Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Jawa Timur, Prof. Abdul Mongid, Ph.D saat memberikan paparan dalam talkshow di ajang Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Jawa 3026, Jumat (25/9/2026). DUTA/ist

SURABAYA | duta.co – Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinkronisasi antar-lembaga dalam membangun ekosistem ekonomi syariah secara utuh.

Keberadaan komitmen politik pimpinan daerah menjadi penggerak utama dalam mengakselerasi program-program strategis di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Jawa Timur, Prof. Abdul Mongid, Ph.D., saat menjadi narasumber dalam forum diskusi terkait akselerasi ekonomi daerah di ajang Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Jawa 3026, Jumat (25/9/2026).

Dalam pemaparannya, Prof. Mongid mengungkapkan bahwa praktik ekonomi syariah di Jawa Timur sebenarnya telah berjalan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun tingkatan pemerintah kabupaten/kota. Namun, pelaksanaan tersebut masih terfragmentasi.

“Secara praktik, ekonomi syariah di Jawa Timur sudah berjalan, tetapi sifatnya masih parsial dan belum tercipta sebagai satu ekosistem yang solid. Masing-masing berjalan sendiri. Tugas utama KDEKS adalah menyelaraskan dan mensinkronkan kegiatan-kegiatan tersebut,” ujarnya.

Tantangan Regulasi dan Literasi di Daerah

Prof. Mongid menggarisbawahi dua tantangan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah, yakni ketersediaan payung hukum dan pemahaman SDM pemerintahan.

Menurutnya, aturan pendukung pengembangan ekonomi syariah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih sangat terbatas dan umumnya baru mencakup tata kelola zakat melalui BAZNAS. Di samping itu, literasi mengenai ekonomi syariah di kalangan pegawai pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.

“Mayoritas pegawai di pemerintah daerah atau kota belum sepenuhnya memahami cakupan pengembangan ekonomi syariah secara luas dan masih mengidentifikasikannya sebatas pengelolaan zakat. Inilah tantangan edukasi yang terus kami dorong,” jelasnya.

Penguatan Melalui Program Unggulan dan Kolaborasi

Meski menghadapi tantangan regulasi, Pemprov Jawa Timur telah memasukkan arah pengembangan ekonomi syariah ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD), yang mencakup pengembangan pariwisata halal, sektor makanan halal, keuangan syariah, hingga fashion muslim.

Salah satu pijakan utama percepatan ini adalah program One Pesantren One Product (OPOP) yang menjadi flagship Pemprov Jawa Timur. Program tersebut dinilai memberikan afirmasi nyata terhadap penguatan ekonomi berbasis pesantren secara terstruktur.

Prof. Mongid menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut tidak lepas dari political will pimpinan daerah serta sinergi erat lintas instansi, termasuk Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur, akademisi, pelaku usaha, dan lembaga keagamaan.

“Pengembangan ekonomi syariah di mana pun tidak bisa berdiri sendiri. Pendekatan yang dilakukan di Jawa Timur adalah kolaborasi. Dukungan dan kemauan politik dari pimpinan daerah merupakan kunci sukses agar ekosistem ini berkembang berkelanjutan,” pungkasnya. lis

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry