
Oleh
Bustanus Salatin
Peneliti dan Penulis Buku
Apa arti perjalanan ke Tanah Suci jika setelah kembali seseorang tetap tidak peduli terhadap penderitaan sesamanya? Pertanyaan itu terasa relevan ketika keinginan beribadah bertemu dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kasus PT AAT di Jombang, yang dalam pemberitaan dikaitkan dengan kerugian ribuan jemaah hingga lebih dari Rp100 miliar, tidak hanya menyisakan persoalan hukum dan kerugian materi. Kasus tersebut juga membuka persoalan yang lebih luas: tentang kepercayaan, perlindungan jemaah, literasi masyarakat, tata kelola, dan komersialisasi ibadah.
Bagi banyak orang, umrah bukan perjalanan biasa. Ia merupakan impian yang dikumpulkan melalui tabungan bertahun-tahun. Pedagang kecil menyisihkan keuntungan, pekerja mengumpulkan sebagian penghasilan, sementara keluarga rela menunda berbagai kebutuhan demi satu cita-cita: melihat Ka’bah dan beribadah di Tanah Suci.
Karena itu, ketika dana yang dikumpulkan dengan susah payah mengalami persoalan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang. Ada harapan, kepercayaan, dan impian spiritual yang ikut terluka.
Di sinilah persoalan umrah perlu dibaca lebih luas. Ia bukan hanya perkara bagaimana seseorang sampai ke Makkah, tetapi juga bagaimana perjalanan tersebut membentuk manusia ketika kembali ke tengah masyarakat.
Umrah: Perjalanan Fisik dan Perjalanan Batin
Umrah sering disebut sebagai “haji kecil”. Namun, istilah tersebut tidak semestinya dipahami sebatas haji dalam bentuk yang lebih sederhana. Umrah merupakan perjalanan fisik sekaligus perjalanan batin: dari ego menuju ketundukan, dari kepentingan pribadi menuju kepedulian, dan dari kesalehan individual menuju tanggung jawab sosial. Persoalan muncul ketika ibadah masuk terlalu jauh ke dalam logika pasar.
Umrah dapat dipasarkan layaknya sebuah produk. Ada paket ekonomi, paket premium, hotel dengan berbagai kelas, fasilitas tertentu, hingga pengalaman perjalanan yang dikemas secara eksklusif.
Semua itu tidak otomatis salah. Masyarakat memang membutuhkan pilihan layanan sesuai kemampuan dan kebutuhannya.
Namun, persoalan muncul ketika ukuran keberhasilan ibadah bergeser dari ketulusan dan perubahan spiritual menjadi fasilitas, harga, status, dan prestise.
Padahal, Tanah Suci justru mengajarkan kesetaraan.
Ihram menghapus simbol-simbol kelas. Tawaf mengajarkan manusia untuk tidak menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupan. Arafah mempertemukan manusia dalam kesetaraan. Sementara melontar jumrah dapat dibaca sebagai simbol perlawanan terhadap berbagai “berhala” yang menguasai manusia.
Maka pertanyaannya, setelah kembali dari Tanah Suci, berhala apa yang masih menguasai diri kita? Harta? Jabatan Popularitas? Kekuasaan? Atau pengakuan manusia?
Haji Bukan Sekadar Perpindahan Geografis
Ali Syari’ati membaca haji bukan sekadar rangkaian gerakan ritual. Haji adalah drama simbolik tentang tauhid, kebebasan, persamaan manusia, dan tanggung jawab sosial.
Ihram merupakan simbol pelepasan identitas duniawi. Ketika semua mengenakan pakaian yang sederhana, kekayaan dan jabatan kehilangan simbol keistimewaannya.
Tawaf dapat dimaknai sebagai simbol bahwa kehidupan tidak seharusnya berputar pada ego manusia. Ada pusat yang lebih tinggi, yaitu Allah.
Arafah, Muzdalifah, dan Mina menghadirkan gambaran egalitarianisme. Tidak ada karpet merah bagi pejabat. Tidak ada protokol kekuasaan yang menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan.
Sementara itu, melontar jumrah dapat dimaknai sebagai simbol perlawanan terhadap “berhala-berhala modern” keserakahan, penindasan, kesombongan, manipulasi, dan penyalahgunaan agama untuk kepentingan duniawi.
Jika demikian, perjalanan ke Tanah Suci semestinya menghasilkan manusia yang lebih merdeka dari kerakusan, bukan manusia yang semakin terikat pada kepentingan dunia.
Jangan Sampai Ritual Mengalahkan Kemanusiaan
Ada kisah Abu Bashir dan Imam Ja’far al-Shadiq yang menggambarkan bahwa orang yang secara lahiriah bertawaf belum tentu memiliki kualitas batin yang sejalan dengan ritualnya.
Gambaran manusia berkepala binatang dalam kisah tersebut lebih tepat dipahami sebagai metafora sufistik, bukan fakta literal. Pesannya sederhana, bentuk lahiriah ibadah tidak otomatis menjadi bukti kualitas batin.
Seseorang dapat mengucapkan takbir, tahmid, dan tasbih, tetapi hatinya masih dikuasai kesombongan. Seseorang dapat berkali-kali datang ke Tanah Suci, tetapi belum tentu mampu meninggalkan kerakusan.
Seseorang dapat memperoleh gelar sosial setelah berhaji atau berumrah, tetapi belum tentu mampu memperlakukan manusia lain secara adil. Di sinilah ibadah menghadapi ujian yang sebenarnya.
Ketika Tetangga Lapar, Ibadah Mendapat Ujian
Ada pula kisah Ali al-Muwaffaq, seorang pembuat sandal di Damaskus yang bertahun-tahun menabung untuk berhaji. Ketika hendak berangkat, ia mengetahui tetangganya dalam keadaan lapar dan tidak memiliki makanan yang layak. Ia kemudian membatalkan perjalanan dan menggunakan tabungan hajinya untuk membantu keluarga tersebut.
Kisah yang dinisbatkan kepada pengalaman spiritual Abdullah bin al-Mubarak itu menyimpan pesan moral tentang keikhlasan dan kemaslahatan.
Tentu, kisah tersebut tidak boleh dijadikan dalil bahwa kewajiban haji dapat digantikan dengan sedekah. Namun, pesan etiknya sangat kuat jangan sampai keinginan beribadah kepada Allah membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesamanya.
Dalam perspektif maqashid al-syari’ah, perlindungan kehidupan manusia (hifzh al-nafs) merupakan salah satu tujuan penting syariat. Karena itu, kemampuan (istitha’ah) dalam haji juga tidak semestinya dipahami hanya sebagai kemampuan membeli tiket dan paket perjalanan. Ada tanggung jawab terhadap keluarga, nafkah, utang, keselamatan, dan kewajiban sosial yang juga perlu diperhitungkan.
PT AAT dan Ketika Kepercayaan Menjadi Taruhan
Kasus PT AAT di Jombang menjadi salah satu cermin penting mengenai kerentanan masyarakat dalam industri perjalanan ibadah. Masyarakat tentu membutuhkan kepastian. Apakah penyelenggara memiliki legalitas yang sesuai? Bagaimana dana jemaah dikelola? Seberapa transparan informasi yang diberikan? Bagaimana mekanisme pengaduan? Apa bentuk perlindungan ketika terjadi persoalan?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap agama.
Sebaliknya, kehati-hatian diperlukan agar niat suci masyarakat untuk beribadah tidak menjadi celah bagi penyalahgunaan kepercayaan. Negara memiliki tanggung jawab memastikan regulasi berjalan. Penyelenggara harus transparan dan profesional. Masyarakat perlu meningkatkan literasi. Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Kesalehan tidak boleh dipertentangkan dengan sikap kritis. Orang yang ingin beribadah tetap harus cerdas membaca perjanjian, memeriksa legalitas penyelenggara, memahami mekanisme pembayaran, menelusuri rekam jejak perusahaan, serta mengetahui hak-haknya sebagai konsumen.
Niat baik tidak berarti seseorang harus menanggalkan kehati-hatian. Dari Penderitaan Menuju Solidaritas
Di balik persoalan tersebut terdapat sisi lain yang penting. Ketika para korban saling berbagi informasi, saling menguatkan, memperjuangkan hak, dan mengingatkan masyarakat agar tidak mengalami kejadian serupa, penderitaan individual mulai berubah menjadi kesadaran kolektif.
Di sinilah kesalehan sosial dapat tumbuh. Korban tidak harus selamanya menjadi objek penderitaan. Mereka dapat menjadi subjek perubahan.
Pengalaman pahit dapat melahirkan tuntutan agar sistem diperbaiki. Informasi yang dibagikan dapat mencegah orang lain menjadi korban. Perjuangan memperoleh keadilan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lebih luas.
Kesalehan, dengan demikian, tidak hanya terlihat dari seberapa khusyuk seseorang beribadah, tetapi juga dari keberaniannya menjaga sesama dan mencegah terjadinya ketidakadilan.
Dari Ritual Menuju Keadilan Sosial
Hubungan antara ibadah dan perubahan sosial dapat dirumuskan secara sederhana. Ritual. Kesadaran. Pemurnian Niat. Perubahan Perilaku. Kepedulian Sosial. Tanggung Jawab Moral. Perbaikan Institusi. Keadilan Sosial. Jika rantai tersebut berhenti pada ritual, agama berisiko hanya menjadi simbol.
Sebaliknya, ketika ritual melahirkan manusia yang lebih jujur, rendah hati, kritis terhadap ketidakadilan, peduli terhadap kelompok lemah, dan berani menolak eksploitasi, ibadah telah bergerak dari bentuk menuju substansi. Karena itu, umrah sebagai “haji kecil” tidak semestinya menjadi pelarian dari krisis bangsa.
Ia justru dapat menjadi madrasah batin untuk menghadapi krisis dengan kesadaran yang lebih tinggi. Seseorang pergi ke Tanah Suci untuk mendekat kepada Allah. Namun, hasil perjalanan tersebut diuji ketika ia kembali kepada manusia.
Apakah ia menjadi lebih jujur? Lebih rendah hati? Lebih peduli? Lebih berani menolak ketidakadilan? Lebih peka terhadap penderitaan orang lain?
Jika tidak ada perubahan, perjalanan geografisnya mungkin telah selesai, tetapi perjalanan spiritualnya belum tentu benar-benar dimulai.
Tanah Suci adalah Tempat Pemurnian, Tanah Air Tempat Pembuktian
Pada akhirnya, ukuran kemabruran bukan sekadar berapa kali seseorang telah berhaji atau berumrah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang berubah setelah ia kembali? Apakah keluarganya merasakan perubahan itu? Apakah tetangganya merasakan manfaatnya? Apakah masyarakat mendapatkan kepeduliannya Apakah institusi yang disentuh kehidupannya menjadi lebih jujur dan adil?
Kemabruran bukan gelar yang otomatis melekat setelah ritual selesai. Kemabruran adalah buah yang seharusnya terlihat dalam kehidupan.
Tanah Suci adalah tempat pemurnian diri. Tanah air adalah tempat pembuktian. Ibadah dimulai dengan niat karena Allah, disempurnakan melalui perubahan diri, dibuktikan dengan kepedulian kepada manusia, dan menemukan makna sosialnya ketika manusia ikut menegakkan keadilan.
Karya penulis sabda Nusantara. Tanah Cahaya Kembali ke Akar Spiritualitas untuk Indonesia Emas. ,Sabda Nusantara dan Teologi Negatif. Krisis Lingkungan atau Krisis Spiritualitas,







































