Silence Theory pada dasarnya memberikan perhatian pada pentingnya kebutuhan individu akan opini dominan dilingkungannya. Individu yang memiliki pendapat yang berbeda dengan opini dominan sebagaimana muncul di media cenderung tidak mengekspresikan opininya. Kita dapat melihat bahwa para pendukung Palestina yang notabene mayoritas Muslim seringkali terpengaruh karena opini dominan yang dibentuk oleh media yang ada, sedangkan untuk para pendukung Israel meskipun ada jumlahnya tidak lebih banyak dari para pendukung Palestina dan cenderung enggan mengekspresikan opininya. Singkat kata para pendukung khilafah ini menggunakan dan menunggangi isu-isu keagamaan seperti konflik Israel-Palestina yang notabene memiliki keterpengaruhan dominan terhadap masyarakat agar dapat menggaungkan Pan Islamisme untuk kepentingan Politiknya mengangkat isu Khilafah.

Efektifitas Penggiringan Opini Publik dalam konflik Israel-Palestina juga diperkuat dengan sedikitnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap kasus konflik yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Mulawarman Hannase, Lc, MA.Hum Dosen KTTI SKSG UI dalam Webinar “Mencari Solusi Terbaik untuk Konflik Palestina dan Israel” mengungkapkan bahwa masyarakat publik Internasional hanya memahami sekitar 20-30 persen permasalahan yang ada dari keseluruhan masalah konflik-Israel Palestina, sehingga seringkali masyarakat internasional termasuk Indonesia menjadi sangat reaktif disaat isu tersebut muncul ke permukaan tanpa mengetahui permasalahan yang benar-benar terjadi. Hal ini lah yang menjadi celah bagi para pendukung Khilafah untuk memanfaatkannya menjadi ajang kampanye terselubung dalam mengangkat isu Khilafah. Meski begitu Wakil Direktur Eksekutif International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Khariri Makmun menilai bahwa masyarakat saat ini sudah semakin cerdas, apalagi hal ini dibarengi pula dengan usaha dari pemerintah untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di semua segmen.

Upaya Pemerintah

Untuk mengatasi permasalahan ini upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo dan Pemerintah Indonesia dengan cara memberikan rasa simpati dan sikap pembelaan terhadap upaya pendudukan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap Palestina, dirasa cukup tepat. Hal ini setidaknya dapat mengurangi respon keberatan publik, khususnya kluster Pro Khilafah dalam pemetaan digital agar tidak semakin mendapatkan isu baru untuk dapat dijadikan alasan dalam menggalakan gerakannya.

Gerakan Polisi Cyber yang dicanangkan oleh Polri juga harus mulai digencarkan untuk dapat menyortir konten konten provokatif terkait gerakan pro khilafah, radikal dan juga konten-konten yang dapat memecah belah. Upaya tersebut juga harus dibarengi dengan upaya preventif berupa gerakan edukatif tentang pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa agar paham radikal tak mudah masuk.

Selanjutnya untuk dapat membatasi ruang gerak pihak-pihak yang diduga pro khilafah maupun radikal untuk mengeksploitasi isu konflik Israel Palestina, maka, pemerintah harus mulai aktif menggait dan mengajak para tokoh-tokoh publik, tokoh agama maupun tokoh budaya untuk mau memberikan suaranya terkait Isu Israel Palestina. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pembelaan terhadap nasib sesama muslim dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

Narasi Khilafah sebagai solusi selalu saja muncul dikala permasalahan akan kenegeraan baik nasional maupun internaisional terkait isu Politik Identitas keagamaan muncul. Untuk bisa mengatasi hal tersebut maka pendekatan akan nilai-nilai kebangsaan seperti budaya dan adat istiadat seharusnya dapat menjadi solusi dalam menangkal isu khilafah tersebut.

Selain itu peran para intelektual dan juga para narasumber seperti jurnalis, politisi dan para tokoh ulama yang pernah turun langsung melihat kondisi yang terjadi di Palestina harus dilibatkan agar dapat memberikan persepektif objektif terkait kondisi yang sebenarnya terjadi di Palestina.

Hal ini guna meminimalisir terjadinya misleading information atau informasi menyesatkan yang dapat membuat friksi permasalahan yang makin lebar. Banyak pihak baik dari golongan akademisi, politisi, jurnalis hingga tokoh-tokoh agama sepakat bahwa permasalahan yang terjadi di Palestina adalah murni permasalahan kemanusiaan akan tetapi dalam proses berjalannya konflik seringkali isu kemanusiaan ini dibalut dengan isu permasalahan agama atau teologis guna mendapatkan atensi yang lebih luas dari masyarakat Internasional.

Ini yang harusnya menjadi fokus pemerintah agar penyebaran pemahaman khilafah di Indonesia melalui gerakan doktrin softpower dapat dicegah. Pendekatan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa dalam semangat nasionalisme dan keagamaan harusnya menjadi materi pokok pegangan para pendidik dan para tokoh untuk dapat memberikan keterpengaruhannya kepada masyarakat publik agar tidak mudah tergiring maupun terpancing oleh Isu-isu yang bersifat menyesatkan. (*)

Ken Bimo Sultoni  adalah Mahasiswa S2 Kajian Strategis Intelijen UI,  Departemen PB HMI 2021-2023.

 

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry